Monday, April 15, 2024
HomeEkonomikaPemerintah Didesak Prioritaskan Pembangunan Indonesia Timur

Pemerintah Didesak Prioritaskan Pembangunan Indonesia Timur

Rahman Sabon Nama, tokoh Indonesia Timur.
Rahman Sabon Nama, tokoh Indonesia Timur.

JAKARTA – Indonesia dinilai juga bagian dari gugusan negara Melanesia. Ada lima provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT yang masuk gugusan ini dan masih tertinggal pembangunannya dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Karenanya, Presiden Joko Widodo diminta untuk meningkatkan kesejahteraan daerah ini dan meningkatkan status keanggotaan di MSG (Melanisea Spreadhead Group) menjadi member. Demikian disampaikan oleh pengamat sosial dan politik, Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com pada Jumat, (1/4/2016).

“Saat ini Pemerintah pusat tidak adil karena dengan SDA yang besar dan daerahnya terpencil tapi dukungan anggaran pusat masih minim sekali,” ujar Rahman Sabon Nama.

Rahman bersama tokoh Melanesia lainnya seperti Forkobus Yaboisembut, berharap agar Presiden pada awal April ini dapat berkunjung ke 5 provinsi dimaksud.

“NTT khususnya Adonara membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan raya, pelabuhan laut dan bandara. Papua sangat butuh peningkatan aspek pendidikan mulai SD s/d Universitas dan pabrik-pabrik dasar seperti semen ,industri pertanian dan pangan,” imbuh pria kelahiran Pulau Adonara, NTT ini.

Semalam (31/3/2016), Rahman Sabon Nama pada acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat Melanesia di kediamannya Ciputat (Tangsel) menyampaikan pesan pada Pemerintah Pusat khususnya Presiden Joko Widodo untuk menjadi perhatian serius.

Dalam silaturahmi itu diharapkan akan ada solusi kebangsaan yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan pembangunan di Propinsi etnisitas/entititas Melanesia serta perlu peningkatan diplomasi politik luar negeri agar tidak menyesal di kemudian hari.

Menurut Rahman, perlu diketahui bahwa situasi saat ini ada beberapa negara seperti Solomon Island dan Vanuatu sangat gencar membantu aktivitas separatis di Papua. Melalui kemampuan di PBB, beberapa negara ini berusaha mengganggu kedaulatan NKRI di Papua melalui misi-misi diplomatis di PBB maupun organisasi ULMWP.

“Selama ini Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri tidak pernah memperhatikan diplomasi luar negeri di Pasifik, sehingga negara-negara Pasifik merasa diabaikan oleh Indonesia,” papar Rahman.

Saat ini, menurut Rahman issue yang sekarang selalu digaungkan adalah masalah HAM. Menurutnya berdasarkan dari sumber yang terpercaya, Pemerintah Vanuatu belum dapat menerima kunjungan high level setingkat Menteri dari Indonesia karena sebagian pejabatnya mendukung separatisme di Papua.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Rahman Sabon Nama menyarankan dan memberikan masukan pada Pemerintahan Jokowi-JK agar ke depan perlu ada langkah-langkah konkrit, antara lain menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan terbuka dan adil, meningkatkan pembangunan infrastruktur di Papua, Papua Barat dan Provinsi Melanisea lain (Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur NTT ).

“Selain itu, perlu lebih sering kunjungan pejabat Indonesia ke kawasan Pasifik Selatan. Misal Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Fiji atau Papua Nugini dan negara Kepulauan Pasific Selatan,” saran Rahman.

Sementara itu, Rahman juga mendesak adanya pembagian alokasi anggaran daerah yang adil berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti Freeport, dan Blok Masela.

“Penting pula adanya program peningkatan SDM anak anak Papua dan kawasan Melanesia lainnya dengan membangun berbagai sekolah unggulan,” pungkas Rahman.

(bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular