Tuesday, April 23, 2024
HomeGagasanKuda Troya Membelot?: Tafsir Pemilu 2024 dan Kode Borobudur

Kuda Troya Membelot?: Tafsir Pemilu 2024 dan Kode Borobudur

 

Dalam wiracarita Yunani kuno, kuda troya adalah patung kuda raksasa yang dihadiahkan oleh Raja Sparta untuk Raja Troya. Perang antara Sparta (Yunani Kuno) dengan Troya berlangsung hingga puluhan tahun, dimana kedua pihak kehilangan banyak nyawa. Sparta tidak kunjung mampu menembus Troya, meskipun telah dilakukan pengepungan hingga puluhan tahun. Akhirnya, Raja Sparta menggunakan taktik perdamaian dengan memberikan hadiah patung kuda raksasa (kuda troya) kepada raja Troya. Dalam kuda troya terdapat bilik-bilik yang berisi prajurit. Gerbang Troya dibuka untuk menyambut kuda troya, namun akhirnya berakhir dengan pembantaian dan kekalahan Troya, setelah para prajurit dalam bilik-bilik kuda troya keluar dan membantai seluruh penduduk Troya kecuali wanita dan anak-anak. Di Indonesia, kuda troya itu telah membelot. Ia berpihak pada raja Troya dengan sepenuh hati. Anak kesayangannya telah mengalihkan kesetiaan pada tugas. Diperparah lagi dengan oligarki ekonomi menjadi kawan seiring hingga sulit membedakan, mana yang ditunggangi, mana yang menunggangi, atau justru saling menunggangi (simbiosis mutualisme).

Fenomena Politik Pemilu 2024

Terbelahnya sosio-politik rakyat membentuk polarisasi dua polar utama, di-stimulus oleh sentimen berbasis keyakinan (belief system), yang dihembuskan buzzer-buzzer politik dan influencer. Buzzer dan influencer kedua pihak memainkan isu identitas primordial, komunal-komunitas, dan personalitas kandidat menggunakan perspektif agama, aliran, dan ideologi, baik untuk menumbuhkan sentimen positif terhadap kandidatnya masing-masing, maupun sentimen negatif untuk kandidat lawan.

Pembelahan sosio-politik rakyat pasca pemilu (Pilpres) tahun 2014, terbawa hingga Pemilu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Bahkan, hingga pemilu (pilpres) 2019, pembelahan sosio-politik rakyat masih terus berlangsung. Hal itu berbahaya bagi stabilitas nasional dan pembangunan. Tiada cara menghentikannya kecuali dengan menyatukan kedua tokoh yang merupakan simpul pembelahan itu. Upaya penyatuan kedua tokoh itu diinisiasi oleh Kepala BIN, Budi Gunawan, (kata Seskab Pramono Anung) dengan mempertemukan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di MRT. Keduanya bertemu di stasiun MRT Senayan pada Sabtu, 13 Juli 2019. Meskipun inisiator sesungguhnya tentunya adalah para ketua umum partai, sebagai keniscayaan dalam eksisnya oligarki politik di Indonesia.

Sebenarnya kedua tokoh tersebut pernah bertemu sebelumnya pasca pemilu 2014, seperti pertemuan di Kertanegara (Rumah pribadi Prabowo Subianto) pada 17 Oktober 2014, pertemuan saat pelantikan presiden 2014 pada 20 Oktober 2014, dan pertemuan di Istana Bogor pada 29 Januari 2015. Ketiga momen pertemuan itu nyatanya tidak kunjung mengurai pembelahan sosio-politik rakyat. Bahkan, pembelahan makin meruncing pasca peristiwa Ahok dan diikuti reaksi publik melalui aksi massa 411 (4 November 2016) dan aksi massa 212 (2 Desember 2016), yang konon mencapai dua juta orang menyuarakan protesnya atas lambatnya penegakan hukum terhadap Ahok.

