Berita Terpercaya Tajam Terkini

Soal DMO Minyak Goreng, YLKI: Jangan Sampai Ada Harga “Pemaksaan” Pemerintah Tapi Implementasinya Kedodoran!

1
Pemandangan salah satu sudut di sebuah minimarket di Surabaya. Stan ini seharusnya berisi minyak goreng tetapi karena langka maka konsumen kesulitan mendapati stoknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari mereka. (foto: bustomi/cakrawarta).

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Oblgation (DPO) atas minyak goreng untuk mengatasi kenaikan harga dan “kelangkaan” stok minyak goreng di Indonesia. Senin (31/1/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa kebijakan DMO dibuat demi menjamin stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga harganya jauh lebih terjangkau di masyarakat.

Terkait kebijakan tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengapresiasi langkah pemerintah tersebut walau dinilainya terlambat.

“Soal kebijakan DMO dan DPO minyak goreng yang dilakukan Pemerintah walau sangat terlambat, tapi kebijakan tersebut adalah benar,” ujar Tulus dalam keterangan kepada cakrawarta.com, Senin (31/1/2022) malam.

Namun, Tulus menegaskan bahwa aspek kepatuhan dari pihak pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut haruslah menjadi prasyarat utama.

“Berikan sanksi keras dan tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Bisa misalnya dengan mencabut izin ekspor dan izin usaha mereka. Kalau begitu baru bisa dikatakan ada sanksi keras dan tegas,” imbuh Tulus.

Sementara itu, menurut Tulus, dari sisi hilir, intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah hanya cukup dengan menetapkan profit margin yang rasional saja.

“Ya pakai profit margin saja misalnya 10%. Lalu diikuti dengan kebijakan untuk melarang tindakan excessive margin. Jangan sampai pemerintah menetapkan “HPP” alias Harga Pemaksaan Pemerintah tapi dari segi implementasi kebijakannya sendiri malah kedodoran,” sindir Tulus.

Terakhir yang tak kalah penting, menurut Tulus, pemerintah juga harus mampu membuka dugaan adanya praktek-praktek anomali dalam struktur pasar minyak goreng.

“Intinya pemerintah jangan sampai alergi lah untuk menguak anomali pada struktur pasar minyak goreng. Karena adanya intervensi terhadap harga akan nihil, jika justru struktur pasarnya yang terdistorsi,” pungkas Tulus.

(bm/bti)

1 Comment
  1. Sexy Girl Photos says

    Hi Man,How Are You Doing

Leave A Reply

Your email address will not be published.