Berita Terpercaya Tajam Terkini

Pemilu 2024, Konstitusi Dan Politik Identitas

0

 

Pemilihan umum (pemilu) serentak akan menjadi momentum akbar bagi demokrasi Indonesia pada tahun 2024. Hal ini menandakan perubahan kepemimpinan yang masif baik di tingkat pusat hingga daerah sehingga seluruh aktor dan pemegang kepentingan kebijakan publik turut serta mempersiapkan diri untuk menang. Partai Politik (parpol) sebagai entitas konstitusional peserta pemilu tentu menjadi yang terdepan dalam mengakomodasi kepentingan pemenangan pada panggung politik 2024. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan eksistensi parpol sendiri yang menurut Miriam Budiarjo intinya adalah sarana komunikasi, sosialisasi, kaderisasi, dan mediasi politik.

Tantangan setiap pemilu bagi parpol ada pada ambang batas baik parlementer dan presidensil yang merupakan bukti aktual kekuatan dari parpol. Ambang batas itulah yang menuntut parpol “saling sikut” untuk merebut suara dari rakyat agar mereka semakin mengambang di atas dan berdaya tawar besar. Hal inilah yang menjadikan fenomena politik identitas kerap digunakan oleh kompetitor politik antar parpol untuk menggembosi suara lawan atau sebaliknya. Bagaimana perspektif konstitusionalisme atas fenomena politik identitas jelang pemilu?

Politik sebagai salah satu unsur penting dari negara tidak lepas dari pengaturan agar tidak melahirkan kekacauan maupun anarkisme. Hal inilah yang terkandung dalam gagasan konstitusionalisme yang memberikan batas terhadap kekuasaan dan perlindungan pada rakyat. Kekuasaan yang tidak dibatas memiliki kecenderungan melampaui batas, sebagaimana sindiran tokoh Inggris Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Politik harus dibatasi, diatur dan diberi pagar yang kuat agar tidak semena-mena. Konstitusi hadir sebagai dokumen politik hukum yang merupakan staatgrundgezets yang melandasi segala aktifitas negara lainnya. Konstitusi Indonesia sendiri secara tegas mengatur terkait organisasi kekuasaan bernegara baik eksekutif, legislatif, yudisial maupun pemilu sebagai prosedur konstitusional.

Sementara itu identitas sendiri merupakan hal yang krusial dari sebuah negara. Sebagaimana nama yang melekat pada manusia atau sesuatu, fungsi identitas salah satunya adalah pembeda yang menjadi bukti otentisitas. Identitas Indonesia sebagai negara tentu berbeda dengan negara-negara lainnya. Hal ini diatur dan dilindungi oleh dokumen politik hukum negara tersebut atau konstitusi. Konstitusi setiap negara khususnya di bagian pembukaan memiliki muatan penting yang salah satunya identitas kebangsaan menurut Liav Orgad selain kedaulatan, narasi sejarah, tujuan bernegara, dan agama atau ketuhanan. Hal ini merupakan hal yang logis mengingat bagian pembukaan merupakan saripati dan landasan filosofis dari konstitusi sebagai dokumen hukum. Identitas Indonesia sendiri selain tegas tertulis sebagai judul konstitusi itu sendiri, juga termaktub pada pembukaan maupun batang tubuh termasuk identitas nomokrasi atau negara hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa identitas adalah hal yang fundamental dan tidak dapat terpisahkan dari sesuatu apapun termasuk negara sekalipun. Namun bagaimana jika politik dan identitas menjadi satu makna yakni politik identitas?

Leave A Reply

Your email address will not be published.