Berita Terpercaya Tajam Terkini

Membela Diri Adalah Hak Konstitusional!

0

Salah satu tujuan terbentuknya pemerintahan negara, sebagaimana amanah pembukaan konstitusi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Lantas, mengapa perlindungan diri pada kasus Amaq Sinta (AS) alias Murtede di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi polemik warganet sehingga timbul kekhawatiran membela diri dari kejahatan malah dijadikan tersangka oleh aparat yang notabene bagian dari pemerintahan negara?

Meskipun kemudian Murtede dibebaskan dari status tersangkanya, namun hal ini patut dikawal karena bukan sekali dua kali terjadi dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terbaru pula aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, juga secara fatal merilis informasi pelaku pengeroyokan Ade Armando, aktifis sosial media, yang kemudian polisi juga menyatakan salah orang alias salah sasar dengan disusul permintaan maaf secara publik. Apa yang terjadi di penegakan hukum yang seakan harus ada yang “ditumbalkan” yang celakanya SEAKAN secara serampangan dan gegabah dipublikasikan oleh aparat?

Memang penting untuk melihat dari pelbagai perspektif baik aparat yang secara konstitusional berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun sudut pandang rakyat dengan hak atas rasa aman. Pada kasus pembelaan diri Murtede atau Amaq Sinta (AS), polisi dalam rilisnya berpendapat bahwa AS membunuh dua dari empat begal dengan senjata tajam yang dia bawa sendiri. Hal ini memang secara hukum memenuhi unsur menghilangkan nyawa seseorang dalam Pasal 338 KUHP.

Namun kepolisian yang hingga saat tulisan ini disusun, kasusnya dibawah pemeriksaan Kepolisian Daerah NTB juga memaparkan bahwa peristiwa pembunuhan dua begal dengan percobaan pencurian kendaraan yang dilakukan oleh empat orang begal tesebut saling berkaitan dan harus dilihat secara utuh.

Pembelaan Diri Perspektif KUHP

Upaya AS melakukan pembelaan darurat atau terpaksa dibenarkan secara hukum khususnya pada Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Bahkan, pembelaan yang melampaui batas sekalipun juga diakomodasi pada ayat kedua di pasal yang sama:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Tentu aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian atas perintah yuridis di Pasal 20 KUHAP juga berwenang untuk meminta keterangan hingga melakukan penahanan guna penyidikan. Akan tetapi hal yang patut disayangkan adalah penetapan tersangka yang dipublikasikan sehingga melahirkan kegaduhan bagi masyarakat awam khususnya bagi warganet yang bisa dikatakan memiliki literasi hukum terbatas. Hal inilah yang juga menjadikan peran pers turut bertanggung jawab dalam memilih dan memilah judul pemberitaan kasus kriminal agar masyarakat awam tidak salah paham dalam menyikapi tindakan aparat.

Kembali pada upaya pembelaan diri AS, terlepas dari proses pemeriksaan tindak pidana yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang, hal ini patut menjadi refleksi terkait jaminan keamanan warga negara sebagaimana diawal sudah disebutkan sebagai amanah konstitusional.

Bela Diri Sebagai Hak Konstitusional

Konstitusi Indonesia sendiri dalam asal 28A secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini berarti apa yang dilakukan oleh AS maupun setiap warga negara dibenarkan untuk melakukan upaya mempertahankan hidup mereka jika terjadi ancaman. Ketentuan ini juga ditegaskan kembali di Pasal 28G ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Artinya AS dan segenap rakyat Indonesia juga berhak untuk melindungi apa yang berharga baik jiwa, raga, dan harta dari segala ancaman.

Bahkan dalam konteks yang lebih strategis, AS dan setiap rakyat juga punya “kewajiban asasi” dalam urusan keamanan sebagaimana secara umum diamanatkan pada Pasal 30 ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Hal inilah yang juga secara kritis menjadi bahan evaluasi khususnya bagi pemerintahan negara, apakah fasilitas keamanan di wilayahnya benar-benar terjamin bagi setiap warga negara termasuk AS? Jika seorang warga membawa peralatan pertahanan diri dengan pelbagai macamnya, bukankah hal itu justru menunjukkan adanya pembiaran atas ketidakamanan oleh negara sehingga inisiatif warga tersebut menjadi lumrah?

Hak konstitusional rakyat atas rasa aman itulah yang seharusnya dihadirkan oleh negara dan jangan menyalahkan warga jika mereka sendiri secara inisiatif menyiapkan upaya “perlindungan diri” maupun “mengamankan diri” dari segala ancaman disebabkan negara tidak hadir dan menghadirkan keamanan bagi mereka.

Selain itu, AS maupun setiap rakyat dalam menjamin hak konstitusional atas rasa aman juga berlaku ketika berhadapan dengan hukum yang ditegakkan oleh aparat. Ketergasan konstitusonal di pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, menunjukkan bahwa tidak boleh ada rakyat yang “diadili” sebelum ada vonis inkracht atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Maka dari itu rakyat tidak perlu lagi khawatir apalagi takut untuk melakukan tindakan pembelaan dan perlindungan diri mengingat hal tersebut jelas-jelas konstitusional, apalagi berlatih jurus-jurus bela diri. Selanjutnya pemerintah khususnya aparat harus memandang bahwa upaya-upaya pembelaan diri sebagai hak konstitusional dan sah-sah saja warga negara melaksanakannya, khususnya jika negara tidak hadir memberikan hak atas rasa aman. AS maupun setiap orang di Indonesia terlebih di daerah yang “terkenal hitam” tak perlu lagi repot-repot membawa senjata atau alat pertahanan diri lainnya lagi jika negara serius menjamin keamanan mereka dari begal hingga klitih¬†yang sebelumnya sempat ramai di Yogyakarta.

Peningkatan kualitas baik personil aparat, fasilitas, infrastruktur dan literasi hukum bagi masyarakat agar hak atas rasa aman juga harus didorong secara merata di setiap wilayah agar kejadian seperti begal, jambret, hingga klitih tak menjadi momok rakyat hingga mereka memilih untuk “bertindak sendiri.”

Pada sisi yang lain, informasi yang disajikan oleh pers dan media khususnya bersumber dari institusi kepolisian juga perlu berhati-hati menggunakan istilah hukum sebagai judul agar bola panas tidak bergulir liar di dunia maya yang justru memperkeruh suasana. Reputasi dan legitimasi kepolisian menjadi taruhannya jika rakyat yang menegakkan hak konstitusional malah dibangsal.

HIMAS EL-HAKIM

Advokat AHA Legal Aid Center

Koordinator Kaukus Pemuda Surabaya

Leave A Reply

Your email address will not be published.