Berita Terpercaya Tajam Terkini

Pengibaran Bendera Pelangi Dan Penghormatan Antar Negara

0

 

Indonesia kembali ramai dengan isu antar negara. Setelah beberapa waktu lalu dengan Singapura, kali ini dengan United Kingdom atau Inggris. Hal ini disebabkan oleh unggahan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia yang menunjukkan terkibarnya bendera LGBT atau bendera pelangi yang merupakan simbol dukungan terhadap gerakan orientasi seksual sesama jenis berdampingan dengan bendera Inggris “union jack”. Gambar yang diunggah oleh Kedubes Inggris pada 21 Mei 2022 yang bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional Indonesia tak pelak menuai banyak pro dan kontra termasuk kecaman baik organisasi kemasyarakatan maupun akademisi. Pada keterangan unggahan di media sosial tersebut, Kedubes Inggris menuliskan bahwa penting untuk mengambil posisi yang menurut mereka benar bahkan jika ada ketidaksepakatan antara ‘teman’ yang tidak nyaman. Kedubes Inggris sepertinya sudah memprediksi dan siap atas segala respon rakyat Indonesia termasuk kekebalan diplomatik yang mereka miliki.

Bagaimana perspektif kenegaraan memandang tindakan Kedubes Inggris tersebut?

Kedaulatan dan Hubungan Diplomatik

Tak dapat disangkal bahwa tidak ada negara atau masyarakat yang benar-benar berdikari hidup sendiri tanpa berinteraksi dan bekerja sama dengan entitas lain secara global. Hal ini sejak ribuan tahun sudah terbukti dengan fakta sejarah interaksi antar peradaban hingga saat ini yang menunjukkan bahwa setiap negara membutuhkan negara lain. Kolonialisme yang menjadi misi negara-negara Eropa menjadi salah satu contoh konkret bahwa kepentingan politik, ekonomi, bahkan teritori memerlukan eksistensi dari bangsa lainnya. Hal inilah yang kemudian melahirkan juga semangat kemerdekaan, kemandirian, serta kebersamaan dari negara-negara eks koloni guna meneguhkan identitas mereka sebagai negara berdaulat.

Pengakuan negara-negara lain menjadi penting bagi sebuah negara sebagai bentuk eksistensi nyata dari negara tersebut. Hal inilah yang juga pada sejarah Indonesia mendorong para pahlawan bangsa bergerak secara global untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara lain. Namun hal yang menjadi perhatian dalam membangun relasi ini juga berlandaskan semangat membangun dunia yang sama antar negara, terlebih bagi Indonesia misi ini termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Indonesia secara konstitusional memiliki misi internasional untuk menghapuskan penjajahan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kedaulatan sebuah negara bisa dinilai dari baik buruknya hubungan diplomatik dengan negara lain. Salah satu sikap Indonesia dengan tidak membuka hubungan diplomatik secara khusus dengan Israel sebagai bentuk solidaritas atas isu Palestina merupakan contoh konkret kedaulatan konstitusional negara ini. Hal ini menunjukkan konsistensi sikap menolak penjajahan sekaligus penghapusan penjajahan di atas dunia yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945. Konstitusi Indonesia, sebagai landasan hukum negara, pantas dan wajib dihormati oleh siapa saja yang mengakui kedaulatan Indonesia, termasuk dalam bingkai keterikatan dengan Konvensi Wina 1969 sekalipun.

Nomokrasi dan Norma Antar Negara

Indonesia sebagai negara hukum yang secara konstitusional ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menunjukkan identitas nomokrasi. Hal ini berarti Indonesia adalah negara yang juga menerapkan kedaulatan hukum disamping kedaulatan rakyat pada Pasal 1 ayat (2) konstitusi yang itupun diatur oleh aturan. Nomokrasi membingkai, membatasi, sekaligus melindungi demokrasi dengan batasan-batasan normatif yang ada baik dalam konstitusi maupun masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa norma agama, norma kesusilaan, norma adat yang ada dalam masyarakat Indonesia yang heterogen memiliki ruang perlindungan konstitusional. Termasuk dalam hal ini sikap atas tindakan dan orientasi seksual sesama jenis yang secara dominan tidak sesuai dengan norma yang hidup serta berlaku di masyarakat Indonesia.

Tidak adanya legalitas pelarangan aktifitas tersebut bukan berarti pembebasan dan dukungan atas tindakan seksual sesama jenis, namun sebagai bentuk negara yang masih memilih untuk tidak mengintervensi secara formil dan menyerahkan kepada masyarakat secara kultural untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun jika terdapat intervensi dari institusi lain yang setara dengan negara, maka negara dapat turun tangan untuk melindungi misi konstitusi maupun kepentingan rakyatnya.

Hal inilah yang secara kultural sudah dilakukan baik secara pribadi maupun institusi terhadap sikap Kedubes Inggris mulai dari pengecaman, penolakan, peringatan secara intelektual dan “sopan” khas Indonesia. Otoritas Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun juga mengambil sikap formal secara bijak dengan mengingatkan negara lain untuk lebih sensitif dan peka terhadap permasalahan yang bersinggungan dengan norma konstitusional di Indonesia yang salah satunya adalah norma agama yang menolak aktifitas seksual sesama jenis dengan simbol pelangi. Peringatan-peringatan baik formal atau kultural inilah yang penting untuk terus digaungkan agar negara-negara lain tidak merasa ‘benar’ dengan memaksakan nilai-nilai mereka secara terus menerus hingga tuman.

 

HIMAS EL-HAKIM

Advokat dan Koordinator Kaukus Pemuda Surabaya

Leave A Reply

Your email address will not be published.