Pasukan UNEF I pada tanggal 16 Mei 1967 telah ditarik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) U Thant atas desakan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, karena Mesir telah memobilisasi pasukan dan masuk ke wilayah timur Sinai hingga ke perbatasan Israel.
Memang sedikit agak aneh, seorang Sekjen PBB bisa dibawah perintah Presiden Mesir. Tetapi jika dipikirkan lebih lanjut, bisa juga diterima akal sehat. Sekjen PBB U Thant yang berasal dari Myanmar, negara yang menjadi perhatian dunia sekarang ini, sudah tentu tidak mau ambil resiko, malah nanti, pasukan perdamaian PBB jadi korban. Mesir memang telah memberitahu, tentaranya sudah memilih jalan berperang dengan Israel dan pasukannya sudah dikerahkan ke perbatasan Israel.
Selanjutnya perang tidak dapat dihindarkan antara negara-negara Arab (Mesir, Suriah, Irak, Jordania dan Arab Saudi) di bawah pimpinan Mesir, melawan Israel.
Serangan pertama Israel pada 5 Juni 1967, adalah Angkatan Udara Mesir, karena dianggap memiliki persenjataan lebih modern. Serangan itu hingga tanggal 8 Juni 1967. Akibat serangan Israel, Mesir kehilangan Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza. Sebetulnya sebelum perang, di sepanjang Jalur Gaza, Semenanjung Sinai dan di Sharm el-Sheik ditempatkan sekitar 3.300 Pasukan Perdamaian PBB, UNEF I. Seandainya Mesir tidak melakukan serangan, wilayah itu masih milik Mesir.
Di Mesir ini pulalah untuk pertama kali Rais Abin mendarat. Ia lalu langsung ke Ismailia, Markas Besar UNEF II, sebuah kota di tepi Sungai Nil, 140 kilometer dari ibu kota Mesir, Kairo.
Selain memiliki keberanian dan percaya diri, Rais Abin adalah sosok yang tidak suka dengan pendiskriminasian. Sewaktu akan melakukan serah terima dari Mayor Jenderal Erskine pada 2 Januari 1976 sebagai Kepala Staf UNEF II, dia mengetahui bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat Ghana ini juga merangkap sebagai Wakil Panglima UNEF II. Statusnya setara dengan “staff member” PBB. Tetapi kepada Rais Abin dikatakan, hal itu tidak berlaku lagi.
Rais Abin kemudian melakukan protes. Tidak puas dengan jawaban lisan dari staf PBB, Rais Abin menyurati Sekjen PBB Kurt Waldheim, agar perlakuan yang sama, juga diberlakukan terhadap dirinya. Kurt Waldheim akhirnya menyetujui status Rais Abin sama dengan pendahulunya, yaitu merangkap sebagai Wakil Panglima UNEF II. Itulah sebabnya setelah lima bulan menjabat Kepala Staf UNEF II pada 2 Januari 1976, kemudian pada 5 Juni 1976, merangkap Wakil Panglima UNEF II.
Jabatan Kepala Staf (2 Januari 1976) yang merangkap sebagai Wakil Panglima UNEF II (5 Juni 1976), tidak lama dijabat Rais Abin, karena di tahun itu juga (1976), yaitu pada 1 Desember, ia sudah dipromosikan lagi sebagai Pejabat Panglima.
“Ya, sejak bulan November, saya sudah selaku Pejabat Panglima. Panglima UNEF II Letnan Jenderal Bengt Liljestrand dari Swedia, sejak bulan lalu cuti sakit. Kalaupun sudah sembuh, besar kemungkinan, dia akan ditarik kembali ke negaranya. Sementara menunggu perkembangan selanjutnya, saya diperintahkan menjabat Panglima Sementara,” ujar Rais Abin.
Pada saat situasi di Timur Tengah semakin tidak menentu, maka pada 1 Januari 1977, Rais Abin resmi diangkat menjadi Panglima UNEF II. Sebuah kebanggaan Pemerintah Indonesia, juga Asia, karena baru kali ini pula, putera bangsa Indonesia dipercaya sebagai panglima oleh Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota pasukan UNEF II, serta disetujui pula oleh negara bersengketa Mesir dan Israel.
Jabatan Rais Abin sebagai panglima, otomatis diberi pangkat Asisten Sekjen PBB. Pangkat ketiga tertinggi setelah Sekjen PBB. Oleh karena itu, Rais Abin dengan Sekjen PBB bisa langsung menelepon dan berbicara setiap saat.
Sekjen PBB waktu itu adalah Kurt Waldheim, warga negara Austria. Bertugas sejak 1 Januari 1972 – 31 Desember 1981. Dia adalah Sekjen kelima sebagai Ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB. Seorang Sekjen PBB diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan PBB.
