Awalnya semua pihak berharap Pemilu 2024 akan berjalan Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER), dan Jujur Adil (Jurdil), tapi tak mudah apa yang diharapkan. Meskipun regulasi Pemilu sudah dibuat dan siapkan, untuk menjalankan Pemilu yang Luber dan Jurdil tetapi bisa juga diotak-atik untuk kepentingan politik tertentu. Faktanya, banyak catatan-catatan buruk yang melingkupi jalanya proses demokrasi elektoral ini. Catatan-catatan buruk yang mewarnai Pemilu ini tak bisa dilepaskan dari Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan (powerfull). Sejak awal, publik menilai Presiden Jokowi sudah bersikap dan bertidak unfire dan berpihak pada salah satu Paslon.
Setidaknya catatan-catatan buruk tersebut dapat dibagi dalam tiga tahapan; Pra pencoblosan, Saat Pencoblosan, dan Pasca Pencoblosan. Pertama, Pra pencoblosan; pada tahun ini, tindakan politik cawe-cawe Jokowi sangat telanjang untuk memenangkan Paslon tertentu. Publik menilai dengan gugurnya wacana penambahan jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu, Presiden Jokowi akan fokus untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan Luber dan Jurdil, tetapi berjalannya waktu, ternyata Jokowi memiliki rencana dan skenario politik sendiri, yakni mangajukan sang putra mahkota, Gibran Raka Buming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024, pada saat yang sama menundukkan dan mengkooptasi para ketua Parpol agar mau menerima Gibran sebagai Cawapres. .
Meskipun secara undang-undang, syarat untuk maju kontestasi Pilpres tidak memenuhi syarat, akhirnya sang putra mahkota bisa diloloskan oleh “dramaturgi politik hukum” di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan paman Usman, yang kemudian berujung pelanggaran etik. Pasca lolosnya Gibran jadi Cawapres Prabowo, cawe-cawe politik Jokowi, bukannya semakin berkurang, justru semakin bertambah telanjang. Tujuan sang bapak, tidak sekedar meloloskan sang putra mahkota jadi Cawapres tapi juga bagaimana berusaha dengan segala sumber daya kekuasaan yang dimiliki saat ini, memenangkan Pilpres. Praktik kotor ini yang kemudian Tempo memberi stempel Gibran sebagai anak haram demokrasi dan konstitusi.
Meskipun secara undang-undang, syarat untuk maju kontestasi Pilpres tidak memenuhi syarat, akhirnya sang putra mahkota bisa diloloskan oleh praktik “dramaturgi politik-hukum” di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan sang paman Usman, yang kemudian berujung pelanggaran etik. Meskipun produk dari proses politik dan hukum yang bermasalah secara etik, pencalonan Gibran terus berlanjut ke KPU. Pelanggaran etik juga menimpa ketua KPU yang meloloskan pencalonan Gibran tanpa merubah peraturan KPU. Pasca lolosnya Gibran jadi Cawapres Prabowo, cawe-cawe politik Jokowi, bukannya semakin berkurang, justru semakin bertambah telanjang. Tujuan sang bapak, tidak sekedar meloloskan sang putra mahkota jadi Cawapres tapi juga berusaha dengan segala sumber daya kekuasaan yang dimiliki saat ini, memenangkan Pilpres.
Cawe-cawe Jokowi berlanjut ketika membuat kebijakan dan gesture politk yang menguntungkan salah satu Paslon, yakni Paslon Prabowo-Gibran. Mulai dari kebijakan penunjukkan penangung jawab kepala daerah, Bantuan Sosial (Bansos), dugaan keterlibatan aparat negara mulai dari pusat sampai tingkat bawah (baca: desa), sampai pada pembagian Bansos oleh Jokowi sendiri dan politik “meja makan” yang ditunjukan Jokowi bersama Paslon tertentu secara eksesif. Berbagai praktik kecurangan Pemilu ini direkam secara epik dalam film dokumenter Dirty Vote. Dan sampai detik ini, tidak ada satu pihak manapun yang berani dan mampu membantah secara setara atas film tersebut.
Kedua, pada saat pencoblosan/pemungutan suara; mulai dari teknis sampai pada praktik kecurangan. Beberapa kecurangan yang muncul dipermukaan di antaranya; banyak surat suara yang tercoblos sebelum waktu pencoblosan, pembelian suara (vote buying), kertas suara yang tertukar, pemilih fiktif, pencoblosan berulang, surat undangan tidak diberikan pemilih, pengkondisian bahkan intimidasi pemilih untuk Paslon tertentu. Dan masih banyak lagi praktik kecurangan yang melingkupi tahapan pemungutan suara ini.
