JAKARTA – Angka Covid-19 di DKI yang terus naik dan tak terkendali lebih disebabkan tidak adanya konsep yang tegas dan terukur dari pemerintah pusat agar bisa diterapkan oleh pemerintah daerah (Pemda) terutama yang masuk kategori tinggi penambahan angka kasus positif.
“Beruntung Jakarta punya Gubernur dan Wakil Gubernur yang sigap dalam menghadapi situasi sulit di tengah semakin naiknya angka Covid-19. Banyak upaya dan terobosan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, mulai dari penambahan ruang isolasi, penambahan jumlah laboratorium, sampai pada penambahan ruang khusus seperti ICU,” ujar Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Adjie Rimbawan, Selasa (26/1/2021) sore.
Menurut Adjie, tatkala daerah lain kebingungan untuk menambah ruang isolasi, Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria sudah mengantisipasi sebelum angka Covid-19 mengalam kenaikan tinggi seperti sekarang ini.
Masih menurut Adjie, data REKAN Indonesia menyebutkan Pemprov DKI akan menambah 1.941 tempat tidur isolasi. Dengan demikian, total tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 di Jakarta akan menjadi 9.996 tempat tidur. Dan penambahan kapasitas ICU hingga 1.362 tempat tidur.
Hanya saja, menurut Adjie, penambahan tersebut akan menjadi kendala jika daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang tidak melakukan penambahan ruang isolasi. Dimana pengguna fasilitas kesehatan untuk Covid-19 yang murni berdomisili di Jakarta berada di angka 70 persen, sementara sisanya tersebar di area Bodetabek.
REKAN Indonesia bisa memahami bahwasanya pihak Pemprov DKI tidak dapat melarang penggunaan faskes oleh pasien dari luar Jakarta karena pelayanan kesehatan tidak boleh diskriminatif. Namun, fenomena tersebut akan jadi kendala ketika warga DKI alami kesulitan mendapatkan ruang isolasi dan ICU. Sebuah ironi yang sekiranya tak perlu terjadi menurut Adjie.
Karena itu, pihaknya mengatakan langkah Anies Baswedan sudah tepat dalam hal meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih pengendalian Covid-19 di Bodetabek agar dapat selaras dengan kebijakan yang ada di DKI.
“Setidaknya dapat memerintahkan pemeritah daerah sekitar DKI untuk juga melakukan terobosan dalam kebijakan penambahan ruang isolasi dan ICU di daerahnya masing-masing. Dan harus diingat, wewenang untuk memerintahkan Pemda itu merupakan wewenang pemerintah pusat bukan di Anies Baswedan,” tegas Adjie.
Apalagi DKI memiliki 3 wilayah transit yaitu darat, laut dan udara. Hal tersebut dinilai menjadi kesulitan tersendiri jika hanya bersandar pada kebijakan DKI. Karena pelabuhan dan bandara itu masuk wilayah kepentingan nasional.
“Kalau tidak disinkronkan akan terus menambah angka positif Covid-19 di DKI. Akhirnya, jika DKI angkanya naik maka imbasnya akan ke Bodetebek karena warga mereka banyak yang beraktifitas di DKI,” tandas Adjie.
REKAN Indonesia menegaskan bahwasanya mereka akan terus mendukung upaya Pemprov DKI dalam melakukan pengendalian kasus Covid-19.
“Dukungan itu bukan hanya sebatas statement tapi juga REKAN Indonesia sampai saat ini masih aktif berkampanye memutus mata rantai penularan dengan terus menganjurkan 3 M dan juga pemasangan spanduk di 100 rumah anggota REKAN Indonesia di DKI. Kami sudah lama kerja nyata di lapangan menegaskan dukungan kami. Jadi tak hanya berkoar tetapi bertindak nyata. Semoga menjadi kontribusi signifikan dalam upaya pengendalian Covid-19 di Indonesia khususnya DKI Jakarta,” pungkasnya.
