Berita Terpercaya Tajam Terkini

Jokowi Tolak Jabatan 3 Periode, CBA: Kalau Lihat Sejarahnya, Jangan Percaya Dulu!

0

Ilustrasi. (foto: istimewa)

 

JAKARTA – Belakangan ini publik kembali diriuhkan dengan isu Jabatan 3 Periode untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pertemuan Jokowi dengan para perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada acara Silatnas APDESI di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu para peserta meneriakkan “Jokowi 3 Periode”.

Walaupun kemudian dijawab oleh Presiden Jokowi bahwasanya dirinya akan tetap patuh pada konstitusi yang menetapkan jabatan Presiden hanya 2 periode saja.

“Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja,” tegas Presiden Jokowi pada keterangan pers resminya kepada awak media, Kamis (31/3/2022) kemarin.

Merespon hal tersebut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan bisa jadi pernyataan penolakan yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut sangat mengembirakan publik bahwasanya untuk kesekian kalinya, Jokowi menolak jabatan 3 periode itu.

“Tapi harus dicermati pula, sejarah ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah menyatakan bahwa dibandingkan maju pada pemilihan presiden 2014 dia lebih memilih mengurusi masalah Jakarta khususnya banjir dan macet. Tetapi, ternyata lidah tak pernah punya tulang. Pernyataan Jokowi tinggal pernyataan. Jokowi lupa atas pernyataannya sendiri, ikut pemilihan Presiden pada tahun 2014,” sindir Uchok dalam keterangannya kepada media, Jumat (1/4/2022).

Karenanya, Uchok meragukan pernyataan Presiden Jokowi kali ini mengingat sejarah tersebut.

“Kalau begitu, pernyataan Presiden Jokowi tentang penolakan 3 periode jangan dipercaya begitu saja. Atau ditelan mentah-mentah sehingga yakin banget bahwa beliau tidak akan mau atau maju untuk 3 periode selanjutnya. Yang jelas, penolakan Presiden Jokowi ini, masih basa-basi, belum serius. Atau bisa dikatakan masih “lamis”, lain di bibir, lain di hati untuk menolak 3 periode jabatan Presiden,” tegasnya memperingatkan publik.

Karena itu, jika memang Presiden Jokowi ingin dianggap serius pernyataannya atas penolakan 3 periode, menurut Uchok, beliau harus memberikan sanksi kepada menteri-menteri yang bikin gaduh yang menebarkan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut.

“Dengan memberikan sanksi atau mencopot Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, maka pernyataan Presiden Jokowi akan menjadi sabda kebenaran dan benar beliau tulus hanya dengan 2 periode saja untuk jabatan Presiden,” pungkasnya.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.