Dengan tersingkirnya Rizal Ramli (RR) dan Yusril Ihza Mahendra (YIM) dalam ajang kontestasi politik Pilgub DKI 2017 mendatang dapat dianggap sebagai bukti betapa kuatnya peranan asing dan aseng dalam hajatan politik di ibukota kali ini. RR, yang dipecat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya sudah dapat terbaca dengan gamblang akan adanya indikasi kuat terkait peranan pengembang di program reklamasi. Istana terbaca seolah telah dicengkeram oleh para pengembang tersebut sehingga keputusan sikap RR saat menjadi Menko Maritim yang menolak dengan keras kebijakan reklamasi Pulau G dianggap sebagai “dosa besar” pria kelahiran Sumatera Barat itu sehingga harus disingkirkan.
Belum lagi sikap RR yang ditentang keras oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sehingga nampak sekali jika pencopotan RR murni pesanan. Jika dibandingkan dengan langkah-langkah RR di Kabinet Kerja yang banyak mendapat apresiasi publik dan masyarakat kecil yang merasa terayomi terutama kaum nelayan yang ditemuinya bahkan sekarang menjadi korban gusuran seperti di Kampung Aquarium Jakarta Utara, maka indikasi pesanan itu semakin terang benderang.
Setelah tergusur dari Kabinet Kerja, publik dan sejumlah aktifis mencoba mendesak RR agar bisa terjun dan meramaikan bursa Pilgub DKI 2017. Banyak harapan dan dambaan warga atas sosok RR, baik melalui pemberitaan media massa maupun di saat RR mendatangi mereka. Ironisnya, partai politik (parpol) yang ada tidak menangkap aspirasi dan suara dukungan yang berkembang di masyarakat meskipun ada perwakilan masyarakat yang melakukan upaya komunikasi politik. RR pun tidak terpilih justru di detik-detik terakhir masa penutupan bakal calon gubernur pada September kemarin.
RR ternyata tidak sendirian. YIM yang juga sudah mencoba membangun aktifitas untuk dapat masuk sebagai Calon Gubernur juga kandas di masa injury time. Dengan dengan pengalaman dan kapasitasnya, YIM terlihat di sejumlah survei sangat diminati oleh publik dan masyarakat Ibukota. Akan tetapi lagi-lagi parpol pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta tidak memberi pilihan kepada pakar hukum tata negara ini. Meski komunikasi intens juga sudah dilakukan oleh YIM, harapan publik mayoritas Jakarta yang menginginkan YIM maju dan berkontestasi dengan petahana harus dikubur-kubur dalam-dalam.
Tidak diliriknya baik RR maupun YIM oleh parpol ini menjadi kegelisahan tersendiri. JIka sejatinya demokrasi adalah suara rakyat dimana terlihat bahwa rakyat DKI sangat antusias dalam memberikan dukungan kepada RR dan YIM, maka mengapa para elit parpol justru mengabaikan suara rakyat tersebut.
Tetapi penulis kira, kursi Gubernur DKI bukanlah akhir dan segalanya dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam upaya menata negara dan bangsa ini sehingga walau tidak masuk dalam kontestasi Pilgub DKI 2017 maka arena perjuangan dan pengabdian terhadap nasib rakyat justru semakin luas dan lebar.
Setidaknya saat ini kelompok prodemokrasi memiliki harapan baru akan sosok yang bisa diajak bekerja sama untuk melakukan banyak karya dan pengabdian dalam rangka menata dan memperbaiki kondisi bangsa yang saat ini terlihat memerlukan penyelamatan yang segera. Semoga mereka berdua menyadari hal ini dan terus berjuang walau tak melalui jabatan struktural di pemerintahan sekalipun.
MUSLIM ARBI
Pengamat Politik dan Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)