Ahok dianggap publik merupakan representasi Jokowi. Sehingga momentum “penistaan agama” dijadikan momentum politik secara bersamaan bagi aktor-aktor politik anti Jokowi dan pendukung Prabowo secara bersama-sama. Sesi puncak dimana pembelahan dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis adalah Pemilu Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana pasangan Anies-Sandi mendapatkan berkah elektoral. Namun, determinasi pembelahan sebagai faktor berkah elektoral tidak mampu dimanfaatkan Prabowo pada Pemilu (Pilpres) 2019.

Hal itu, dilanjutkan dengan masuknya Prabowo di kabinet presidensial 2019. Penolakan dan antipati menghinggapi pendukungnya, hingga melahirkan bintang baru yaitu Anies. Dukungan terhadap Anies terus membesar, dan sejumlah riset-survei menemukan pergeseran pemilih Prabowo pada 2014 dan 2019 berpindah mendukung Anies. Alih-alih mereduksi pembelahan sosio-politik rakyat, justru malah memperbesar pembelahan baru dengan simpul baru yaitu Anies. Perspektif stabilitas nasional memandang polarisasi dan pembelahan sebagai suatu ancaman stabilitas nasional.

Tafsir Fenomena Politik Pemilu 2024

Prabowo adalah ancaman pada 2024 bagi Jokowi dan kelompok politiknya, jika tidak dirangkul dan dijadikan “teman”. Apabila UUD 1945 tidak diamandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari dua periode, maka peluang Prabowo untuk terpilih pada 2024 sangat besar dengan popularitas tertinggi. Apabila tidak dirangkul atau dijadikan teman, maka Prabowo dan aktor-aktor politik pembenci istana dapat melancarkan aksi balas dendam bagi kubu istana.

Potensi balas dendam terbentuk akibat pemenjaraan beberapa aktor politik pendukung Prabowo pada 2014 dan 2019, serta pendukung Anies pada 2017. Meskipun kasus yang dijeratkan dapat dibuktikan di depan hukum (pengadilan) menyangkut ujaran kebencian dan pelanggaran PPKM masa Covid-19, yang hari-hari ini memunculkan kebijakan diskresi melalui restorative justice. Selain itu, ancaman terhadap kelompok politik istana menjadi semakin kuat dengan menguatnya polar politik baru, yaitu Anies.

Polar politik baru tersebut apabila bersatu dengan Prabowo, dapat menimbulkan ancaman simultan yang berbahaya bagi “geng gelap istana”. Selain itu, survei elektabilitas Prabowo yang lebih tinggi dari Ganjar pasca penolakan Israel di Piala Dunia U-20 mendorong disusunnya rencana strategis siluman intelijen, yang hanya disusun, diketahui, dan dijalankan oleh segelintir aktor politik tingkat tinggi. Strategi memisahkan keduanya (Prabowo dan Anies) dan memainkan politik tiga kaki di-skenario-kan di lorong-lorong gelap politik belakang layar oleh segelintir aktor utama politik istana raja dan intelijen. Namun, nampaknya istana sulit menembus kubu Ganjar. Sehingga menyisakan dua kaki yang dapat diintervensi. Belakangan malah tersisa satu kaki di kubu tengah, karena sulitnya membangun konstruksi hukum menjerat Cak Imin.

Mencegah bersatunya dua kekuatan secara simultan, memainkan para ketum partai yang tersandera kasus, memainkan penempatan kawan pada kubu lawan, dan memainkan aksi blunder yang di-desain adalah empat strategi operasi yang dijalankan. Jatuhnya elektabilitas Ganjar pasca menolak kehadiran Israel di piala dunia U-20, merupakan momentum desain strategi operasi dirumuskan dan dijalankan, sekaligus meninggalkan Ganjar dan partai pendukungnya pada akhirnya.

