JAKARTA – Hari ini, Rabu (29/11/2023) Presiden Joko Widodo menaikkan jabatan sekaligus melantik Letjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang sebelumnya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI. Dengan begitu, saat ini Maruli menjadi Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dan secara resmi menjadi orang nomor satu di TNI AD.
Perihal jabatan KASAD baru ini, apakah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. merupakan sosok yang tepat? Menurut pengamat militer sekaligus Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan bahwa memang banyak jenderal bintang 3 yang eligible, tetapi kenapa eks Pangkostrad itu yang ditunjuk dikarenakan pada akhirnya memang harus ada yang dipilih.
“Saya kira jawabannya, kurang lebih serupa dengan mengapa sebelumnya Presiden menunjuk Jenderal Agus Subiyanto maupun pejabat-pejabat lain di kursi yang dianggap strategis. Eligibilitas adalah pertimbangan utama. Tapi dari sekian banyak yang dianggap layak, memenuhi syarat, tentunya hanya satu yang bisa dipilih,” ujar Khairul Fahmi pada media ini, Rabu (29/11/2023) malam.
Terkait hal tersebut, lanjut Fahmi, sebenarnya sejak periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi memang sudah punya kecenderungan untuk mengisi pos-pos strategis termasuk di lingkungan TNI dan Polri dengan sosok-sosok yang memiliki riwayat kedekatan.
“Atau setidaknya, memiliki personal garansi sehingga dapat dipastikan terpercaya. Bahkan termasuk Pak Gatot Nurmantyo ketika ditunjuk jadi Panglima TNI, ya itu memang kehendak Presiden,” imbuh Fahmi.
Tetapi, lanjut Fahmi, hal yang harus dipahami, adalah bahwa pemilihannya itu bukan hanya karena persoalan politik elektoral. Menurutnya, harus diakui bahwa Presiden Jokowi tidak berangkat dengan pengalaman yang memadai dengan lingkungan militer.
“Tampak adanya inferioritas dalam interaksinya dengan kalangan militer, sehingga alih-alih menunjukkan visi dan kemampuan mengendalikan kekuatan militer, pemerintahan Jokowi awalnya justru tampak menggunakan kekuatan TNI sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan agenda-agenda politik dan pembangunan, juga mengandalkan pengaruh sejumlah tokoh purnawirawan TNI dalam membangun komunikasi dengan lingkungan TNI,” paparnya lebih detil.
Walaupun belakangan, ujar alumnus FISIP Unair itu, secara berangsur Presiden Jokowi menampakkan kemampuannya mengendalikan kekuatan militer hingga menjadi sangat efektif, namun kedekatan dan jaminan kepercayaan tetap menjadi pola.
Sebelumnya, lanjut Fahmi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengandalkan kedekatan dalam penempatan posisi strategis di militer. Namun tetap mengakomodasi kehadiran sosok yang dinilai eligible, kompeten dan berprestasi meskipun bukan dari lingkarannya.
“Menurut saya, ini residu dari inferioritas tadi. Sehingga walaupun lingkarannya meluas, acuannya tetap. Dekat, atau digaransi orang dekat. Masalahnya, mengapa kemudian seolah-olah ini baru terjadi sekarang? Kita jangan ahistoris. Menjelang Pemilu 2019 lalu, baik Panglima TNI, KSAD dan Kapolri, Pak Hadi, Pak Andika dan Pak Tito itu juga jelas merupakan orang-orang yang dekat dengan presiden,” tukas Fahmi.
Karena itu, menurut Fahmi, hal ini sepertinya lebih merupakan masalah politik dimana ada kekhawatiran yang digaungkan terus-menerus terkait potensi keberpihakan TNI-Polri di tahun politik.
“Jika pada 2019 TNI dan Polri diklaim netral, lantas apa yang membedakannya hari ini? Polanya penunjukannya tetap. Yang berbeda hanya konstelasi politiknya, saya kira itu!” tandas Fahmi mengakhiri keterangannya.
KASAD Tegaskan TNI Netral Dalam Pemilu 2024
Sebelumnya, usai dilantik secara resmi menjadi KASAD oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. memastikan bahwa TNI AD akan bersikap netral dalam Pemilu 2024.