Mempertemukan dua belah pihak yang bersengketa di meja perundingan antara Mesir dan Israel adalah tugas utama Sekjen PBB waktu itu. Di lapangan, sudah tentu diserahkan kepada Panglima Pasukan PBB, Rais Abin. Ternyata Rais Abin berhasil melihat keinginan Mesir dan Israel untuk berunding. Gejala itu dilaporkan Rais Abin kepada Sekjen PBB dan menindaklanjutinya. Akhirnya terciptalah perdamaian Mesir dan Israel yang dijembatani Amerika Serikat (AS) di Camp David.
Inilah salah satu manuver dramatis Mesir (Anwar Sadat) adalah prakarsanya membuat perdamaian dengan Israel. Inisiatifnya ini dimulai dengan kunjungan ke Yerusalem dan pidatonya di depan Parlemen Israel, Knesset, pada November 1977.
Dampak perjanjian Camp David besar sekali pada politik luar negeri Mesir, terutama dalam lingkungan Dunia Arab. Mesir dikeluarkan sebagai anggota Liga Arab, dan markas pusat Liga Arab dipindahkan dari Kairo ke Tunisia. Berbagai bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan Mesir praktis terkucil dari Dunia Arab, karena telah melakukan perjanjian perdamaian tersendiri yang bertentangan dengan kesepakatan antar Arab untuk hanya menerima penyelesaian perdamaian yang menyeluruh.
Dalam lingkaran OrganisasiI Konferensi Islam (OKI) maupun Gerakan Non Blok waktu itu, Mesir tidak banyak mendapat dukungan terbuka; banyak negara yang lebih menampilkan sikap reserve untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara arab lain yang menentang Camp David. Karena Camp David hasil prakarsa AS tanpa mengikutsertakan Uni Soviet, jelas Uni Soviet tidak menyatakan dukungannya pada hasil tersebut. Sikap Uni Soviet yang sudah ‘dingin’ terhadap Mesir karena tindakan Anwar Sadat memulangkan semua penasihat militer Rusia, makin merenggang karena diabaikannya Uni Soviet dalam proses perundingan Camp David. Demikianlah, maka sejak Camp David ruang gerak bagi pelaksanaan bagi politik luar negeri Mesir menjadi terbatas sekali.
Menanggapi hasil Camp David itu, diadakan pertemuan puncak negara-negara arab di Baghdad yang mengeluarkan pernyataan “mengutuk perjanjian Camp David.” Dengan pernyataan itu Mesir bukan saja mengalami isolasi politik, melainkan juga dibekukannya sumber bantuan keuangan yang sedianya diterima dari beberapa negara petro dolar Arab.
Sebenarnya Israel menerima perjanjian damai dengan Mesir pada 1979 hanya setelah Mesir dan AS secara mendasar setuju untuk mengabaikan bangsa Palestina. Di sisi lain, AS menjanjikan bantuan untuk Israel sampai $3 milyar dalam bentuk bantuan ekstra di luar jumlah tahunan yang diterimanya sekitar $2 milyar. Bantuan itu juga meliputi sejumlah besar peralatan militer tambahan untuk modernisasi angkatan bersenjata termasuk dipercepatnya pengiriman pesawat-pesawat perang F-16, yang terbaru dari angkatan udara AS. Sedangkan Mesir mendapatkan bantuan AS $ 2,1 milyar setiap tahun. Demikian pula kepentingan ekonomi-politik AS di Timur Tengah menjadi semakin besar dengan keberadaan negara Israel. AS tidak hanya memandang Israel sebagai “wakil” Barat di kawasan ini, namun juga berkaitan dengan kenyataan adanya dominasi ekonomi-politik etnik Yahudi di AS. Oleh karena itu bisa dipahami pula, jika Mesir dalam kebijakannya didominasi kepentingan AS. Dan hal ini mengakibatkan ketergantungan Mesir kepada AS, baik secara ekonomi maupun militer.
Sejak itu Mesir diperintah oleh Hosni Mubarak yang merupakan presiden keempat Republik Arab Mesir. Hosni Mubarak terkenal sebagai pendukung penuh kebijaksanaan politik Sadat, termasuk pelaksanaan politik luar negerinya dan khususnya usaha Sadat mengakhiri berlarutnya masa ‘no war no peace’ dengan Israel. Sekalipun perannya tidak terlalu menonjol, Hosni Mubarak mendukung usaha Sadat untuk menyelesaikan sengketa Arab-Israel memalui jalan perundingan, yang akhirnya dilaksanakan Mesir berdasarkan perjanjian Camp David.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Perjanjian Camp David berhasil mempererat hubungan tiga negara, yaitu Mesir, AS dan Israel. Kunjungan Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi ke AS pada 3 April 2017 membuktikan hal itu.
(bersambung)
DASMAN DJAMALUDDIN
Jurnalis, Sejarawan dan Penulis Senior
