Berita Terpercaya Tajam Terkini

Pengusiran UAS Dan Paradoks Kebebasan

0

Pada hari Senin (16/05/2002) lalu salah seorang da’i kondang Indonesia, Ustad Abdus Somad (UAS) diusir dari wilayah Singapura. Hal ini kemudian menghadirkan huru-hara nasional hingga pihak Singapura mengeluarkan rilis yang dipublikasikan pada Selasa (17/5/2022). Rilis yang diterbitkan Ministry of Home Affairs (setara kementerian dalam negeri) membenarkan bahwa otoritas Singapura tidak menerima kehadiran UAS dan 6 orang lain yang bersama-sama melintas melalui kapal ferry dari Batam.

Pihak Singapura mendasarkan penolakan tersebut dengan dalih bahwa UAS dikenal sebagai da’i yang mengajarkan ekstremisme dan memecah belah yang tidak dapat sesuai dengan masyarakat Singapura yang multi ras multi agama. Asumsi ini berdasarkan pada UAS yang memandang bom bunuh diri pada konteks konflik Israel-Palestina sebagai perjuangan dan syahid. Selain itu juga pada kasus perkataan UAS ada jin kafir pada simbol agama lain, termasuk penggunaan istilah “kafir” bagi non-muslim.

Pada bagian akhir rilisnya, pihak Singapura menerangkan bahwa memasuki wilayah negaranya tidak berlaku otomatis atau sebuah hak yang butuh diperiksa kepentingannya. Singapura berdalih UAS mencoba menggunakan alasan “sosial” untuk masuk negaranya sementara Singapura sendiri menganggap serius atas segala aktifitas yang berkaitan dengan ajaran ekstrim, memecah belah, maupun membenarkan kekerasan. Bagaimana perspektif nomokrasi dan demokrasi khususnya hak asasi manusia atas peristiwa ini?

Diskursus Hak Asasi Manusia Modern

Tidak dapat disangkal bahwa kebebasan dalam hak asasi manusia (HAM) di abad 21 lebih dominan terpengaruh hegemoni peradaban Barat. Kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948 yang dimotori oleh negara-negara adidaya pemenang perang dunia kedua di PBB memberikan banyak pengaruh terhadap masyarakat negara dunia berkembang maupun baru merdeka (Fajri M. Muhammadin, 2017). Napas universalisme ala Barat yang cenderung menjadikan manusia sebagai sumber kebenaran dan kepentingan dipandang bermasalah oleh entitas maupun negara yang melandaskan norma ajaran agama atau sistem ideologi yang berbeda.

Salah satu contoh konkretnya adalah ketika Organisasi Kerjasama Islam mencanangkan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (DKHAMI). Deklarasi yang digagas dan disepakati oleh negara-negara dengan mayoritas berpenduduk muslim tersebut mendapatkan penolakan dari pelbagai pemikir maupun institusi Barat. Argumentasi mulai dari kekhawatiran membingungkan konsep HAM yang universal hingga deklarasi tersebut masih melanggar hak perempuan menjadi dalih entitas Barat tidak menerima DKHAMI (Zaheer I. Cheema, 2020).

Meskipun di kemudian hari, PBB mengakui dan menjadikan DKHAMI sebagai salah satu instrumen internasional HAM, terlebih pasca  911 yang secara nyata menghadirkan Islamphobia di pelbagai negara yang juga mengadopsi resolusi anti-penistaan agama. Namun hal ini menunjukkan bahwa diskursus HAM global masih menyisakan perdebatan terkait dengan norma dasar yang dianut dan diadopsi dalam instrumen hukum formal. Universalisme Barat, relatifisme kultural, termasuk universalisme versi Islam menjadi gagasan clash of civilization dalam produk HAM modern (Fajri M. Muhammadin, 2019).

Hal inilah yang secara realita menghadirkan paradoks kebebasan secara global seperti contoh pelarangan kebebasan menjalankan aktifitas atau penggunaan simbol agama secara publik di suatu negara, yang notabene merupakan hak yang dijamin di Pasal 2 DUHAM. Termasuk dalam hal ini juga menyampaikan ajaran agama sebagaimana mestinya sesuai dengan kapasitas dan pertanggungjawaban ilmiah yang dianggap sebagai bentuk penyerangan terhadap komunitas lain. Paradoksial inilah yang secara normatif dapat dimoderasi dengan kehadiran hukum.

