Berita Terpercaya Tajam Terkini

RUU TPKS: Sebuah Catatan Jelang Pengesahan

0

 

Rabu (6/4/2022) sekitar pukul 11.30 pagi, RUU TPKS telah selesai dibahas panitia kerja badan legislasi dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (Panja Baleg DPR RI) dengan diterimanya laporan tim perumus (Timus) dan setelahnya, pukul 13.30 WIB dilanjutkan rapat pleno tingkat pertama, dengan penyampaian berupa pandangan mini fraksi. Hasilnya diputuskan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (RUU TPKS) disetujui untuk dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.

Sebelum momentum pengesahan ada beberapa catatan substantif yang dapat kami berikan dan semoga menjadi perhatian para pihak. Pertama, terkait pasal perkosaan. Meskipun gagal diatur normanya dalam RUU TPKS, namun telah disebutkan dalam Pasal 4 (2) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sayangnya, untuk pemaksaan aborsi, selain tidak berhasil mengatur normanya, juga tidak disebutkan dalam Pasal 4 (2), sehingga korban pemaksaan aborsi tidak dapat mengakses hukum acara khusus dan lain-lain yang dimuat dalam RUU TPKS. Karena pemaksaan aborsi tidak disebutkan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual di dalam Pasal 4 (2).

Kedua, selain dua bentuk Kekerasan Seksual yang masih menjadi catatan, juga terkait Pasal 35, seharusnya kompensasi untuk membayar restitusi yang bersumber dari Dana Bantuan Korban sifatnya talangan. Pelaku harus bekerja selama masa penahanan untuk mencicil restitusinya. Terlepas dari itu semua, harus diakui bahwa RUU TPKS telah memuat berbagai terobosan hukum yang penting seperti telah memasukkan aspek-aspek penting yang harus ada, sehingga RUU TPKS bisa dikatakan komprehensif, yakni memuat tindak pidana Kekerasan Seksual, hukum acara (aantara lain: alat bukti, restitusi dan layanan terpadu), pemidanaan dan rehabilitasi pelaku, peran serta masyarakat dan keluarga, serta pencegahan dan pemantauan.

Kemudian dari aspek bentuk Kekerasan Seksual, berhasil menghapus aborsi sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menambahkan Pemaksaan Perkawinan dan Perbudakan Seksual serta mempertahankan Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual Elektronik yang semula diusulkan pemerintah untuk dihapus. Sehingga total ada 9 bentuk Kekerasan Seksual yang diatur, yakni: pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan.

Sementara, dari aspek hukum acara, telah menghasilkan beberapa terobosan hukum seperti terkait alat bukti di Pasal 24, lalu diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai penyelenggara layanan terpadu (Pasal 39-41). Namun, perlu diperhatikan bahwasanya negara harus mengalokasikan anggaran untuk men-support ini, tidak hanya untuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA). Selain itu, diakomodasinya usulan terkait integrasi antar layanan sehingga kepentingan pemulihan bisa berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Dalam pasal 54 disebutkan koordinasi antara penyidik dan pendamping menjadi dasar penyidikan (ayat 2) dan saat korban alami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping (ayat 3) dimana kami telah mengusulkan di awal sebagai peran Psikolog. Selain itu, sudah disebutkan bahwa pemeriksaan juga bisa dilakukan melalui perekaman elektronik baik secara langsung maupun jarak jauh (Pasal 49). Serta pasal perlindungan hukum bagi Pendamping selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 28).

Ketiga adalah dimasukkannya secara eksplisit komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan sebagai Lembaga yang melakukan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Keempat, terkait keterangan saksi atau korban penyandang disabilitas akhirnya kembali pada draft DPR yang lebih progresif, dimana keterangan saksi atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sementara itu, terkait catatan terhadap proses yang berjalan, menurut kami, RUU TPKS ini proses pembahasannya cukup cepat, meskipun sudah ditambah sebanyak 3 (tiga) hari dari jadwal semula yakni 28-31 Maret 2022 menjadi 28-31 Maret 2022 plus 1, 2 dan 4 April 2022. Namun, menurut hemat kami, waktu tersebut terhitung singkat sehingga tidak cukup untuk mengekplorasi dan bahkan tidak ada simulasi. Padahal hal ini penting untuk memastikan tidak ada bolong-bolong misalnya dalam hukum acara terkait mekanisme restitusi dan layanan terpadu.