Ketiga, tahap penghitungan. Tahapan ini yang paling krusial, karena menjadi salah satu yang akan menentukan hasil akhir dan siapa pemenangnya. Beberapa kecurangan yang muncul dalam tahapan ini di antaranya; mulai kotak suara yang tak bersegel, kongkalikong dengan oknum petugas TPS untuk mencoblos surat cadangan, sampai pada praktik penggelembungan suara. Salah satu yang paling bermasalah adalah hitungan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Elektronik (Sirekap). Dari idenya, sistem ini cukup baik selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KPU, juga membantu masyarakat mengetahui hasil penghitungan suara secara cepat. Faktanya, Sirekap mempercepat jumlah suara yang masuk, tetapi tidak tepat dan akurat. Dugaan kecurangan muncul ketika ada perbedaan signifikan jumlah suara yang tersiman di Sirekap KPU dengan C-1 (Plano) Tetapi faktanya, justru banyak bermasalah dan dipermasalahkan oleh masyarakat.
Atas cawe-cawe politik Jokowi yang eksesif yang berakibat pada rusaknya tatanan politik-hukum Pemilu 2024 ini, menimbulkan banyak suara-suara protes, terutama dari kalangan akademisi dan civil society. Potret kecurangan yang tergambar dalam Dirty Vote, baru sebagian kecil laiknya fenomena gunung es. Sehingga sangat wajar, Pemilu 2024 dinilai Pemilu terburuk dalam sejarah pemilu pasca reformasi.
Legacy Jokowi
Presiden Jokowi memiliki pengabdian yang cukup lengkap terhadap bangsa dan negara ini. Beliau pernah menjabat walikota, gubernur, dan sekarang presiden (dua periode). Dengan melihat pengabdian yang luar biasa besar, seharusnya Presiden Jokowi memilih jalan suci dan mulai yakni menjadi negarawan, bukan politisi. Sebagai seorang negarawan, Presiden harus berperan aktif bagaimana menjaga dan memastikan bahwa proses demokrasi melalui sarana Pemilu 2024 dapat berjalan secara demokratis, sesuai azas Pemilu Luber dan Jurdil. Memastikan sirkulasi elit melalui mekanisme elektoral berjalan dengan elegan dan beradab, tanpa dinodai oleh praktek kecurangan yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan. Prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan dan nampak dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.
Sebagai warga negara, Presiden Jokowi memiliki hak preferensi politik dalam Pilpres, mau dukung si A matau si B, itu hak politik Presdien Jokowi. Tetapi harus diingat, bahwa saat ini Jokowi adalah masih menjadi presiden aktif. Ketika Presiden Jokowi benar-benar cawe-cawe dalam politik Pencapresan (baca: dukung-mendukung), akan berpotensi merusak jalannya demokrasi elektoral dan fakta hari ini kerusakan Pemilu berlanjut sampai pada tahapan penghitungan. Dengan kekuasaan yang powerfull dan sumber daya kekuasaan (baik politik maupun ekonomi), potensial akan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan politik elektoral. Seharusnya Presiden Jokowi bersikap netral dan menjadi “wasit politik” yang bersikap adil kepada semua Paslon, bukannya berpihak kepada salah satu Paslon.
Kita tahu, Pemerintahan Jokowi akan berakhir Oktober 2024 mendatang, dan akan digantikan dengan presiden dan pemerintahan baru. Presiden Jokowi adalah orang yang pertama yang harus memberi keteladan politik, bagaimana agar marwah Pemilu 2024 tetap terjaga dan bersih. Menjadi sebuah pilihan politik bagi Presiden Jokowi; apakah mau jadi negarawan atau politisi? Menurut penulis Amerika Serikat, J. F. Clarke mengatakan, “A Politician think of the next election. A Statesman think of the next generation“. Dalam Pemilu 2024 ini, demi sang putra mahkota, Jokowi lebih memilih menjadi seorang politisi. Sehingga pemenang sesungguhnya Pemilu 2024 ini adalah keluarga Jokowi. Tak salah jika Universitas Islam Indonesia menobatkan Presiden Jokowi sebagai bapak politik dinasti Indonesia. Mungkin ini yang akan diwariskan atau dapat dijadikan sebagai legacy bagi Jokowi yang dapat dikenang dalam sejarah demokrasi Indonesia.
UMAR SHOLAHUDIN
Wadek Bidang Akdemik dan Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
