Berita Terpercaya Tajam Terkini

PHK Massal Startup, Pakar Hukum: Pesangon Atau Kompensasi Wajib Dibayarkan!

0
PHK Massal Start UP
ilustrasi PHK Massal. (foto: suara.com)

 

SURABAYA – Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh banyak startup seperti yang terjadi di Zenius dan JD.ID sangat berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Menurut pakar hukum ketenagakerjaan Dr. M. Hadi Subhan, SH., CN., MH, ketentuan mengenai PHK diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.

“Untuk menghindari PHK massal, dalam hal perusahaan masih baru dan uji coba terhadap produknya, maka boleh melakukan PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Ini biasa disebut dengan kerja kontrak. Sehingga ketika produknya gagal, maka PKWT tersebut dapat berakhir,” ujar Hadi, Senin (20/6/2022).

Hadi juga menerangkan bahwa PHK dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya jika terjadi efisiensi karena merugi, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Perusahaan yang melakukan PHK wajib memberikan pesangon kepada pekerjanya sebesar 0,5 dari ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan,” imbuh Hadi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut menilai perusahaan yang melakukan PHK massal untuk menyelamatkan bisnisnya dimana perusahaan bisa tetap eksis dan mendapatkan laba sehingga diharapkan dapat mengembalikan dana investornya.

“Namun, pekerja yang terkena PHK harus mendapatkan pesangon atau kompensasi. Kalau itu pekerja tetap, maka wajib mendapat pesangon. Kalau itu pekerja kontrak, maka wajib mendapat kompensasi,” tegasnya.

Hadi menuturkan faktor lain PHK massal bisa terjadi karena perusahaan salah strategi sehingga terjadi penurunan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia yang tidak maksimal.

“Serta adanya tren dimana banyak startup-startup yang baru berdiri sehingga menyebabkan tidak mampu bersaing,” tuturnya.

Hadi kembali menegaskan bahwa startup boleh saja melakukan PHK terhadap karyawannya selama mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan. Perusahaan startup yang merugi, sambungnya, karena kalah bersaing dengan perusahaan lain atau karena gagal menjual produk baru kemudian melakukan PHK, dapat dibenarkan dengan alasan efisiensi karena merugi. Namun, pekerja yang terkena PHK tetap harus mendapatkan hak pesangon atau hak kompensasi dari perusahaan.

“Perusahaan tidak dapat berdalih bahwa karena perusahaan merugi atau karena kompetensi sumber daya karyawan yang rendah maka perusahaan tidak bisa membayar pesangon atau kompensasi. Tetap harus dibayarkan,” pungkas Hadi.

(pkip/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.