SURABAYA – Fenomena semakin meningkatnya antagonisme kultural berbasis beriman atau kafir maupun umpatan “tiko” (yang berarti tikus kotor atau babi-anjing) yang menimpa Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dinilai sebagai bagian warisan struktur kolonial yang tak henti-henti dirawat oleh mereka yang mendapat keuntungan ekonomi-politik didalamnya. Demikian disampaikan pengamat politik Unair, Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, P.hD kepada redaksi cakrawarta.com pada Sabtu (15/4/2017) sore.
Menurut doktor jebolan Murdoch University Australia tersebut, masyarakat yang tersekat-sekat berdasarkan identifikasi SARA merupakan bagian dari warisan struktur kolonial. Padahal menurutnya, perjuangan untuk melampaui struktur politik yang menghasilkan pembelahan SARA sudah berlangsung semenjak Indonesia masih berupa cita-cita.
“Segregasi sosial pribumi dan non-pribumi ini diteruskan oleh rezim Orde Baru melalui sistem otoritarian dan premanisme bisnis-politik salah satunya dengan sebagian kelompok dikriminalisasi ketika bicara politik dan kelompok yang lain menjadi sapi perahan kemakmuran mereka,” ujar Airlangga Pribadi.
Dampaknya menurut Angga -sapaan akrabnya- adalah kebhinnekaan di Indonesia tidak pernah terbangun sebagai suatu proses belajar bersama (collective learning process).
“Setiap kelompok hidup dalam tempurungnya masing-masing dengan stereotype yang tidak hilang-hilang terkait arogansi identitasnya,” imbuhnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, Angga yang juga pengajar Ilmu Politik di FISIP Unair menjelaskan bahwa para kelompok kepentingan yang mengambil keuntungan dari terawatnya sentimen antagonisme kultural ini tidak lain dari mereka yang menjadi pewaris Orde Baru.
“Tapi apakah semua orang seperti itu? Tidak! Ada kelompok-kelompok progresif yang ingin membangun kembali wajah ke-Indonesia-an sebagai rumah bersama, melampaui stereotype dan warisan kebencian dari masa lalu,” paparnya.
Merujuk pada kasus terbaru yang dialami Gubernur NTB menunjuklan bahwa adanya persepsi sesat bahwa pribumi itu pemalas, lumpen, jongos dan atau tiko maupun fiksasi atas kaum Tionghoa sebagai kaum arogan dan memandang rendah yang lain adalah buah dari warisan kolonial-Orde Baru yang harus dibuang ke keranjang sampah sejarah bangsa Indonesia.
“Kalangan yang mencoba merawat dan membiakkan sentimen kebencian ini dengan perangkat intelektual dan akrobatnya secanggih apapun tidak lebih dari sekedar keraknya sejarah, ampas kotoran dari Indonesia yang terus bergerak. Harus kita lawan,” tegas alumnus Unair dan UI ini.
Untuk itu, menurut Angga, bangsa Indonesia membutuhkan politik kebhinnekaan seperti yang dikumandangkan Tiga Serangkai pada 1 abad lebih yang lampau yakni Indonesia adalah untuk mereka yang hidup di dalamnya tanpa kecuali. Menurut Angga, Tuan Guru Bajang telah memberikan contoh positif soal konteks ini.
“Dia Gubernur sedang ke negara lain, lalu dimaki-maki dengan nuansa rasis tapi tetap tenang, tidak emosi bahkan setelah kejadian justru memaafkan. Tidak memperuncing menjadi sentimen kebencian SARA. Dalam kasus ini beliau sudah menunjukkan karakter terhormat. Top, saya respect!” tandasnya mengakhiri pemaparannya.
(bus/bti)
