JAKARTA – Pengunduran diri Ma’roef Sjamsoedin dari kursi Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia dinilai bukanlah sesuatu yang mengagetkan dan sama sekali tidak perlu diapresiasi. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean.
“Tentu ini sesuatu yang sudah kita prediksi pasti terjadi di tengah keterpurukan Freeport Mcmoran dan pengunduran diri Jim Bob beberapa waktu lalu serta ketidakpastian masa depan Freeport Indonesia pasca 2021 tentu akan memaksa mundur Maroef Sjamsoedin yang pada awalnya dinilai akan mampu memuluskan masa depan Freeport di Papua melihat latar belakang Maroef yang mantan Waka BIN dan adik dari Let.Jen Safri S yang sangat dekat dengan presiden SBY waktu itu,” ujar Ferdinand kepada cakrawarta.com di Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Menurut Ferdinand, keberadaan Ma’roef ternyata tidak membuat situasi seperti harapan pemilik Freeport dan tentu tidak sesuai harapan Amerika Serikat. Apalagi menurutnya, langkah blunder Jim Bob dan Ma’roef yang membuka rekaman skandal ‘Papa Minta Saham’, justru semakin menggelorakan semangat nasionalisasi tambang Freeport. “Inilah yang paling memaksa bagi Ma’roef untuk mundur atau dipaksa mundur,” imbuhnya.
Oleh karenanya, hemat Ferdinand, pengunduran diri Ma’roef dari kursi Presdir Freeport harus dijadikan momentum oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Freeport.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi terbuka bersama seluruh stake holder, unsur masyarakat dan para ahli untuk menghasilkan rekomendasi keputusan dalam rangka mengambil kebijakan bagi Presiden Joko Widodo atas nasib Freeport,” tegas Ferdinand.
Berdasarkan analisa pihak EWI, ada beberapa pertanyaan yang perlu dibahas bersama, pertama terkait divestasi saham, harus diambil atau ditolak, nilai divestasi yang ditawarkan terlalu tinggi atau tidak, apa urgensinya jika saat ini mengambil divestasi saham ditengah merosotnya harga saham Freeport. Kedua, terkait kelanjutan operasi Freeport, kita mampu secara teknologi dan financial untuk meneruskan tambang Freeport atau tidak dan jika tidak mampu apa solusinya. Ketiga, berapa cadangan komoditi yang masih tersisa pada tambang tersebut. “Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu akan menghasilkan kesimpulan bagaimana pemerintah harus bersikap,” papar Ferdinand.
Tetapi dari semua itu, menurut Ferdinand ada satu hal yang juga perlu dicermati oleh pemerintah yakni manuver-manuver yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan Freeport di Papua dan di kancah internasional.
“Kita perlu waspada jangan sampai isu kontrak Freeport bergeser kepada isu politik internasional dan lokal,” pungkasnya.
(fh/bti)
