BANGKALAN – Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bangkalan Madura, Direktur RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan Direktur RSUD dr. Soetomo Surabaya pada Kamis (10/6/2021) terungkap bahwa pasien Covid-19 meningkat sejak bulan Mei 2021 dan memuncak di awal Juni 2021. Akibatnya, pihak Puskesmas kewalahan termasuk para bidan desa yang disusul dengan meninggalnya tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Arosbaya dan dokter di RSUD Bangkalan yang berujung pengajuan lockdown oleh pihak RSUD Bangkalan.
Demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur asal Bangkalan, Mathur Husyairi kepada redaksi cakrawarta.com, Sabtu (19/6//2021) melalui sambungan telepon.
“Saya yakin pihak Dinkes Bangkalan sudah memiliki data pasien yang terkonfirmasi Covid-19 sesuai dengan data KTP pasien. Tapi kenapa data ini tidak dilaporkan ke Bupati Bangkalan dan Forkopimda lainnya untuk diambil sebuah langkah penanganan dan pencegahan berbasis desa,” ujar Mathur geram.
Mathur menegaskan dengan melaporkan sejak awal maka langkah antisipatif mulai dari rumah, dusun/kampong dan Desa dan menjadi acuan untuk melakukan PPKM ketat berbasis desa.
“Sampai detik ini tidak ada data yang disampaikan secara resmi oleh Pemkab Bangkalan, di Kecamatan Arosbaya, Klampis dan Geger, desa mana saja yang ada pasiennya terkonfirmasi Covid-19. Langkah pembatasan kegiatan warga berdasarkan data yang dimiliki oleh puskesmas, dinas kesehatan dan RSU Bangkalan tak bisa dilakukan. Kok bisa seperti ini?” tanya Mathur.
Karenanya, Mathur sangat menyayangkan adanya pencegatan di Jembatan Suramadu hingga berpotensi menjadi gejolak sosial seperti yang mulai dirasakan saat ini. Padahal menurutnya, Pemkab Bangkalan bisa berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk fokus pada data pasien Covid-19 yang dimiliki Dinkes dan RSUD Bangkalan untuk mengisolasi dan mengobati pasien dan keluarga yang ada di rumah masing-masing pasien.
“Membatasi aktifitas masyarakat Madura bisa dengan melakukan pencegatan swab di masing-masing Kabupaten, mulai Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Mereka yang negatif dipersilahkan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan daerah lainnya, sedangkan yang positif langsung dikarantina di masing-masing kabupaten. Ini akan mengurangi beban dan kerumunan saat pencegatan swab yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya tidak malah bikin kehebohan seperti yang telah terjadi. Ini amat sangat disayangkan saya kira,” papar anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Mathur menuturkan bahwa dirinya melakukan tinjauan lokasi yang dipakai tes usap (swab) sejak 7 s/d 16 Juni 2021, pada Jumat (18/6/2021) kemarin. Ternyata, menurutnya kompleks pertokoan sudah sepi karena aktifitas tes usap sudah dihentikan dan warga yang positif Covid-19 dikarantina di gedung milik BPWS. Sebelum ke lokasi BPWS, dirinya meninjau posko sebelum masuk Jembatan Suramadu sisi Madura.
“Ternyata posko tes usap yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ada dua yakni di sisi Madura dan di sisi Surabaya. Kok bisa? Kemana milik Pemkab Bangkalan?” tanya Mathur dengan nada heran.
Mathur menambahkan, dari peninjauan yang pihaknya lakukan di tempat karantina yaitu Gedung BPWS, per hari Jumat (18/6/2021) pukul 15.35 WIB, jumlahnya pasien mencapai 530 orang. Karenanya, Mathur menurutkan bahwa Pemprov Jatim khususnya Kabupaten Bangkalan menghadapi dua persoalan serius, pertama, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan kedua, menangani warga yang positif.
“Penanganannya juga tentu berbeda. Di zona merah pada 4 kecamatan di Bangkalan bisa dilakukan PPKM ketat berbasis rumah, dusun/kampong atau desa untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19. Sedangkan pasien yang dikarantina bisa ditangani dengan melakukan swab kedua, jika negatif diijinkan pulang dan yang positif lanjut dikarantina,” sarannya.
Menambah Rumah Sakit Lapangan Di Sisi Bangkalan
Selain itu, Mathur sendiri mendesak Pemkab Bangkalan agar mengusulkan kepada Pemprov Jatim untuk mendukung pengadaan Rumah Sakit (RS) Lapangan di sekitar akses Suramadu dengan memanfaatkan aset sitaan KPK atau area IKM yang fungsinya saat ini kurang optimal.
“Kita harus merasa bersalah dan berdosa ketika ada pasien Covid-19 dengan keluhan dan gejala berat tidak bisa dirawat di Rumah Sakit karena sudah penuh dengan pasien. Lantas mereka mau dirawat dimana? Apakah mereka dibiarkan menahan sakit dan sesak (sulit bernafas) sendirian di rumahnya?” geram Mathur.
Karena itu, aktivis dan pegiat anti korupsi tersebut meminta kedatangan para pejabat ke Bangkalan jangan hanya sekedar ingin mengetahui perkembangan kasus karena hal itu menurutnya dapat dilakukan secara online.
“Bangkalan butuh bantuan peralatan medis, APD dan tenaga kesehatan termasuk dana tentunya. Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan harus segera merumuskan sebuah kebijakan bersama bagaimana menangani Covid-19 di Bangkalan khususnya di 4 Kecamatan, karena pencegatan swab bukan solusi terbaik saat ini tetapi justru memunculkan persoalan baru yang tak terduga. Saya selaku anggota DPRD Jawa Timur Komisi E mendesak Gubernur untuk segera mengadakan RS Lapangan yang lebih banyak dan lebih baik di Bangkalan dan saya jamin APBD Jawa Timur sangat mampu mewujudkannya!” tegas Mathur sekaligus mengakhiri keterangannya.
(afif/bti)
