JAKARTA – Ditengah ramainya kasus wabah covid-19, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) juga mulai merebak. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan RI sejak awal Januari hingga awal Maret 2020, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia telah mencapai 17.820 kasus. Dari jumlah tersebut kurang lebih 90 jiwa meninggal dan mungkin akan terus meningkat dikarenakan saat ini musim penghujan.
Hal tersebut dipaparkan oleh Ervan Purwanto, Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia. Pagi ini (14/3/2020) di Jakarta Selatan.
“Kami berharap pemerintah juga fokus akan kasus DBD jangan sampai lengah, walaupun saat ini pemerintah juga harus berkonsentrasi penanggulangan Corona, dimana kasusnya terus bertambah,” ujar Ervan panggilan akrabnya.
Selain itu, Ervan juga meminta pemerintah agar menjamin kepastian tersedianya ruang rawat atau kamar ranap bagi pasien DBD juga, jangan sampai ada pasien yang tidak mendapat pelayanan yang kurang layak karena tidak penuhnya ruang rawat IGD dan kamar rawat inap (ranap).
“Kami masih sering mendapatkan aduan seperti itu dan melihatnya secara langsung, warga sering tidak mendapat pelayanan yang layak ketika IGD stak,” ungkap Ervan.
Sementara itu, Prof. Dailami Firdaus, Ketua Dewan Pembina REKAN Indonesia menyampaikan bahwa dirinya sangat berharap agar konsentrasi dan fokus pemerintah baik pusat maupun daerah tidak hanya pada covid-19 saja, karena ketika DBD meledak atau meningkat ditengah covid-19 merebak justru akan memperparah kondisi saat ini.
“Pemerintah harus mampu pula menangani DBD tanpa kehilangan fokus pada covid-19. Karena, ketika seseorang terserang DBD kondisi badan si pasien sedang dalam kondisi yang lemah dan rentan bisa saja si pasien tertular oleh Covid-19,” ujar Dailami Firdaus.
Oleh karena itu, menurutnya untuk mengendalikan dan mencegah hal–hal yang tidak diinginkan, serta agar masyarakat tidak panik, Dailami Firdaus menyarankan kepada pemerintah baik pusat atau pun daerah untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat.
Menurut Dailami Firdaus, belajar dari kasus-kasus mewabahnya penyakit, dirinya mengusulkan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu:
Pertama, Pemerintah harus segera memberikan jaminan kepastian keamanan dari berbagai endemik yang menyebabkan penyakit kepada warga.
Kedua, Pemerintah harus meningkatkan upaya preventif dan promotif kesehatan sebagai pembangunan ketahanan dan kedaulatan kesehatan warga.
“Terakhir, sudah saatnya pemerintah memfokuskan pembangunan partisipasi aktif warga dalam upaya preventif dan promotif kesehatan. Dengan cara ini, selain wabah cepat teratasi, warga dapat menjadi tulang punggung ketahanan dan kedaulatan kesehatan Indonesia,” pungkas sosok yang juga mantan senator DPD RI itu.
(bm/bti)
