Berita Terpercaya Tajam Terkini

Pengamat: Tagar Percuma Lapor Polisi Berpotensi Munculnya Pengadilan Jalanan 

0
Contoh cuitan warganet di platform media sosial Twitter dengan tagar #PercumaLaporPolisi. Menurut pakar Unair, Suko Widodo apabila fenomena ini tidak tertangani dengan baik berpotensi melahirkan “pengadilan jalanan”. (foto: bustomi/cakrawarta)

SURABAYA – Mencuat kembalinya tagar percuma lapor polisi membuat institusi Polri kembali menjadi sorotan pada pembukaan tahun 2022. Hal itu bermula dari thread twitter yang diunggah oleh akun dengan nama @inimeyraloh. Dirinya mengungkapkan sebuah kasus pemerkosaan terhadap anak berusia 5 tahun yang laporannya diabaikan oleh polisi karena pemberi keterangan masih berusia 5 tahun.

Meski keabsahannya masih diragukan, tweet tersebut sempat menjadi perhatian warganet hingga membuat tagar percuma lapor polisi kembali trending di twitter. Hal itu menunjukkan bahwa publik masih kecewa terhadap kinerja kepolisian.

Menurut pakar komunikasi Universitas Airlangga Suko Widodo, keluhan terhadap polisi sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum tagar tersebut viral. Oleh karena itu, ketika #PercumaLaporPolisi muncul langsung mendapat banyak sekali dukungan dari masyarakat.

“Karena sejatinya, isu di media sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat apabila isu tersebut dekat dengan persoalan masyarakat. Dan #PercumaLaporPolisi ini merupakan ekspresi jujur kekecewaan masyarakat terhadap banyaknya oknum kepolisian yang bertindak tidak profesional dalam menangani pengaduan masyarakat sehingga banyak mendapat dukungan,” ujar Suko Widodo dalam keterangannya kepada media, Rabu (26/1/2022).

Suko Widodo menambahkan bahwa apabila polisi tidak segera merespon hal ini dengan melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dikritik oleh masyarakat, maka opini dan persepsi masyarakat terhadap polisi akan semakin negatif. Hal itu juga dapat memicu munculnya “pengadilan jalanan”.

“Jika tekanan dari publik tidak juga digubris, maka berpotensi terjadi instabilitas terhadap penegakan hukum. Masyarakat akan mendelegitimasi polisi yang dapat memunculkan perilaku main hakim sendiri. Saat ini banyak toh kasusnya, pencuri dikeroyok hingga ada yang sampai dibakar, itu terjadi karena mereka merasa sia-sia membawa kasus melalui jalur polisi,” imbuhnya.

Karenanya, menurut Suko Widodo, guna mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum, polisi harus mampu membenahi kinerjanya. Polisi harus mampu melayani masyarakat dengan maksimal tanpa memandang strata sosial secara transparan. Sehingga, keberadaan polisi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Internal polisi harus tegas dalam menangani anggota kepolisian yang bekerja tidak sesuai dengan Kode Etik Polri. Karenanya, saya mengapresiasi langkah Kapolri yang berani memecat 7 pejabat polri yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Selain itu, kontrol publik untuk menjaga kinerja dari polisi menjadi penting dan sekaligus penerimaan Polri terhadap kritik dari publik tersebut.

“LSM, akademisi, pers dan masyarakat harus berani menyampaikan kritik dan saran untuk menjaga kinerja baik kepolisian. Dengan begitu kepolisian bisa terus mengevaluasi kinerja mereka sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi secara riil di masyarakat,” pungkas pria murah senyum tersebut.

(pkip/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.