Berita Terpercaya Tajam Terkini

Robohnya Pilar Pembangunan Kesejahteraan Sosial

0

Sepanjang berdirinya Departemen Sosial di awal Kemerdekaan, sampai dengan dibubarkan oleh Gus Dur, dan kemudian dihidupkan kembali oleh Ibu Megawati 21 tahun yang lalu, tugas Kementerian Sosial tidak lepas dari mengurus fakir miskin, PMKS termasuk semua jenis disabilitas. Oleh karena itu, di Kementerian Sosial (Kemensos) banyak berkiprah pekerja sosial (social worker), sebagai suatu profesi tersendiri, dan dalam struktur kepegawaian dimasukkan dalam jabatan fungsional pekerja sosial, khususnya di panti-panti sosial dalam berbagai jenis disabilitas. Hakekatnya tupoksi Kemensos itu pada upaya rehabilitasi sosial para penyandang disabilitas. Diikuti dengan penanganan kemiskinan, bantuan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Di era SBY, ada dua Undang-Undang dihasilkan DPR dengan Pemerintah yaitu UU Tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU Tentang Penanganan Fakir Miskin. Tulisan ini membahas tentang robohnya salah satu pilar pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu pilar penanganan fakir miskin, diantara pilar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Robohnya pilar penanganan fakir miskin dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan musibah besar yang dihadapi Kemensos di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedihnya musibah ini terjadi menurut Mensos Risma adalah karena Ditjen PFM itu tidak berprestasi.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan pihaknya memang mengurangi jajaran Kemensos yang dipimpinnya demi efisiensi tugas dan penyederhanaan. Hal itu ia sampaikan merespons penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) dalam struktural Kemensos. Risma menjelaskan pihaknya bakal melakukan “perampingan” struktur khususnya untuk bagian yang dinilai tidak berprestasi.

“Kalau tidak berprestasi ya aku kurangi, banyak sekali yang aku kurangi bukan hanya PFM,” kata Risma di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Tidak berprestasi, apa indikator yang digunakan tidak jelas. Apakah sudah melalui proses evaluasi juga tidak ada informasi itu. Apakah Ditjen lain juga berprestasi? Apakah korupsi Bansos itu ada di Ditjen PFM? Ternyata bukan, kasusnya di Ditjen Linjamsos. Apakah Ditjen Yanrehsos dan Ditjen Pemberdayaan Sosial baik-baik saja? Saya pastikan belum ada evaluasi yang menyeluruh. Langsung dirobohkan pilar Ditjen PFM. Ini musibah yang harus dipertanggungjawabkan Risma pada waktunya kelak.

Landasan yuridis yang dipakai untuk merobohkan pilar Penanganan Fakir Miskin adalah Perpres 110/2021, Tentang Kemensos, pada pasal 6 menyebutkaan ada 8 jabatan struktural (eselon 1), yaitu: a. Sekretariat Jenderal;b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; e. Inspektorat Jenderal; f. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial; g. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan h. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial. Dalam Perpres ini jabatan struktural (eselon 1) Direktorat Jenderal PFM dan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dihapus.

Kita lihat Perpres sebelumnya yaitu Perpres 46 Tahun 2015 Tentang Kemensos. Pada Pasal 4, Kemensos terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; e. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial; h. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial; i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan j. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

Di Keppres 46/2015 ini ada 10 jabatan struktural (eselon 1), yang kemudian dalam Keppres 110/2021, menyusut dua unit menjadi 8 unit, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Penghapusan Badiklit, sudah mnejadi kebijakan umum untuk semua kementerian, karena fungsi penelitian di-merger dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Namun penghapusan struktur organisasi level eselon 1, (Ditjen PFM), menyisakan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Walaupun jawaban sekenanya tidak masuk dalam logika dan akal sehat masyarakat, telah disampaikan Mensos Risma. Kenapa?

Keberadaan Program Penanganan Fakir Miskin atau Penanggulangan Kemiskinan itu merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dalam pasal 5 ayat (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Persoalan kemiskinan merupakan urutan pertama yang perlu ditangani. Siapa yang menangani? Lihat Pasal 1 angka 15. Menyebutkan menteri yang dimaksudkan adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

Persoalan kemiskinan bukan saja tercantum dalam pasal 5, tetapi lihat pasal berikutnya, bahkan diatur dalam Bab khusus yaitu Bab IV Penanggulangan Kemiskinan, yang substansinya banyak diuraikan mulai pasal 19 sampai dengan pasal 21, dan pasal 22 menyebutkan: Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi tanggung jawab Menteri ( Menteri Sosial sesuai Pasal 1 angka 15).

Kita lihat pasal 23, berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada saat PPnya hendak disusun, dan sudah hampir final, tertunda karena waktu itu sedang berproses penyusnanan RUU Penanganan Fakir Miskin.

Mengingat begitu besarnya persoalan kemiskinan di Indonesia dan sesuai dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 ayat (1); Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan ayat (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang, maka diperlukan UU yang mengatur tentang Fakir Miskin.