Pertama, mencegah bersatunya dua kekuatan musuh secara simultan. Penyatuan Prabowo dan Anies berpotensi menyatukan dua kekuatan utama oposisi, yaitu oposisi ideologis dan oposisi pragmatis secara bersamaan. Oleh karena itu, desain keduanya menjadi calon presiden yang didukung istana raja harus dimainkan. Kedua, memainkan para ketum partai yang tersandera kasus. Ketum-ketum partai yang tersandera kasus, dijadikan bidak untuk memenuhi kuota 20% sekaligus ditugaskan untuk ditempatkan sebagai cawapres. Operasi strategis untuk memisahkan pengumpulan kekuatan Prabowo dengan Anies hanya dapat dilakukan dengan memastikan keduanya lolos menjadi capres. Aksi barter “demokrat” dengan “kebangkitan bangsa” adalah upaya untuk tetap meloloskan Anies menjadi Capres. Hal itu juga senada dengan apa yang dikatakan Mahfud, bahwa Anies harus lolos menjadi capres, meskipun ia tidak bersedia menjadi wakilnya. Ketiga, memainkan penempatan kawan pada kubu lawan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan Cak Imin dan Gibran secara bersamaan. Terakhir adalah memainkan aksi blunder yang di-desain. Operasi strategis keempat itu sangat terlihat dengan penempatan Gibran sebagai cawapres dengan beberapa aksi yang dilakukan Jokowi dan Gibran yang berdampak blunder sekaligus menjadi “tabungan amunisi” apabila Prabowo tetap meluncur memenangkan Pemilu 2024, maka “tabungan amunisi” itu akan menjadi jalan bagi pihak lawan Prabowo memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

“Tabungan amunisi” itu adalah “cawe-cawe”-nya Jokowi dan langkah blunder Gibran. Ketidaknetralan yang “sengaja” dipertontonkan seperti bansos yang di-labeli 02, bansos dengan warna biru muda, aksi dua jari di mobil kepresidenan, pencabutan alat peraga kampanye 01 dan 03 oleh siluman, aksi sejumlah ASN dan perangkat desa menyatakan dukungan, dan sejumlah dokumen kepolisian yang bocor atau “sengaja” dibocorkan. Kemudian “cacat” etika dan “cacat” tata usaha negara yang “sengaja” atau seolah disengaja dilakukan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, serta tidak diubahnya Peraturan KPU (untuk mengakomodasi putusan MK) saat menerima pendaftaran pasangan capres/cawapres. Langkah blunder Gibran dengan melanggar ketentuan kampanye, seperti bagi-bagi susu di CFD, dan pelanggaran lainnya, yang mungkin “sengaja” diberikan imunitas hukum pemilu, membuat kesan negatif bagi Prabowo.

Semua hal itu adalah “tabungan amunisi” yang akan membuat “gol bunuh diri” kubu Prabowo pada gugatan sengketa Mahkamah Konstitusi nantinya (Itu jika Prabowo tak terbendung masuk ke putaran kedua). Belum lagi blunder non strategis yang “terkesan telah di-desain”, seperti “asam sulfat” (lulusan sarjana pastilah mampu membedakan asam folat dengan asam sulfat), sengaja memakai banyak mikrofon dan sengaja menunjukkan headphone leher yang berpotensi dituduh curang, serta aksi ketidaksopanan (yang sama sekali tidak pernah ditunjukkannya pada debat calon walikota Surakarta yang lalu).

Intelijen sangat tidak merisaukan kubu Anies karena dua hal: 1) basis massa ideologis di kubu Anies sulit untuk memenangkan gelanggang (dibuktikan dengan hasil survei), dan 2) terdapat Cak Imin merupakan kawan yang ditempatkan (ditugaskan). Dan memang dimunculkannya Anies adalah strategi untuk memecah suara Prabowo, karena mereka bermain pada populasi konstituen yang sama. Simulasi Anies vs Ganjar pun dimenangkan oleh Ganjar.

“Tabungan amunisi” itu dapat digunakan oleh “kubu lawan Prabowo” untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi apabila Prabowo tidak terbendung dan maju ke putaran kedua kemudian menang. Meskipun untuk menang itu sangat sulit, dengan adanya sejumlah “blunder yang diduga didesain” dilakukan oleh Jokowi maupun Gibran.

