Berita Terpercaya Tajam Terkini

Peta Masalah Demokrasi Sentrifugal di Indonesia

0

 

Tahun, bulan, hari dan jam terus berjalan, lalu perubahan politik apa yang sudah kita lakukan? Jika belum merasa berkontribusi untuk bangsa ini, segeralah ambil peran sekecil apapun, karena yang dilihat bukan besar dan kecilnya tapi subtansi apa yang bisa kita berikan dan nilai-nilai apa yang mampu membentuk kebiasaan baik secara kontinyu dari setiap aktivitas yang kita lakukan.

Pesan kebaikan memang harus terus-menerus disampaikan secara khusus kepada para pejabat publik, melalui media apapun. Mengapa demikian? Alasan yang paling sederhananya tentu saja karena para pejabat publik memiliki tanggung jawab dan peranan lebih besar dalam membuat kebijakan dan melakukan perubahan. Lisannya, opininya dan keputusannya tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Ada beberapa pekerjaan besar yang harus dilakukan, diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan (welfare) serta menciptakan ketenteraman, kenyamanan, keamanan (law and order), dan semuanya itu akan tercapai dimulai dari revolusi birokrasi.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari pencanangan reformasi birokrasi dalam rangka untuk mencapai good governance, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) sampai pada tataran ketatalaksanaan sumber daya manusia aparatur. Hanya saja ketika diperhatikan, secara umum belum sampai pada titik optimal. Memang menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi paling tidak kita bisa menemukan daya ungkit perubahannya pada dua hal, yakni kepemimpinan dan sistem demokrasi.

Terkait kepemimpinan atau pemimpin, jika mendasarkan perspektif ilmuwan politik Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi (Imam Mawardi) dalam bukunya yang berjudul Al’Ahkaam As-Sulthaaniyah atau Hukum-Hukum Kekuasaan, adalah sebuah instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur duniawi termasuk persoalan birokrasi dan politik. Jadi, pemimpin adalah pemegang kekuasaan penuh.

Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia baik nasional maupun daerah, mudah bagi seorang pemimpin untuk melakukan sebuah revolusi birokrasi. Apabila ada pihak-pihak yang mengatakan revolusi berat, itu hanyalah persepsi mereka sendiri karena merasa tidak perlu melakukan revolusi. Menurut hemat penulis, memang harus ada pemaksaan karena itulah salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi birokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, siapa yang tidak mengikuti syarat kepatuhan publik, lalu pejabat publik mana saja yang tidak mau berubah dan melakukan revolusi sekalipun pada unit terkecil maka tinggal diganti dengan mereka yang punya komitmen perubahan. Dengan pendekatan seperti itulah, proses perbaikan akan sangat cepat tercapai, dan hal tersebut selaras dengan konsep bernegara dalam pemikiran Al-Mawardi yang disebut dengan kontrak sosial.

Kemudian, terkait fenomena sistem demokrasi dalam konteks Indonesia yang berkembang adalah demokrasi sentrifugal dengan ditandai adanya pemekaran daerah, menganut sistem multi partai, biaya birokrasi dan politik yang cenderung tinggi. Fenomena demokrasi yang seperti itu menimbulkan banyak konsekuensi, diantaranya:

(1) adanya inefisiensi. Konsekuensi ini menunjukan besarnya biaya politik yang ditanggung oleh APBN/APBD sampai mendekati 10-20% dari total pendapatan. Padahal besaran anggaran tersebut dapat direalokasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat;

(2) munculnya patronase elit dan free riders. Konsekuensi ini arti bahwa tentu biaya keterlibatan dalam pesta demokrasi diluar kemampuan finansial perorangan. Fakta bahwa keterbutuhan biaya besar dalam partisipasi politik baik untuk kepentingan logistik kampanye, negosiasi dukungan partai politik, dan pendekatan sosial, dalam situasi tersebut tentu kontribusi finansial dari ‘elit’ tak terelakkan, baik dalam bentuk ‘ijon’ atau ‘kompensasi’ politik;

(3) divided government atau pemerintahan yang terbagi. Konsekuensi ini dapat menjadikan check and balances dan sistem kontrol yang tidak sehat. Dampaknya, energi hanya berpusat pada upaya menjatuhkan dan mempertahankan diri, sehingga terabaikannya pemenuhan kebutuhan riil masyarakat;

(4) pseudo participation atau partisipasi semu. Idealnya partisipasi yang baik adalah ketika pemilih sadar bahwa pilihannya itu menentukan nasibnya, akan tetapi pada kenyataannya pemilih cenderung pragmatis. Dus, jangan salahkan jika banyak masyarakat memilih karena diberi uang. Pun bagi sebagian kontestan memberi uang bukanlah money politics tapi itu bagian dari cost politics. Situasi ini terjadi karena struktur sosial menunjukkan dominasi ‘lower class’, padahal agar sistem demokrasi kokoh maka membutuhkan ‘middle class’ agar tidak mudah diintervensi dalam bentuk apapun.

Konstitusi negara kita mengamanahkan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota hendaklah dipilih secara demokratis. Nah, kata kuncinya adalah dipilih secara demokratis dimana kata demokratis ini menurut hemat penulis tidak selalu bermakna dipilih secara langsung oleh masyarakat akan tetapi bisa juga dipilih melalui keterwakilan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, proses pemilihan secara langsung sudah berjalan beberapa periode baik level nasional maupun daerah. Karenanya, evaluasi harus dilakukan. Pemilihan langsung menimbulkan banyak masalah sebagaimana dalam paparan di atas dan juga menimbulkan konflik sosial seperti yang terjadi saat ini misal adanya pembelahan kelompok dengan istilah kadrun dan cebong serta sejenisnya akibat permainan politik identitas.

Dus, paling esensial dari fenomena sistem demokrasi kita, menurut penulis adalah faktor tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih berada di level lower class. Dampaknya cukup signifikan, karena sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat ketika akan memilih dan kecenderungannya yang mudah diintervensi. Ketika memilih pun bukan karena alasan kesamaan visi dan misi tapi lebih kepada alasan pragmatis.

Apabila, pemilihan secara langsung dalam level nasional yakni Pemilihan Presiden ini tidak bisa diubah, paling tidak kita harus berani untuk mengubahnya pada level pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari pemilihan secara langsung. Kembalikan pemilihan kepala daerah tersebut kepada pemilihan secara keterwakilan melalui DPRD. Semoga.

 

NANA ABDUL AZIZ

Dosen Universitas Brawijaya dan Mahasiswa Doktoral Onyedi Eylul University Turki

Leave A Reply

Your email address will not be published.