Berita Terpercaya Tajam Terkini

Negara Bukan-Bukan

0

 

Suatu ketika seorang tokoh ditanya apakah Republik Indonesia ini negara agama. Dia bilang bukan, walaupun konstitusi menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah Republik Indonesia ini negara sekuler? Dia jawab bukan. Saat Profesor Kaelan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta mengatakan bahwa sejak amandemen ‘ugal-ugalan’ atas UUD 1945 maka bangsa ini sudah ‘murtad’ dari Pancasila, maka benar kesimpulan yang menyatakan bahwa Republik Indonesia ini bukan negara Pancasila, jika bukan negara bukanbukan.

Upaya para elit partai politik (parpol) yang bakal tergusur dari Senayan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang untuk memerangi politik identitas baru-baru ini merupakan bukti mutakhir bahwa memang Republik Indonesia ini diseret para elitnya untuk menjadi negara tanpa identitas.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengajak para elit parpol untuk bersama memerangi politik identitas yang dalam praktek berarti ternyata justru memerangi Islam Politik. Ini merupakan proyek lama sekulerisasi besar-besaran yang selama beberapa tahun terakhir diwujudkan dalam narasi kebencian terhadap Islam, bukan sekedar ketakutan terhadap Islam alias Islamophobia. Sementara ekspresi agama apapun dijamin konstitusi, KIB ini bermimpi tentang ‘pembukanan’ agama atas nama toleransi beragama. Sasarannya adalah untuk mengurangi sentimen agama yang dituding sebagai sumber intoleransi. KIB lupa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menerima dan menghargai berbagai keragaman yang sudah lama hidup subur di Nusantara. ‘Pembukanan’ agama ini akan secara perlahan menghilangkan agama sebagai modal sosial penting bangsa ini.

Sejak Donald Trump muncul sebagai calon presiden negara bukan-Pancasila, sederetan perempuan mengaku di depan publik bahwa mereka pernah dilecehkan secara seksual olehnya. Ini kemudian oleh media disebut Gerakan Saya Juga, atau Me Too Movement. Ini menunjukkan fenomena sosial dimana wong cilik memberanikan diri untuk melawan kekuatan pengaruh seorang tokoh. Saat aktris Amber Heard dinyatakan kalah dalam gugatan pencemaran nama baik aktor Johny Depp baru-baru ini, beberapa pengamat mengatakan bahwa Gerakan Saya Juga telah mengalami kemunduran serius.

Sayang kehidupan berbangsa dan bernegara kita selama ini gagal membangun masyarakat cerdas yang berani mengambil tanggung jawab, sehingga yang terjadi bukan Gerakan Saya Juga, tapi sebuah budaya Bukan Saya, sebuah Not Me Culture. Ini boleh diilustrasikan dalam kasus remaja Budi berikut. Suatu ketika Budi ditanya Pak Amir guru sejarahnya di sekolah. “Siapa penandatangan teks Proklamasi Kemerdekaan?”. Budi menjawab “Bukan saya, pak”. Jengkel, pak Amir bertanya lagi. “Budi, dengar baik-baik, siapa yang menandatangani teks Proklamasi?”. Mulai merasa ketakutan, Budi menjawab lagi. “Sungguh bukan saya, pak Amir”. Jengkel sekaligus heran, pak Amir memutuskan menelepon Ibu Budi saat istirahat siang. “Bu, Budi anak ibu kurang belajar. Tadi pagi saya tanya siapa yang menandatangani teks Proklamasi Kemerdekaan malah dijawab bukan dia. Ini bagaimana, Bu?”. Ibu Budi menjawab “Memang bukan Budi yang menandatanganinya. Bapak jangan memfitnah anak saya, dong. Saya curiga jangan-jangan malah pak Amir sendiri yang menandatangani.”

Kini di tengah-tengah deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan rakyat yang makin menghilang, hutang yang menggunung, saya khawatir ketika melihat banyak Budi-Budi yang suka menjawab “Bukan (urusan) saya”. Di saat suara kritis masih terdengar sayup-sayup ditelan buzzing narratives para influencers, saya harap bangkit Gerakan Saya Juga dimana makin banyak warga negara tua atau muda, sipil atau militer, intelektual atau awam yang sadar untuk segera mengambil tanggung jawab meluruskan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Republik Indonesia ini tidak terus terpuruk menjadi negara gagal. Jika tidak, maka Republik Indonesia ini niscaya akan jatuh menjadi negara bukan-bukan.

Malang, 8 Juni 2022

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.