Reaksi sivitas akademika dan civil society adalah fenomena yang telah diprediksi akibat kesengajaan mempertontonkan ketidaknetralan. Reaksi itu adalah efek yang diharapkan menjadi pendobrak kekalahan Prabowo. Apabila akhirnya perolehan suara Prabowo tetap kuat, maka “tabungan amunisi’ dan reaksi sivitas akademika dan civil society diharapkan menjadi faktor kekalahan Prabowo pada gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Penulis berpendapat bahwa kekalahan Prabowo akan terjadi bahkan di putaran pertama. Gejala menguatnya dukungan ke Prabowo dengan memanfaatkan Jokowi Effect, hari-hari terakhir ini menjelang masa tenang, didegradasi dengan mengkatalisasi ketidakpercayaan publik pada Jokowi dan secara bersamaan mendegradasi Prabowo. Katalisator untuk mendegradasi kepercayaan publik pada Jokowi adalah aksi spanduk di Gunung Kidul, turunnya Ketum PDIP di Kompas TV, speak up Andi Widjajanto di political show podcast CNN. Sedangkan kartu mati yang sedang dimainkan adalah desas-desus komisi pembelian pesawat tempur dan desas-desus Prabowo didesain hanya dua tahun memimpin.

Merangkul lawan politik untuk menciptakan stabilitas nasional yang mendukung pembangunan adalah komitmen partai politik ideologis yang mengusung pemerintah. Namun, di sisi kelompok pragmatis, merangkul lawan politik adalah upaya untuk mengurangi ancaman terhadap oligarki ekonomi politik dan mafia bisnis di belakang layar kekuasaan. Kuda troya yang merangkul raja Troya, tentunya bertujuan ideologis, dan tidaklah pragmatis. Apabila kuda troya membelot, maka sikap membelotnya kuda troya menunjukkan tujuan pragmatis kuda troya lebih mendominasi daripada tujuan ideologis untuk menciptakan stabilitas nasional yang mendukung pembangunan.

Kode Pemilu 2024 di Borobudur

Di suatu grup WA yang berisi orang-orangnya istana raja pada 31 Mei 2023, penulis berpesan, “Raja panyelang (nglemprak di depan pemegang panah) harus memahami ini, jika akan memasukkan kuda troya di kubu banteng maupun di kubu gajah, dengan baju kuda muda dan kuda sembrani”. Pesan tersebut seolah-olah beresonansi dengan fakta yang terjadi. Kuda muda itu adalah Gibran, dan kuda sembrani itu adalah Mahfud. Apakah itu terjadi kebetulan ataukah didesain oleh pembaca pesan? Dengan sikap perang terbuka yang terjadi, sepertinya hal itu terjadi kebetulan.

Pada 22 Oktober 2023, penulis berpesan, “anak panah dipersiapkan bukan untuk memenangkan perlombaan, namun untuk membidik sosok yang dipanggul. Sayangnya sosok yang dipanggul tenggelam dalam ambisi dan gelap mata hatinya. Tidak menyadari bahwa anak panah itu menjadi kuda troya yang menghancurkannya”. Penulis memprediksi akan terjadi pertempuran sengit di putaran kedua antara Ganjar melawan Prabowo plus Anies. Kohesi antara konstituen Prabowo dan konstituen Anies sangat besar terjadi, apabila Ganjar lolos ke putaran kedua. Meskipun elit membuat agitasi “asal bukan 02”, nyatanya basis konstituen Prabowo dan Anies adalah sama. Sedangkan kuda troya beserta rombongan para mantri Kerajaan diprediksi akan berbalik mendukung Ganjar di putaran kedua, jika Prabowo tidak lolos putaran kedua.

Relief yang menggambarkan kerasnya pertarungan Ganjar (Pemegang panah) dengan Prabowo plus Anies (sosok dipanggul). Anak panah dilesatkan untuk mengalahkan sosok dipanggul. (foto: dokumen pribadi)

Relief yang menggambarkan kerasnya pertarungan Ganjar (Pemegang panah) dengan Prabowo plus Anies (sosok dipanggul). Anak panah dilesatkan untuk mengalahkan sosok dipanggul.