Jika harus jujur, kami cukup tertatih dalam mengawal pembahasan, selain dibahas dengan waktu cukup singkat, juga ternyata tidak semua daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas. Dari 588, hanya 322 yang dibahas, selebihnya DIM yang statusnya “Tetap” atau “Redaksional” tidak lagi dibahas. Kami menyayangkan hal tersebut mengingat masukan dan catatan kritis kami tersebar di semua DIM. Hal tersebut juga diperparah dengan DIM Pemerintah yang di-keep pemerintah sendiri dan baru dibuka pada tanggal 24 Maret 2022. Padahal DIM sudah final dan sudah diserahkan ke DPR jauh-jauh hari sebelumnya. Seandainya saja, kami cepat mendapatkan DIM Final, mungkin akan lebih banyak lagi capaian advokasi yang bisa dihasilkan. Ke depan kami sangat berharap proses seperti ini tidak lagi terjadi dan pemerintah bisa lebih terbuka sejak awal.

Namun dengan segala keterbatasan di atas, hal yang cukup melegakan adalah adanya dinamika pembahasan RUU TPKS di DPR yang kali ini sangat berbeda dengan periode lalu. Hampir tidak ada resistensi terhadap RUU TPKS seperti periode lalu. Tidak ada lagi hoax yang beredar. Pembahasan kali ini begitu kondusif dan positif dimana 14 anggota panja yang terus hadir hingga akhir, menyampaikan pandangannya secara konstruktif, dan terbuka menerima masukan dari masyarakat sipil, bahkan diantaranya aktif menyuarakan usulan DIM versi masyarakat sipil atau masukan kami yang kami sebarkan melalui broadcast whatsapp selama pembahasan berlangsung. Bahkan Tim Panja tidak bosan menerima bahan-bahan lobby secara dilakukan baik secara offline maupun online.

Karena itu, kami mengapresiasi kepada Anggota Panja, khususnya 14 anggota (dari total 40 orang) yang rajin hadir dalam pembahasan RUU TPKS hingga selesai dan vokal menyampaikan isu-isu yang kami perjuangkan antara lain: Luluk Nur Hamidah (PKB), Taufiq Basari (Nasdem), ibu Esti Wijayanti, Rizky Aprilia (PDIP), mbak Christina, pak Supriansa (Golkar), Bapak Hendrik dan Pak Sodiq (Gerindra), Bapak Zainuddin Maliki (PAN) dan ibu Illiza Sa’afuddin (PPP), serta 3 pimpinan Baleg: Kakak Willy Aditya (Ketua Panja/Nasdem), Bapak M.Nurdin (PDIP) serta Bapak Supratman (Ketua Baleg/Gerindra).

Selain itu apresiasi juga kami sampaikan kepada Tim Pemerintah khususnya kepada Ibu Bintang, Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) beserta timnya, yang telah me-lead semua upaya dari sisi pemerintah dan membangun komunikasi dengan DPR, sehingga memungkinkan pembahasan RUU TPKS terjadi saat ini.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Eddie Hiariej (Wamenkumham) sebagai jubir pemerintah yang telah menguatkan terobosan hukum dengan penjelasan keilmuan pidananya serta berupaya mendengarkan dan mengakomodasi masukan kami, kecuali terkait pemaksaan aborsi dan perkosaan yang sejak awal beliau sudah “keukeuh” menolak 2 bentuk Kekerasan Seksual ini diatur di RUU TPKS, tetapi diatur dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) yang menurut informasi akan dibahas pada Juni 2022 mendatang.

Sebagai catatan penutup dan menjelang pengesahan, harapan kami, agar RUU TPKS bisa segera disahkan di Sidang Paripurna pada Kamis (14/4/2022), meskipun tentu masih ada beberapa catatan dan berharap masih bisa diupayakan masuk. Harapan besar kami agar hasil pleno tingkat pertama bisa terus dikawal hingga disahkan di Sidang Paripurna dan segera setelah disahkan, dibuatkan Peraturan Pemerintahnya, khususnya terkait Layanan Terpadu, Penanganan dan Pemulihan serta Restitusi. Semoga!

JAKARTA, 6 April 2022

RATNA BATARA MUNTI, SH.,M.Si

Kordinator Advokasi Kebijakan, Asosiasi LBH APIK Indonesia

Tim Eksekutif JKP3 dan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Leave A Reply

Your email address will not be published.