Berita Terpercaya Tajam Terkini

Pemerintah Ajak Urun Dana IKN, Pengamat: Bukti Perencanaan Pembangunan IKN Lemah!

0
Sebagian sudut pada maket desain ibukota negara Nusantara yang akan dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo. (foto: istimewa)

 

SURABAYA – Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga Gitadi Tegas Supramudyo menilai bahwa skema urun dana atau crowdfunding dari rakyat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi isu yang terus diperbincangkan akhir-akhir ini sehingga mengejutkan masyarakat. Hal itu, menurutnya diakibatkan oleh grand design terkait sumber dana pembangunan IKN yang belum jelas hingga saat ini.

“Kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN adalah Rp 466 triliun, hanya didukung APBN 20%. Artinya, 80% atau setara dengan Rp 377 triliun berasal dari sumber lain yaitu non-APBN,” jelas Gitadi kepada media, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah hanya mengumumkan secara detail sumber dana pembangunan IKN dari sisi komponen APBN. Pemerintah belum menjelaskan secara detail komposisi sumber dana pembangunan IKN dari non-APBN.

“Fakta ini mengindikasikan lemahnya dimensi perencanaan pembangunan IKN itu sendiri,” imbuh Gitadi.

Jika dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, utang negara, dan khususnya faktor yang mendesak terhadap adanya IKN, Gitadi menilai sumber dana untuk pembangunan IKN dari non-APBN adalah beban yang sangat berat.

“Mencari angka sebesar Rp 377 triliun rasanya terlalu utopis,” jelas Gitadi.

Akan tetapi, Gitadi menjelaskan bahwa skema urun dana dari rakyat ini bisa saja tidak memenuhi target, sehingga kekhawatiran berkaitan dengan adanya kemungkinan oversimplified dan overconfidence oleh pemerintahpun timbul.

“Pemerintah berpikir seandainya 20% saja masyarakat Indonesia akan menyumbang, maka akan didapat dana yang besar. Tidak tercapainya target urun dana dari rakyat bisa berpengaruh dan bisa tidak terlalu  berpengaruh, tergantung proporsinya. Apalagi sampai saat ini tidak diketahui secara detail komposisi sumber dana non-APBN tersebut,” tandas Gitadi.

Karenanya, Dosen Administrasi Publik tersebut menyarankan agar skema sumber dana pembangunan IKN dari kerja sama lebih dikedepankan meskipun biasanya akan berdampak pada posisi tawar terhadap pihak kedua, khususnya dalam policy making.

“Jika mengandalkan sumbangan sektor privat yang sebagian besar biasanya meminta kompensasi langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuknya dan untuk pendanaan dari masyarakat, sebaiknya kecil saja mengingat pengalaman crowdfunding di masa lalu,” pungkasnya.

(pkip/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.