Nomokrasi dan Kedaulatan Hukum Negara

Singapura, sebagaimana negara negara yang berdaulat mana saja, tentu memegang otoritas untuk menyeleksi siapa-siapa orang yang bisa masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini tentu berkaitan dengan kepentingan nasional termasuk masyarakat yang menjadi tanggung jawab dari otoritas pemegang kekuasaan negara. Guna kepentingan masyarakat, maka negara berdaulat untuk melakukan tindakan dan keputusan yang menurut mereka (rezim yang berkuasa) perlu diambil. Termasuk apa yang dilakukan oleh Singapura terhadap UAS merupakan hal yang dipermaklumkan dalam perspektif kedaulatan negara.

Namun jika berangkat pada sisi lain, keputusan Singapura jika didasarkan pada rilis resmi mereka patut disayangkan. Hal ini bisa ditinjau dari konsepsi nomokrasi atau negara hukum yang secara umum merupakan standar negara modern. Nomokrasi yang merupakan konsep bahwa sumber kedaulatan adalah hukum merupakan bentuk penguatan dari demokrasi. Demokrasi menyediakan bentuk partisipasi konkret dari masyarakat untuk bernegara sebut saja kanal aspirasi publik, pemilihan umum, hingga kebebasan berpendapat. Kedua konsep inilah yang sudah sepantasnya menjadi sepasang sayap agar suatu negara dapat terbang baik dengan nomokrasi dan demokrasi. Pertanyaannya bagaimana dengan sikap Singapura terhadap UAS?

Meskipun tindakan Singapura dapat dibenarkan dan dimaklumi sebagai negara berdaulat, namun pada perspektif demokrasi maupun nomokrasi bermasalah jika ditinjau dari alasan maupun dalih yang digunakan. Hal yang pertama adalah sebutan “preach extemist and segregationist teaching” yang didasarkan pada masyarakat multi kultur Singapura, atas dasar dan standar hukum apa yang menjadi dalil? Atau pernyataan ini hanya bersifat asumtif tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara politis bahkan akademis?

Permasalahan kedua adalah contoh kasuistik yang disebutkan oleh otoritas Singapura seperti perspektif bom bunuh diri di konflik Israel-Palestina, penyebutan jin, bahkan penggunaan istilah kafir. Pembahasan-pembahasan tersebut merupakan ranah keilmuan Islam yang masuk pada bidang akademik yang secara otoritatif UAS merupakan pakar agama Islam. Penyampaian dan pembahasan terkait hal itu juga secara eksklusif terbatas pada kajian agama Islam, tidak dihadapkan pada khalayak umum termasuk di depan penganut agama lain maupun negara Israel yang menjadi objek ceramah UAS. Penyampaian materi agama Islam tersebut harus dinilai secara lebih utuh, obyektif, termasuk dalam ranah diskursus intelektual, bukan menjadi dasar tuduhan politis hingga membatasi aktifitas UAS.

Last but not least yang ketiga adalah UAS dituduh otoritas Singapura menggunakan aktifitas sosial sebagai kedok semata, sehingga mereka memandang kehadiran UAS sebagai hal yang serius dengan menegaskan sifat ekstrim dan sebagainya. Hal ini yang juga menjadi tanda tanya besar yang semakin melemahkan kedaulatan hukum dari otoritas Singapura, yang menuduh langsung tanpa menyertakan bukti bahkan hak jawab maupun prosedur hukum yang adil sekalipun.

Memang yang dilakukan oleh otoritas Singapura terhadap UAS secara tekstual bertentangan dengan DUHAM khususnya Pasal 2 terkait kebebasan beragama dan Pasal 13 tentang kebebasan bermobilitas. Namun pada titik substansial pertanyaan-pertanyaan atas tiga catatan tersebut sangat penting untuk dijawab oleh otoritas Singapura jika tidak menghendaki melemahnya demokrasi dan nomokrasi negara mereka sendiri.

Pelajaran penting dari kasus ini ada pada bagaimana mendorong nomokrasi sebagai penguatan demokrasi yang memberikan ruang partisipasi dan interaksi masyarakat yang bertanggung jawab. Kedaulatan hukum yang menghendaki seluruh aktifitas dan tindakan harus didasarkan pada standar dan norma aturan yang berkeadilan bahkan untuk satu manusia sekalipun harus hadir sebagai jaminan atas eksistensi demokrasi. Tanpa nomokrasi, demokrasi bisa mati yang direduksi oleh oligarki menjadi tirani dan mobokrasi yang tentu menghadirkan represifitas yang tidak berperikemanusiaan bagi rakyat. Semoga hal ini tidak terjadi di Indonesia.

H.M.I. EL HAKIM

Advokat dan Koordinator Kaukus Pemuda Surabaya

Leave A Reply

Your email address will not be published.