Berita Terpercaya Tajam Terkini

Ketua Umum IDI: Pemecatan Dokter Terawan Adalah Proses Panjang Dan Sudah Sesuai AD/ART IDI!

0
Ketua Umum IDI dr. Mohammed Adib Khumaidi, Sp.OT
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2022-2025, Dr. Mohammed Adib Khumaidi, Sp.OT. (foto: istimewa)

JAKARTA – Setelah beberapa hari media sosial diramaikan dengan pemecatan mantan Menteri Kesehatan Letnan Jenderal (Purn.) TNI Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad dan usainya pelaksanaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI yang diselenggarakan di Banda Aceh, akhirnya Ketua Umum IDI Dr. Mohammed Adib Khumaidi, Sp.OT memberikan pernyataan kepada media.

Menurut Adib, salah satu upaya untuk menyehatkan bangsa adalah melalui profesionalisme di bidang kesehatan dan kedokteran, dan senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau.

Saat memberikan pernyataan persnya, Adib mengutip Undang Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa adanya keharusan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

“Berdasarkan UU tersebut maka praktik kedokteran harus dilaksanakan dengan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Amanah UU Praktik Kedokteran, telah sangat jelas disebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan memberikan perlindungan pada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter Gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi,” ujar Mohammed Adib Khumaidi dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis (31/3/2022).

Karenanya, untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter, mengutip pasal 50 UU Praktik Kedokteran, Adib menyatakan bahwa, “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”.

“Tentu Ikatan Dokter Indonesia sangat konsen mendukung Pemerintah dalam mencapai tujuan Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang Praktik Kedokteran,” imbuhnya.

Adib menambahkan bahwa penerapan standar profesi dan standar prosedur operasional merupakan kunci dalam menjamin pelayanan yang bermutu kepada pasien dan perlindungan hukum bagi dokter.

“Bagian dari standar profesi adalah standar etik yang diejawantahkan dalam Kode Etik Kedokteran. Ini menjadi norma penting dalam menjalankan praktek kedokterean, selain tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,” kata Adib.

Adib menegaskan setiap dokter Indonesia selama berkaitan dengan aktifitas profesinya, akan terikat dengan standar-standar, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Karena dokter Indonesia mempunyai peran sebagai agent of treatment, juga diharapkan menjadi agent of development, agent of change dan pada tahun 2017 yang lalu ditambahkan peran penting sebagai agent of defence,” jelasnya.

Sebagai Ketua Umum IDI, Adib menegaskan bahwa Pengurus Besar IDI adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi IDI yang melaksanakan, dan mengurus kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Muktamar. Sesuai dengan AD/ART dan Ortala dimana berbunyi bahwa Muktamar mempunyai kekuasaan dan wewenang mengesahkan pemberhentian tetap anggota IDI.

“Keputusan Mukhtamar IDI XXI tersebut telah memutuskan dan menetapkan; Meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan Pemberhentian Tetap sejawat Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad sebagai Anggota IDI. Keputusan Mukhtamar IDI XXI juga memberikan kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia selambat-lambatnya waktu 28 (dua puluh delapan hari kerja) untuk melaksanakan putusan tersebut,” tegas Adib.

Menurut Adib, PB IDI sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalani fungsi eksekutif organisasii memiliki kewajiban untuk menjalani putusan Muktamar dimana dalam menjalani putusan Muktamar tersebut, PB IDI diberikan ruang untuk melakukan sinkronisasi hasil Muktamar baik dari siding pleno, komisi dan sidang-sidang khusus.

“Terkait dengan keputusan tentang Dr TAP, ini merupakan proses panjang sejak tahun 2013 sesuai dengan laporan MKEK, dan hak-hak beliau selaku anggota IDI telah disampaikan oleh MKEK untuk digunakan mengacu kepada ketentuan AD/ART dan tata laksana organisasi,” kata Adib.

Karenanya, Adib menyatakan juga bahwa seluruh Dokter Indonesia terikat kepada sumpah untuk tunduk dan taat terhadap norma etik sebagai keluhuran profesi kedokteran. Pembinaan serta penegakan standar atau norma etik di dalam profesi kedokteran menjadi tanggung jawab IDI guna menjamin perlindungan hak-hak dokter dan pasien serta keselamatan pasien.

Untuk diketahui, pada Mukhtamar XXXI di Banda Aceh yang diselenggarakan pada 21 – 25 Maret 2022 lalu, dihadiri oleh seluruh perwakilan IDI Wilayah, IDI Cabang , perhimpunan dan keseminatan serta kolegium. Muktamar ke-31 ini banyak melahirkan beberapa Rekomendasi dan Putusan juga agenda Pengukuhan Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT yang terpilih pada Mukhtamar XXX di Samarinda Tahun 2018 untuk memimpin menjadi Ketua PB IDI Periode 2022-2025 dan juga terpilih President Elect dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H Periode 2022-2025.

Selain agenda pemilihan Ketua Umum PB IDI, Mukhtamar IDI juga telah memilih dr. Djoko Widyato JS, DHM, M.H.Kes sebagai Ketua MKEK PB IDI; Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K) sebagai Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); Dr. dr. Ika Prasetya Wijaya, SpPD-KKV sebagai Ketua Majelis Perkembangan Pelayanan Keprofeian (MPPK).

Muktamar IDI XXXI juga telah melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya:
a. Transformasi Organisasi IDI Baru/ IDI Reborn
b. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan Pendidikan kedokteran
c. IDI menjadi mitra strategis pemerintah dan sinergitas stakeholder Kesehatan
d. Pemberhentian Tetap dr, TAP sebagai Anggota IDI
e. Dan banyak rekomendasi lain yang dihasilkan di Muktamar ke-31 ini

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.