Berita Terpercaya Tajam Terkini

Kebebasan Berpendapat Content Creator Menurut Demokrasi Dan Nomokrasi

0

Kejadian salah satu pesohor Indonesia yang menampilkan pasangan sesama jenis pada tayangan media sosialnya mengundang kontroversi hingga ia menarik produk rekaman tersebut dari peredaran publik, Selasa (10/5/2022). Aktifitas tersebut tentu bisa masuk dalam kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi namun apakah kebebasan itu dimaknai bebas sebebas-bebasnya? Bagaimana perspektif filosofis ketatanegaraan dalam menyikapi fenomena ini?

Society 5.0 Dan Kelahiran Content Creator

Perkembangan teknologi yang sudah sampai pada taraf society 5.0 termasuk dengan menghadirkan kemudahan akses atas segala informasi merupakan keniscayaan peradaban. Hal ini juga melahirkan profesi-profesi baru di era modern yang belum terpikirkan pada abad ke-19 yang salah satunya adalah content creator. Pekerjaan content creator yang memproduksi konten-konten sesuai dengan topik pembuatnya tentu merupakan hal yang patut diapresiasi sebagai salah satu terobosan dalam sektor pengembangan perekonomian masyarakat dunia. Ekosistem baru lahir dari simpul komunitas tersebut hingga menjadi creator economy.

Creator economy tentu saja juga merambah di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Indonesia sebagai negara pasar yang besar secara konkret juga menunjukkan tren yang menggiurkan bagi creator economy baik yang berskala global maupun lokal. Tercatat terdapat perkembangan pengguna sosial media di Indonesia sebesar 12,6% antara 2021-2022 menurut riset dari We Are Social and Kepios. Laporan yang sama juga menunjukkan pada januari 2022 terdapat sebanyak 191,4 juta pengguna media sosial di Indonesia yang secara kuantitas menandingi hampir 70% penduduk. Secara nyata hal ini menunjukkan kekuatan, kesempatan, sekaligus peluang yang besar pada creator economy di Indonesia. Tapi benarkah seperti itu?

Indonesia: Demokrasi dan Nomokrasi Pancasila

Negara Indonesia yang menganut demokrasi sebagai pilar bermasyarakat tentu secara konstitusional memberikan ruang-ruang kebebasan dan perlindungannya bagi setiap rakyat. Eksistensi demokrasi ada pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menerangkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pun dalam rangka mencapai cita-cita luhur yang termaktub dalam Preambule UUD NRI 1945 termasuk perihal kesejahteraan, keadilan, dan kemerdekaan, peran aktif  masyarakat jelas perlu difasilitasi secara prinsipal. Hal inilah yang juga dipertegas secara konstitusional bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 termasuk Pasal 1 ayat (2) yang membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bingkai Undang-Undang Dasar. Negara hukum inilah yang bisa dimaknai sebagai nomokrasi (nomos yakni norma atau aturan dan kratos ialah kekuasaan) yang dipagari oleh segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berlandaskan staatgrundnorm atau landasan bernegara di Indonesia yaitu Pancasila. Indonesia, selain sebagai negara demokrasi, adalah negara hukum Pancasila atau dengan kata lain beridentitas Nomokrasi Pancasila.

Berkaitan dengan realita zaman kekinian yang menghadirkan creator economy dengan content creator sebagai mesin penggeraknya, tentu produsen-produsen tersebut tidak membuat produk di ruang hampa hukum. Content creator yang ada di Indonesia tunduk dan terikat pada segala peraturan perundang-undang yang berlaku berdasarkan yurisdiksi negara Indonesia. Segala perbuatan dan aktifitas baik bernilai sosial termasuk komersial yang ada pada creator economy meski didasarkan pada demokrasi termasuk kebebasan berpendapat, tidak boleh bertentangan dengan nomokrasi Pancasila yang ada di Indonesia, yang diturunkan dalam segala peraturan perundang-undangan. Hal yang juga tidak dapat diabaikan oleh pelaku creator economy adalah pluralisme hukum Indonesia yang juga berdiri seiringan baik hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat meski terbatas pada beberapa bidang. Akan tetapi sebagai sistem hukum nasional yang utuh, ketiga hukum tersebut memiliki akar filosofis dan historis yang wajib dihormati oleh setiap warga negara. Produk-produk content creator, sebagai bentuk kepatuhannya atas nomokrasi Pancasila harus menjiwai dan tidak bertentangan dengan norma hukum nasional, norma hukum Islam, dan norma hukum adat dalam beraktifitas yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat yang diakomodasi demokrasi sekalipun.

Bagaimana Selanjutnya?

Tentu kasus pesohor bukan satu-satunya dan barangkali tidak menjadi yang terakhir dalam ekosistem creator economy di Indonesia. Hal ini secara realistis disebabkan negara juga tidak dapat mengintervensi secara langsung atas produksi di media sosial tanpa adanya peran serta secara aktif dari masyarakat maupun entitas kebangsaan lain. Sebagaimana penegakan hukum pada umumnya yang dikemukakan Prof. Didik Endro, terdapat empat faktor yang harus dipersiapkan secara komprehensif yakni peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukumnya, sarana prasarana infrastrukturnya, dan kesadaran dari masyarakat.

Peraturan perundang-undangan baik UUD NRI 1945 dan segala turunan undang-undangnya seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga tingkat peraturan daerah (perda) harus terus relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Aparat penegak hukum dari negara mulai Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun institusi lainnya termasuk pemegang kekuasaan legislatif sebagai lembaga pengawas eksekutif serta instansi yudisial harus meningkatkan kerja sama dengan sektor private khususnya perusahan-perusahan “pemilik teritori dan yurisdiksi” di platform media sosialnya.

Pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur penegakan hukum juga harus dipandang sebagai upaya penguatan preventif, kuratif, dan restoratif agar iklim creator economy dapat berakselerasi tanpa kegaduhan.

Terakhir, kesadaran masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen creator economy penting untuk terus ditingkatkan baik literasi digital maupun literasi legal-nya agar edukasi serta informasi yang menjadi bahan bakar kualitas rakyat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas serta mengandung nutrisi yang benar-benar demokratis dan nomokratis ber-Pancasila. Institusi akademik, civil society dan pers harus terus melibatkan diri dalam melahirkan masyarakat yang bijaksana di tengah arus disrupsi informasi. Semoga.

H.M.I. El HAKIM

Advokat dan Koordinator Kaukus Pemuda Surabaya

Leave A Reply

Your email address will not be published.