Mengacu pada ayat (1) dan ayat (4) pasal 34 UU Dasar 1945 dan UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial , disusunlah UU Tentang Penanganan Fakir Miskin, Nomor 13 Tahun 2011. Pada pasal 1 angka 6 UU PFM juga menegaskan yang dimaksud menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Dalam UU Fakir Miskin sudah lebih rinci apa saja yang harus dilakukan Kemensos, Kementerian lainnya yang terkait, dan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Termasuk didalamnya pendataan Fakir Miskin yang terpadu antara pusat dan daerah, dan antar kementerian.

Hierarkhi regulasinya sudah jelas. Ada amanat dalam UUD 1945 (Pasal 34), dilanjutkan dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 1974, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang secara operasional UU itu menugaskan pemerintah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan acuan UU 6/1974, Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan oleh satu unit Direktorat teknis, dibawah naungan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Karena UU Nomor 6/1974 tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis masyarakat Indonesia, disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang di dalamnya tercantum norma-norma terkait kemiskinan pada Bab IV, pasal 19 sampai dengan 22. UU itu menempatkan Penanganan Kemiskinan sebagai salah satu pilar Pembangunan kesejahteran Sosial, bersama pilar Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Badan Penelitian/pelatihan Kessos, serta penyuluhan sosial.

Pilar-pilar itu diakomodir Presiden Jokowi pada kelembagaan kementerian sosial dalam Perpres 46/2015, pasal 4 yang menetapkan level pejabat yang menangani Fakir Miskin itu pejabat struktural level eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM). Direktorat Jenderal PFM punya tanggung jawab merumuskan kebijakan operasional Penangnan Fakir Miskin, harus berkolaborasi dengasn sektor kementerian lainnya yang beririsan tugas, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah, dihubungkan dengan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Saat ini, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program UEP-KUBE, Rutilahu, masih menjadi unggulan dan dapat mencegah keparahan kemiskinan atau extreme poverty, terutama masa Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Keppres 46/2015 adalah Keppres yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi. Dalam Keppres itu komitmen Presiden sangat kuat menghadirkan urusan penanganan fakir miskin di Kemensos pada level Direktorat Jenderal ( eselon 1).

Waktu itu, Mensosnya Khofifah Parawansa, yang sekarang Gubernur Jawa Timur. Khofifah menyadari betul bahwa penanganan fakir miskin yang diamanatkan UUD 1945, menjadi tugas pokok Kemensos yang sudah dilaksanakan puluhan tahun pada level satu unit Direktorat PFM. Kita lihat sebelumnya, ada Keppres Nomor 24/2010, Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.

Pada pasal 458 menyebutkan Susunan organisasi eselon I Kemensos terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; e. Inspektorat Jenderal; f. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; g. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah; h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; i. Staf Ahli Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; j. Staf Ahli Bidang Dampak Sosial; k. Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial.

Pencantuman Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan itu merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dua tahun kemudian terbit UU Nomor 13 Tentang Penanganan Fakir Miskin (2011), maka dalam Perpres baru Nomor 46/2015, dibentuklah Direktorat Jenderal baru yang khusus menangani fakir miskin. Suatu bentuk kepatuhan konstitusional Presiden terhadap perintah UU. Enam tahun kemudian masih Presiden yang sama, dengan Mensos yang berbeda, terbit Perpres 110/2021 yang mengeliminasi keberadaan Direktorat Jenderal PFM. Mungkin Mensos Risma meyakinkan Presiden bahwa Ditjen PFM tidak diperlukan lagi karena tidak berprestasi.

Mensos Risma pernah menyatakan walaupun dalam konteks yang berbeda: “Nggak (gini) saya adalah pemimpinnya, saya selalu sampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal, nah aku jenderalnya di situ, jadi aku lah yang minta maaf,” kata Risma usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Apakah ungkapan itu berlaku terkait kalau Ditjen PFM yang tidak berprestasi, yang salah siapa?

Inkonsistensi Regulasi

Keluarnya Perpres 110/2021, tentang Kemensos dengan menghapus Direktorat jenderal PFM, tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan UU Tentang Kesejahteraan Sosial. Akibatnya tugas Direktorat jendderal itu, menjadi semakin tidak jelas Unit eselon 1 mana yang menanganinya? Apakah Mensos ingin menanganinya sendiri? Ke Unit Eselon 1 mana anggaran Penanggulan Kemiskinan (Fakir Miskin) dalam APBN diletakkan? Atau dihapus dari APBN karena memberatkan Anggaran Negara?

Bagaimana koordinasi, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program PFM di daerah dilakukan? Kalau Mensos menyatakan Ditjen PFM tidak berprestasi, bukan lembaganya yang salah tetapi penyelenggaranya. Itu sama kalau ada tikus di lumbung padi, untuk mencari tikusnya, apakah lumbungnya dibakar? Itupun kalau benar ada tikusnya. Sepanjang belum dapat dibuktikan adanya tikus, kenapa dikatakan ada tikus dan lumbung padi harus dibakar?

Penghapusan Ditjen PFM merupakan persoalan tertib hukum yang tidak konsisten. Indonesia negara hukum, semua kita harus taat hukum. Jika model penyelesaian regulasi kelembagaan kementerian ditangani menteri berdasarkan “selera” tanpa landasan rasionalitas yang terukur dan rambu-rambu regulasi, tidak bisa dibayangkan bagaimana nasib kelembagaan Kemensos kedepan.

Kesimpulan

Leave A Reply

Your email address will not be published.