Berita Terpercaya Tajam Terkini

Koalisi Parpol Penguasa Melawan Islam Politik?

0

 

Kabar terbaru para pemimpin partai politik (parpol) bertekad melawan politik identitas. Para pemimpin parpol tersebut mengatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) 2014 dan 2019 telah berlangsung sukses tapi meninggalkan polarisasi yang berbahaya di masyarakat. Faktanya memang bangsa ini terbelah menjadi cebong dan kampret. Tidak dijelaskan mengapa hal itu terjadi dan apa yang sudah dilakukan untuk mencegah polarisasi itu. Tapi mereka menuding politik identitas sebagai biang keladi polarisasi masyatakat.

Penulis menduga keras bahwa para elit parpol itu telah menjadi seperti kata pepatah lama kita “kura-kura dalam perahu” yakni seolah tidak tahu mengapa, padahal itu ulah mereka sendiri. Tapi kini mereka mencari kambing hitam dengan menyalahkan faktor lain selain parpol dan perilaku para elitnya.

Faktor lain yang disalahkan itu adalah Islam politik yang sebagian besar direpresentasikan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 lalu dan telah dimenangkan oleh Anies Rasyid Baswedan. Pilgub DKI Jakarta itu kemudian berbuntut panjang, apalagi kini Anies Baswedan muncul sebagai tokoh besar dan calon presiden (capres) muslim yang sangat populer jika bukan terpopuler. Sikap permusuhan para elit parpol pada Islam Politik ini tentu mengherankan sekaligus tidak. Mengherankan karena para elit tiba-tiba menjadi dungu dan menjadi korban narasi Islamophohia yang masih tersisa. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah membuktikan dirinya sebagai Gubernur yang berdiri di semua golongan, terutama kaum miskin dan tertindas, apapun agama dan sukunya. Keadilan adalah jargonnya yang paling mencolok. Kekhawatiran elit parpol ini malah menegaskan dugaan bahwa ada kekuatan oligarki yang mendukung logistik banyak parpol berkuasa saat ini pada saat kesenjangan dan ketimpangan begitu menganga di seluruh pelosok negeri.

Polarisasi antara cebong dan kampret terjadi separah kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi saat ini. Permusuhan parpol terhadap politik identitas itu juga tidak mengherankan karena banyak elit politik memang miskin gagasan yang berpotensi menjadi diskursus baru di tengah kematian imajinasi politik saat ini yang semakin terkungkung oleh banyak jargon harga mati. Seolah semua urusan negeri ini sudah selesai dan baik-baik saja. Islam adalah sumber inspirasi yang kaya dan boleh diambil oleh siapapun asal usulnya, termasuk asal usul sukunya : Jawa, Dayak, Bugis, Arab, atau China. Islam itu melampaui primordialitas semacam sukuisme. Sayang sekali para elit parpol ini gagal atau pura-pura gagal memahami bahwa Islam itu sebuah kompleks gagasan seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Bahkan sejarah Islam memberi data yang lebih dari cukup dan terdokumentasi dengan baik untuk digali kembali sebagai sumber inspirasi.

Para founding fathers dan founding mothers seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Agus Salim, sangat terinspirasi oleh Islam sebagaimana terbukti dalam rumusan Pembukaan UUD 1945. Bahkan para pendiri bangsa ini dari berbagai latar belakang suku dan agama telah pernah mensepakati Piagam Jakarta sebagai gentlemen agrreement.

Saya menduga keras bahwa sebagian elit parpol penguasa masih bermain-main untuk menutup-nutupi kudeta konstitusi yang telah terjadi sejak amandemen ugal- ugalan atas UUD 1945 sebagaimana disampaikan oleh Gatot Nurmantyo pada Hidayat Nurwahid sebagai pimpinan MPR baru-baru ini. Prof. Kaelan guru besar Pancasila UGM bahkan tegas mengatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sudah murtad dari Pancasila. Tidak hanya de jure, secara de facto kaum sekuler kiri yang dibantu kaum nasionalis radikal sebagai useful idiots telah mengubur Pancasila di bawah kaki mereka.

Upaya permusuhan terhadap Islam Politik oleh banyak elit parpol penguasa saat ini harus dilawan karena sesat dan menyesatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mutu berpikir dan menggagas banyak para pemimpin parpol saat ini sangat menyedihkan dibandingkan dengan mutu pikiran dan gagasan para pendiri Republik. Islam Politik adalah hak setiap warga negara, terutama muslim, yang bisa dinyatakan tidak hanya melalui parpol yang terus berusaha memonopoli politik setelah Pemilu usai. Pemilu hanya menjadi instrumen transfer bersih hak-hak politik warga pemilih ke sebagian besar Parpol. Peran politik warga negara hanya ada dan selesai di bilik-bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Politik sekuler kiri dan nasionalis saat ini sudah kadaluwarsa menghadapi tantangan nasional, regional dan global yang semakin interconnected and borderless. Kecuali jika Republik ini hanya diarahkan untuk menjadi satelit Tiongkok atau Amerika Serikat. Agenda usang kedua kekuatan adidaya atas Republik ini semakin jelas bahwa Islam Politik akan menjadi gangguan serius bagi upaya memenangkan proxy and neo-cortex war di negeri-negeri seluas Eropa yang kekayaannya selalu menggiurkan para penjajah ini. Upaya memusuhi Islam Politik adalah upaya para kaki tangan Tiongkok dan Amerika Serikat saja di negeri ini. Kesepakatan elit parpol untuk memusuhi Islam Politik adalah ungentleman, if not crooked, agreement.

Jika politik sekuler sak karepmu dhewe ‘pesanan’ Tiongkok dan Amerika Serikat boleh, mengapa Islam Politik tidak boleh ?

SURABAYA, 6 Juni 2022

 

DANIEL M. ROSYID

Penikmat Isu Peradaban Dunia, Guru Besar dan Direktur Eksekutif Rosyid College of Liberal Art and Maritime Studies

Leave A Reply

Your email address will not be published.