Berita Terpercaya Tajam Terkini

Menapis Calon Presiden

0
(foto: istimewa)

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Belajar dari PKPU tahun 2020 terkait Pilkada Serentak, bukan tidak mungkin PKPU ini bakal mengalami revisi atau perubahan berulang kali. Belum lagi keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang baru dilantik tiga bulan lagi, seiring perpanjangan masa jabatan DKPP lima orang anggota dari unsur masyarakat, diluar unsur KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Wasit dan pengawas wasit saja belum terbentuk, dalam artian sampai ke tingkat daerah, sementara publik sudah lama mengalami euforia terkait nama-nama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Beragam lembaga survei memunculkan nama berdasarkan top of mind ataupun nama lain yang disodorkan. Padahal, belajar dari pengalaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, bahkan seluruh lembaga survei pada akhir Desember 2016, empat bulan sebelum D Day, menempatkan pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno pada urutan buncit. Yang diperkirakan bakal beradu dalam putaran kedua adalah pasangan Agus Harimukti Yudhoyono-Sylviana Murni sebagai jawara, dan pasangan Basuki Tjahaja Purnawa-Djarot sebagai runner up.

Begitu juga Pilpres 2004, 2009, 2014 dan 2019 lalu menunjukan bahwa pasangan Capres dan Cawapres baru ditetapkan partai-partai politik beberapa hari menjelang penutupan calon ditutup. Nama-nama “unggulan” versi surveyor bahkan kerapkali tak mendapatkan dukungan partai-partai politik. Sah-sah saja lembaga survei memunculkan nama, namun hak konstitusional pengusungan calon ada pada partai-partai politik. Indonesia belum mengenal Capres-Cawapres independen.

Pilgub DKI 2017 menunjukkan bahwa ketangguhan tokoh bisa dengan cepat terdegradasi, ketika mesin politik sama sekali berubah menjadi sekadar Tim Hore. Pun, euforia massa bisa dibentuk dalam beragam propaganda, arus, riak, dan gelombang, sehingga menyemutkan pemilih untuk berkerumun. Politik identitas kerap dijadikan sebagai pesakitan. Fakta yang berlangsung adalah Pilgub DKI Jakarta 2017 tidak bisa disebut sebagai pemilihan di tingkat lokal, melainkan pemilih dan sentimen politik nasional ikut melibatkan diri, walau bukan warga DKI Jakarta.

PKPU Nomor 3/2022 menjadwalkan pendaftaran Capres dan Capres pada 19 September 2023 hingga ditutup pada 25 November 2023. Masih 16 bulan lagi. Tentu saja, partai-partai politik sudah melakukan penjaringan, baik secara tertutup atau terbuka. Parai Golkar, misalnya, sudah sejak Musyawarah Nasional 2019 menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Capres. Sementara, Partai Nasdem baru saja memulai penjaringan. PDIP, sama sekali mengandalkan pilihan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Berpatokan pada Pilpres 2004, 2009, 2014, dan 2019, pasangan Capres dan Cawapres ditetapkan oleh “Dewa-Dewi Politik” pada hari dan jam terakhir pencalonan. Prof. Dr. Mahfud MD, salah satu figur yang sempat digadang-gadangkan mendapingi Joko Widodo, namun terpental pada detik terakhir. Nuansa yang tidak akan berbeda, tentunya, dengan Pilpres 2024. Jika memang batas waktu terakhir dijadikan patokan, berarti masih 18 bulan lagi. Lumayan panjang, dua kali ibu mengandung hingga melahirkan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.