Berita Terpercaya Tajam Terkini

Politik Devide et Impera Pemkot Surabaya

0

 

 

SUDAH menjadi rahasia umum Dewan Kesenian (DK) dimanapun selalu diwarnai dengan konflik dan keributan. Baik DK provinsi maupun DK Kabupaten/Kota. Dalam pemahaman secara umum bahwa yang dimaksud Dewan Kesenian adalah lembaga representasi seniman di suatu wilayah tertentu, dibentuk oleh seniman melalui forum musyawarah, kemudian dikukuhkan (baca: bukan dilantik) oleh pemerintah setempat melalui penetapan Surat Keputusan (SK) dan mendapatkan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Nah, sebutan representasi itulah yang menjadi salah satu pangkal keributan. Pertanyaan kritisnya, siapakah yang layak atau pantas disebut dengan seniman? Apakah harus menjadi pimpinan sanggar atau kelompok kesenian? Berbeda dengan partai politik (parpol) atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang keanggotaannya dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) maka seniman tidak mengenal KTA. Sebagai profesi, seniman juga tidak mendaftar ke lembaga kesenian untuk mengesahkan profesinya. Ini yang membedakan dengan advokad misalnya. Bahkan DK sendiri tidak memiliki struktur keanggotaan. Makanya salah kaprah kalau ada yang menyebut dirinya “anggota Dewan Kesenian.” DK hanya mengenal pengurus, bukan anggota, karena DK bukan ormas.

Karena itulah ketika diselenggarakan Musyawarah Seniman untuk pembentukan atau pergantian pengurus DK selalu terjadi keributan soal status seniman ini. Pihak penyelenggara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang diundang dan tidak diundang. Aura nepotisme sangat kental di sini. Berlaku seobjektif apapun pasti tetap dituduh nepotisme. Apalagi kalau institusi pelaksana Musyawarah itu sekaligus dirangkap oleh pengurus lama dan bukan dilaksanakan oleh lembaga independen pelaksana Musyawarah sebagaimana halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan ini pernah terjadi. Bahkan kalau toh ada semacam KPU sebagai penyelenggara acara, tuduhan nepotisme masih tetap ada. Ini karena kriteria seniman sebagai peserta sangat debatable. Semua orang bisa mengaku seniman yang harus dan berhak diundang.

Kedua, tidak (belum) ada payung hukum yang jelas untuk pembentukan DK. Selama ini yang sering disebut-sebut adalah Instruksi Mendagri Nomor 5-A tahun 1993. Sudah sangat kadaluarsa. Bahkan dalam instruksi itu tidak mengatur sampai pembentukan DK tingkat Kabupaten/Kota. Demkian pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pun sama sekali tidak diatur secara eksplisit tentang pembentukan DK. Yang selama ini terjadi, legalitas DK hanyalah berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati, Walikota, atau Gubernur. Jadi tergantung “kemurahan hati” Walikota/Bupati/Gubernur sajalah untuk membentuk atau mengesahkan kepengurusan DK. Penguasa itu bisa memberikan tafsiran semaunya sendiri. Lagi-lagi, aura nepotisme juga sangat kental. Mereka yang dekat dengan penguasa akan mudah diakui dan mendapatkan fasilitas atas nama DK. Itulah sebabnya di beberapa daerah yang menjadi ketua DK lantas dipasang pejabat setempat atau juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kadang istri Bupati, semata-mata demi memudahkan kucuran dana dari pemerintah. Tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.