Berita Terpercaya Tajam Terkini

Proyek Pengadaan Mobil Dinas Kemenag Janggal, CBA Desak KPK Periksa Dirjen Pendis

0
Ilustrasi. (foto: istimewa)

JAKARTA – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) kembali menyoroti adanya kejanggalan dalam proyek di Kementerian Agama (Kemenag RI). Kepada cakrawarta.com, Kordinator CBA Jajang Nurjaman mengatakan bahwa dari data yang mereka miliki, pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag RI pada tahun 2022 ini mengadakan proyek pengadaan mobil dinas.

“Kendaraan dinas ini dibeli untuk pejabat eselon I dan II, adapun anggaran yang yang digelontorkan Dirjen Pendis sebesar Rp .4.337.644.000. Pembelian Kendaraan dinas ini diperuntukkan bagi pejabat Dirjen Pendis eselon I dan II,” ujar Jajang, Senin (18/4/2022).

Namun, yang diperlu dicermati menurut Jajang adalah pihak CBA menemukan “kejanggalan” dalam proyek kendaraan dinas Dirjen Pendis tersebut.

“Proyek kendaraan melalui metode penunjukan langsung. Metode ini sangat rawan penyelewengan karena pihak Dirjen Pendis bisa seenaknya menunjuk penyedia barang serta mengatur harga sesukanya. “Rawan Kongkalikong”! tegas Jajang.

Jajang juga menambahkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 2021 Pasal 38 ayat 1 huruf C, mekanisme penunjukan langsung tidak boleh asal-asalan. Karena itu, setidaknya ada 9 kriteria agar bisa dilaksanakan penunjukan langsung.

“Dari analisis CBA berdasarkan 9 kriteria tersebut, pengadaan kendaraan dinas Dirjen Pendis Kemenag RI tidak memenuhi kriteria,” kata Jajang.

Pihak CBA menilai patut diduga Dirjen Pendis “memanfaatkan” adanya celah aturan mekanisme penunjukan langsung yang tidak membatasi nilai proyek, serta kriteria pada point D yaitu Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu.

“Patut diduga alasan Ditjen Pendis melakukan penunjukan langsung ingin membeli mobil Pajero Sport yang hanya bisa disediakan oleh Mitsubishi atau jenis kendaraan mewah lainnya, atau lebih mengkhawatirkan lagi diduga proyek ini sebagai ajang Bancakan oknum Dirjen Pendis, dengan mengakali aturan,” papar Jajang.

Karena itu, CBA mendorong aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan atas proyek pengadaan kendaraan dinas tahun 2022 Ditjen Pendis.

“Panggil dan periksa Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani untuk dimintai keterangan,” pungkas Jajang.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.