Penafsiran atas Kode Pemilu 2024 di Borobudur

Apakah “kuda troya” membelot? Loyalitasnya kepada siapa?

Pada 29 Januari 2024, penulis menulis di grup WA yang sama, “Kuda Troya itu membelot, karena anaknya. Misi tak dijalankan, malah balik menyerang. Melihat ia terancam kalah, bendera putih mulai dinaikkan, jadilah ia raja nglemprak”. Bendera putih itu adalah desas-desus Jokowi ingin bertemu Ketum PDIP, bahkan konon meminta bantuan mediasi Sultan Hamengkubuwono X, serta desas-desus Jokowi menahan Menteri-Menteri mengundurkan diri. Undur diri para mantri kerajaan, akan menghancurkan kuda troya yang membelot. Kuda troya yang awalnya didesain untuk merangkup raja Troya agar nantinya berjalan seiring siapa pun yang memenangkan gelanggang pemilu 2024, justru malah mengacaukan desain itu dengan penempatan posisi dan aksi dirinya yang tak menentu. Menembaki semuanya, dan membuat blunder bagi raja troya. Meskipun Borobudur menggambarkan akan terjadi aksi balik atau kembalinya kuda troya ke kubu Ibu kaum marhaen di putaran kedua.

Borobudur mengisyaratkan adanya pembangkangan, maka dari itu Ibu kaum Marhaen pun turun gunung di Kompas TV, dan suasana pertarungannya menjadi nyata. Suhu panah pertarungan pun membuat awan-awan meleleh membanjiri sejumlah wilayah di Jawa (hiperbolis). Upaya kuda troya menghalangi jagoannya ibu kaum marhaen ternyata benar-benar dilakukan kuda troya. Kuda troya sepertinya tengah mabuk tak tahu arah ke mana harus menembak. Semua itu terjadi karena cinta anaknya. Kuda troya sepertinya menikmati perannya, hingga lupa jalan kembali. Upaya menghambat ibu kaum marhaen dilakukan kuda troya karena ia adalah kuda tunggangan, yang ditunggangi banyak kepentingan. Tidak hanya kepentingan ideologis wasiat Ibu kaum Marhaen, namun kepentingan pragmatis para penumpang gelap, oligarki ekonomi, dan mafia bisnis. Kuda suka meringkih dan menaikkan kaki, mengancam semua lawan-lawannya dengan ringkihan dan kakinya. Kasus hukum menjadi alat pengancaman. Namun itu tidak berlangsung lama, Borobudur mengisyaratkan kode kepemimpinan secara jelas.

Relief yang menggambarkan kode kepemimpinan. (foto: dokumen pribadi)

Kuda troya tidak setia pada ibu kaum marhaen, namun lebih setia pada genk gelap istana raja. Sepertinya kuda troya benar-benar akan berakhir “nglemprak”. Dalam relief Borobudur, kuda troya berakhir “nglemprak” di depan pemegang panah. Kalah menjadi abu dan menang menjadi arang karena berdarah-darahnya pertarungan. Sulit untuk menang karena chaos pasti akan terjadi. Raja Troya pasti akan terbunuh, dan kuda troya yang membelot sulit diterima kembali pulang ke Yunani. Meskipun kembali ke Yunani, kuda troya akan menderita cemoohan dan nir pujian. Angka 43% dan 52% adalah angka puncak suara di putaran pertama dan putaran kedua (prediksi berbasis spiritual). Sepertinya Ibu Nusantara dan Ibu Wangsa Mataram sedang berpihak kepada ibu kaum marhaen.

Ruwetnya politik tanah air, sulit mengidentifikasi mana hitam mana putih, karena semuanya abu-abu. Kemunafikan telah merajalela. Namun, Borobudur sebagai wahyu Tuhan tidak dapat dikelabui oleh kemunafikan mereka. Semua tergambar jelas.

WERDHA CANDRATRILAKSITA

Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerhati Borobudur

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular