Berita Terpercaya Tajam Terkini

Minta Pengesahan RUU IKN Ditunda, Direktur CBA: Masak DPR Mau Dipaksa Jokowi, Kayak Orde Baru Saja!

0
desain final istana negara di ibukota baru nanti. (foto: istimewa)

 

JAKARTA – Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi meminta agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) tidak terlalu buru buru. Pasalnya, Uchok menilai adanya kurang kajian atas lokasi lahan ibukota negara baru tersebut.

“Sebaiknya Pansus RUU Ibukota segera mengundang ahli geologi untuk mengetahui potensi bahaya ketika lokasi IKN itu berada penuh pada lahan gambut dan lahan sumber daya batu bara. Ketika IKN tetap berada di Penajam Paser Utara, dan Kutai Kertanegara, maka bahaya yang dihadapi pemerintah bukan ancaman peluru kendali dari negara asing atau teroris. Tetapi lahan gambut, dan lahan yang berisi batubara yang berpotensi menghancurkan aset gedung-gedung perkantoran pemerintah,” ujar Uchok dalam keterangan persnya, Senin (17/1/2022).

Uchok menilai bahwa lahan gambut mempunyai kencendurungan untuk menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya aksidasi. Jadi tidak perlu adanya pembakaran secara sengaja, hanya dengan adanya cuaca panas ekstrim akibat dampak elnino, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang menganggu kinerja pemerintah.

“Apalagi jika gedung-gedung bertingkatnya mengunakan pondasi dalam seperti tiang pancang. Jika pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya batubara maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang. Jika mengalami kerusakan, maka tinggal tunggu waktu saja, bangunan gedung pemerimtah tersebut akan runtuh,” tegasnya.

Yang tidak kalah pentingnya menurut Uchok adalah rencana anggaran untuk membangun ibukota negara baru ini versi pemerintah mencapai Rp 500 triliun.

“Menurut kami angka tersebut adalah paket akal-akalan saja. Sengaja dikecil-kecilkan agar tidak ada reaksi dari publik dan DPR,” katanya.

Uchok membandingkan biaya pindah ibukota Kazahkstan dari Almaty ke Astana (Nursultan) pada tahun 1998 sebesar USD 30 Miliar atau setara Rp 450 triliun. Jika dikonversikan ke nilai saat ini bisa empat kali lipat atau setara USD 120 Miliar Dollar atau sekitar Rp. 1.800 Triliun). Padahal luas kota Nursultan hanya 722 kilometer persegi atau ekuivalen 72.200 Hektare.

Karenanya, pihak CBA merasa aneh ketika Indonesia merencanakan pindah Ibukota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan rencana luas 256.142 Hektare atau 3,5 kali lipat luas Nursultan dengan rancangan anggaran biaya hanya Rp 500 triliun. Padahal, lokasi Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara lebih memprihatinkan dengan kondisi berupa hutan belantara, terdapat banyak lubang bekas tambang dan lahan gambut.

“Karenanya, kami dari CBA meminta kepada DPR agar jangan dulu mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang sebelum ada kajian yang komprehensif. Masa DPR mau dipaksa paksa pemerintah Jokowi hanya sebagai tukang stempel saja. Kayak zaman Orde Baru saja,” sindir Uchok mengakhiri pernyataannya.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.