Berita Terpercaya Tajam Terkini

Kinerja KPK Era Kepemimpinan Firli Bahuri Dinilai Buruk

0
Ilustrasi (foto: istimewa)

 

JAKARTA – Perayaan Hari Anti Korupsi pada bulan Desember diminta tidak sekedar kegiatan seremonial belaka. Momentum luar biasa ini dinilai harus menjadi ajang pembenahan bagi aparat penegak hukum terkait pemberantasan korupsi khususnya Komisi Pemberntasan Korupsi , KPK. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman.

“Semangat pemberantasan korupsi terasa hampir padam. KPK saat ini kurang greget bahkan berpuas diri dengan kasus-kasus kecil yang terjadi di daerah. Ditambah dengan jumlah OTT yang baru 7 selama 2021 dan capaian ini sama buruknya dengan jumlah OTT di tahun 2020,” ujar Jajang kepada cakrawarta.com, Selasa (21/12/2021).

Jajang menilai kepemimpinan Firli Bahuri, kinerja KPK sangat buruk, setidaknya dilihat dari kuantitas kasus operasi tangkap tangan (OTT).

“Tahun 2019, OTT bisa sampai 21. Bahkan pada tahun 2018 bisa mencapai 30 kasus. Era sebelum Firli, KPK sanggup menjerat nama-nama besar bahkan sekelas Ketua Umum partai politik, misalnya Romahurmuzy atau Setya Novanto. Di era Firli, jumlah OTT dan target tangkapan sangat mengkhawatirkan. Tahun ini saja, hanya tercapai di satu digit serta tangkapan hanya sekelas pejabat daerah seperti DPRD, Kepala Dinas, Bupati, paling banter Gubernur itupun hanya satu,” papar Jajang.

Oleh karena itu, guna memperbaiki kinerja, KPK diminta untuk membuka kasus-kasus lama yang melibatkan nama besar yang belum tuntas seperti kasus kardus durian yang diduga melibatkan seorang ketua umum partai politik, Muhaimin Iskandar.

Menurut keterangan Jajang, Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans 2014 yang saat ini bernama Kementerian Ketenagakerjaan dan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

“Karenanya, CBA meminta KPK untuk kembali ke marwahnya dalam memberantas korupsi. Salah satu langkah real dengan memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar terkait kasus-kasus yang menyeret namanya. Agar clear bagi publik,” pungkas Jajang.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.