Harian Kompas edisi Minggu (7/5/2017) menyajikan headline “Rektor Diminta Cegah Radikalisme”. Ini permintaan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) pada para rektor dalam acara Deklarasi Semangat Bela Negara dari Semarang untuk Indonesia di Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sabtu (6/5/2017) kemarin.
Hemat saya, seruan semacam ini may sound very nice, tapi tidak akan efektif, dan tidak berguna -jika tidak menyesatkan. Mengapa? Karena seruan ini tidak dipijakkan pada analisis sosiologi yang sahih atas kebangkitan radikalisme.
Pertama, kampus adalah pasar gagasan yang di era digital ini semakin menjadi marketplace of ideas. Kampus bertugas membangun kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa. Di kampus mereka belajar mengunyah berbagai gagasan untuk membangun gagasan baru mereka sendiri -dalam lingkungan yang lebih terkendali-.
Saat ini banyak kampus merupakan agen saintism yang paling keras. Saintisme percaya bahwa makin jauh kampus dari agama maka akan makin saintifik.
Kedua, kebangkitan radikalisme adalah gejala yang bersifat global. Di Indonesia radikalisme hampir selalu dikaitkan langsung dengan Islam walau ini tidak dinyatakan secara terus terang. Cara ini justru berbahaya. Kesalahan terbesar media utama bukan pada penyebaran hoax tapi pada penyembunyian fakta. Kesalahan media tidak hanya pencampuradukan kebenaran dengan kebathilan, tapi juga penyembunyian kebenaran.
Radikalisme terjadi di mana-mana, termasuk di negara-negara mayoritas Katolik, Kristen atau Budha dan Hindu. Ini juga sekaligus sering dikaitkan dengan rasisme. Di AS ras kulit putih Kristen menganggap kelompoknya yang paling patriotik. Mereka yang berwarna dan bukan Kristen dianggap tidak patriotik.
Ketiga, penyebab kemunculan paham radikal itu hanya satu yaitu ketidakadilan dan ketimpangan. Jadi sikap radikal itu bukan sebab, tapi akibat dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan terus terjadi oleh para penguasa yang seharusnya justru menegakkan keadilan.
Keempat, sekulerisme -sebagai paham yang memisahkan agama dengan politik- yang dianut banyak negara-bangsa adalah paham radikal. Pancasilaisme juga paham radikal. Setiap isme yang bergelora dan inspiratif selalu bersifat radikal.
Kelima, yang menganut paham bukan hanya negara, manusia dan kelompok tapi juga lembaga. Bahkan Ivan Illich menyebut persekolahan -sebagai lembaga- telah dan sedang melakukan “monopoli radikal” atas sistem pendidikan. Ini saya namakan “sekolahisme”. Hal yang terakhir ini adalah paham yang memperjuangkan persekolahan sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pendidikan yang sah. Sama seperti paham radikal lain yang memposisikan diri sebagai paham yang paling benar dan penganutnya paling patriotik.
Jadi, daripada sibuk dengan pencegahan kemunculan paham radikal di kampus, lalu membubarkan organisasi yang dituding radikal, lebih baik Pemerintah memastikan penegakan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk meninggalkan paham sekolahisme yang memandang keluarga dan masyarakat bukan satuan pendidikan yang sah.
Sebagai catatan akhir, manusia merdeka adalah makhluk yang memilih, sedangkan robot tidak. Setiap pilihan penting selalu memihak dan pilihan penting yang obsesif adalah radikal. Dalam konteks ini penting dicatat bahwa baik Yesus maupun Muhammad adalah kaum radikal yang memilih jalan-jalan baru karena menolak diam menghadapi ketidakadilan.
Sukolilo, 7 Mei 2017
DANIEL MOHAMMAD ROSYIED
Guru Besar ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya
