Berita Terpercaya Tajam Terkini

Lawan Oligarki, DPD RI Gugat Presidential Threshold ke MK

0
ilustrasi. (foto: istimewa)

 

JAKARTA  – Lagi-lagi ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kembali digugat. Tak kepalang tanggung, kali ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara kelembagaan. Artinya, gugatan ini merepresentasikan penolakan presidential threshold oleh mayoritas senator dari seluruh penjuru nusantara, yang mewakili konstituennya masing-masing.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan, keputusan bulat rapat paripurna DPD yang memutuskan bahwa DPD mengambil bagian dan peran perjuangan melalui pengajuan gugatan presidential threshold dilakukan untuk menyelamatkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat agar tidak dibajak oleh oligarki, tidak dibajak oleh kekuatan uang atau duitokrasi.

“Jadi, demokrasi Indonesia harus diselamatkan, salah satunya dengan menguji presidential threshold ini agar makin banyak aternatif calon Presiden. Semakin banyak alternatif pasangan calon, maka semakin selektif dan sehat pula persaingan yang didapat, sehingga potensi Presiden dan Wakil Presiden terpilih disetir dan dikendalikan oleh oligarki semakin kecil,” tegas LaNyalla, Jumat (25/3/2022) dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.

Kali ini DPD RI tidak sendirian karena ada partai politik yang berjuang bersama yakni  Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.