JAKARTA – Pemerintah Indonesia membeberkan alasannya membuka diri terhadap bantuan negara lain, dalam menangani masalah asap karena kebakaran lahan di Kalimantan dan Sumatera. Permasalahan terletak pada jumlah titik api yang tak dapat diprediksi, hal tersebut menyebabkan diperlukannya bala bantuan untuk memadamkan titik-titik tersebut.
Dijelaskan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, berdasarkan info yang ia terima dari lapangan, titik api seringkali berubah jumlahnya. Sebagai contoh, di Kalimantan Tengah pada satu hari sebelumnya terdapat 12 titik api, namun pada hari ini titik api bertambah menjadi 20 buah. Sebaliknya, di kawasan lain yang awalnya titik api berjumlah lebih dari 10, berkurang pada hari berikutnya atau berpindah menjalar menggunakan medium lahan gambut. Indonesia sendiri melihat pola titik-titik api sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, sehingga pada akhirnya membuka diri menerima bantuan negara sahabat.
“Ini tantangan bagi kita sehingga Pemerintah RI melihat perlu kerjasama dengan negara yang punya sumber daya untuk memadamkan api tersebut, oleh karenanya Menlu telah berbicara dengan Menlu China, Menlu Australia, Menlu Malaysia untuk membahas kerjasama bagiamana bisa membantu mengatasi titik api yang sedang berkembang,” ujar pria yang kerap disapa Tata ini di kantornya, Rabu (8/10).
Sebelumnya, telah diadakan pertemuan kabinet di Istana Negara Indonesia untuk membahas masalah asap akibat kebakaran lahan ini. Untuk diketahui, pemerintah telah mengerahkan 26 helikopter, empat fixed wing dan empat pesawat guna menghentikan munculnya asap dari lahan gambut yang terbakar. Dalam usaha itu, 65 juta liter air telah disiramkan ke titik-titik api di lima provinsi di Kalimantan dan Sumatera, ditambah dengan 255 ton garam yang ditebar ke gugusan awan guna mempercepat proses terjadinya hujan. Upaya tersebut nampaknya kurang efektif jika dilihat pada fakta titik api yang masih berjumlah sekitar 110 titik.
Sementara terkait bantuan dari negara lain, Tata mengaku belum mendapat info pasti mengenai hal ini. Pasalnya, ada lima negara yang dipastikan ikut terlibat pemadaman api, yakni China, Malaysia, Rusia, Australia dan Singapura. Tiga di antaranya adalah negara diluar kawasan ASEAN, sehingga diskusi antar negara masih berlangsung untuk menentukan jenis bantuan apakah yang akan diberikan negara-negara itu.
“Itu yang masih kita bahas, karena dalam kerjasama itu bersifat bantuan dari negara lain dan dari ASEAN,” imbuhnya.
Khusus Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang terdampak langsung kiriman asap dari Indonesia, Tata mengaku ada campur tangan lebih daripada tiga negara lainnya. Khususnya dalam menindak perusahaan-perusahaan dari kedua negara itu yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan mengakibatkan asap pekat dari Indonesia ‘bermigrasi’ ke Malaysia dan Singapura. Kemenlu diakui Tata menerima surat dari kedua negara itu terkait data-data perusahan yang diduga melakukan pembakaran.
Pihaknya telah menyampaikan sekitar 200 tersangka baik dari perorangan dan perusahaan terduga kuat sebagai pelaku pembakaran lahan. Menindaklanjuti hal itu, kedua negara mengaku siap melakukan langkah lanjutan dalam menghukum perusahaan-perusaahaan asal negara mereka, jika terbukti bersalah membakar lahan. Untuk diketahui, para tersangka baik perorangan dan perusahaan saat ini dalam penanganan Polri, mereka diduga kuat melakukan tindakan pembakaran lahan dengan motif land clearence atau pembersihan lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.
Namun, Tata sendiri mengimbau masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah, artinya selama masih ditetapkan sebagai tersangka, seseorang atau perusahaan tak bisa dituduh sebagai pelaku.
“Pada tahap ini kan baru terduga atau tersangka, kita gak bisa tuduh itu sebelum proses hukumnya.” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerukan permintaan pertolongan pada negara-negara sahabat Indonesia terkait pemadaman kebakaran lahan. Jokowi mengatakan, penanganan kebakaran di lahan gambut berbeda dengan di hutan biasa. Karena itu, bala bantuan diperlukan.
“Kita membutuhkan pesawat yang mempunyai daya mengangkut air 12 ton, 15 ton, bukan seperti sekarang hanya 2-3 ton. Itu enggak nendang,” ujar Presiden Joko Widodo.
