Sembilan puluh hari dari hari ini, sebanyak 15.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta bakal mengakhiri epos demokrasi terbesar kedua yang pernah dipentaskan di Republik Indonesia. Pilpres 2014 adalah epos terbesar pertama yang hampir membelah bangsa Indonesia ke dalam dua kubu politik yang bertikai. Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi epos kedua, mengingat keriuhan yang diciptakan, berikut pemberitaan media massa yang sangat masif. Pun sama dengan Pilpres 2014, bangsa Indonesia seolah hendak “terhanyut” dalam pusaran konflik, bukan hanya sekitar 7,3 Juta pemilih Jakarta.
Jauh sebelum dua epos ini dihelat, Indonesia sudah kebanjiran puluhan ilmuwan manca negara yang melakukan riset, menulis buku, hingga memberikan seminar. Mereka berasal dari beragam latar belakang, dari ahli-ahli transisi demokrasi, hubungan sipil militer, sejarawan, antropologi, sosiologi, ideologi, hingga yang mengambil tema lebih abstrak: peradaban dan kebudayaan. Entah mengapa, beragam pemikiran yang diulas para ahli itu sedikit sekali yang “terserap” dalam benak elite politik Indonesia.
Ada kedangkalan berpikir yang serius, sehingga membuat masyarakat ikut terombang-ambing dalam epos yang hanya dikaitkan dengan Perang Baratayuda di Padang Kurusetra yang berdarah itu.
Padahal, seluruh kisah yang terekam dalam lakon Mahabharata itu terjadi di tanah India, ribuan tahun sebelum Masehi. Lakon yang lebih banyak dipentaskan dalam wayang kulit, wayang orang, hingga ketoprak humor ala punakawan itu; ternyata menjadi kisah yang hendak dijadikan sebagai bagian dari kenyataan hidup di era teknologi digital dan abad ruang angkasa.
Jakarta, khususnya, dan Indonesia, umumnya, seperti hendak dikubur menjadi ritus-ritus pembunuhan antara Kurawa melawan Pandawa. Seribu lebih kelompok etnis yang menghuni belasan ribu pulau di Bumi Nusantara, seakan hanya balatentara yang dibalikkan ke dalam timbunan tanah yang digali oleh politisi, intelektual, konsultan, media massa, hingga para bohir masing-masing. Potret bangsa Indonesia masa depan ditiadakan, diganti dengan gambar-gambar buram anak-anak panah, pedang, kuda, kelewang dan banjir darah.
***
Sejak tahun 2002 hingga 2004, bersama Agus Budi Purnomo, Fransisca Melia N Setiawati, dan Otto Syamsuddin Ishak, saya mengambil bagian dalam penelitian “Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara dan Warga”. Tahun 2004, buku setebal 168 halaman diterbitkan oleh Yappika, sebagai dokumen penelitian. Sejumlah titik konflik kami telusuri, datangi, wawancarai, hingga susun metode resolusi konflik yang tepat. Dalam tahun-tahun itu juga, saya secara pribadi bersentuhan dengan sejumlah ilmuwan manca negara yang melakukan kajian tentang konflik di Indonesia.
Usai dan selama penyelesaian buku itu, saya juga ikut menjadi peneliti, pemateri, hingga peninjau daerah-daerah konflik yang lain. Saya mendatangi Ambon, Ternate, Papua, Aceh, bahkan Thailand Selatan. Pun di daerah-daerah yang melahirkan laskar-laskar kedaerahan, saya datangi, seperti kehadiran Laskar Warane dan Lestiung Kristus di Manado, Laskar Melayu di Riau, Jawara di Banten, hingga konflik Dayak versus Madura di Kalimantan. Pun termasuk di Bali, ketika Pecalang menjadi bagian penting dalam proses pengamanan daerah.
Dalam era kebangkitan tribalisme klasik di Indonesia itu, terbangunlah sejumlah konsep hingga kelembagaan politik nasional. Salah satunya, Dewan Perwakilan Daerah RI. Rata-rata “panglima laskar” masuk arus politik lewat sayap bikameral yang “lemah” itu, yakni DPD RI. Sebagai salah seorang staf ahlinya, saya sering menggoda anggota-anggota DPD RI sebagai “wakil dari kerajaan-kerajaan di Indonesia.” Beragam macam raja, pangeran, ratu, putri, hingga sosok-sosok ulama, pendeta, pastor, dan lain-lain masuk ke DPD RI dengan perolehan suara mencapai puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan.
Hampir tak ada sama sekali wakil-wakil dari organisasi kepemudaan era Orde Baru yang terkenal “sangar”. Tapi jangan salah, sebagian besar di antara mereka masuk organisasi partai politik, menjadi calon anggota legislatif, hingga terpilih menjadi kepala daerah.
Jadi, sama sekali tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa saluran demokrasi sudah tertutup. Pengusaha-pengusaha nasional pun ikut masuk partai-partai politik, purnawirawan militer dan polisi, kaum intelektual, aktivis demokrasi ataupun pernah anti demokrasi.
Semua mendapatkan salurannya, asalkan dipilih oleh publik di daerah pemilihan atau daerah masing-masing. Khusus untuk Aceh, Yogyakarta dan Papua, disusun model organisasi yang berbeda menurut kekhasan dan riwayat yang juga tak sama.
***
Apa selesai disana? Tidak. Kami terlibat dalam penyusunan naskah akademis hingga pasal per pasal ayat per ayat sejumlah undang-undang. Bisa dikatakan, kelompok intelektual yang terlibat tidaklah banyak, rata-rata itu ke itu saja. Waktupun harus dibagi, antara gerakan intelektual dengan pressure politik lewat kerjasama yang apik antara media massa, kaum intelektual, kampus, hingga komponen-komponen yang menghendaki perubahan di dalam tubuh pemerintahan, baik sipil maupun militer.
Dan jangan lupa, di tengah itu semua, juga Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jakarta adalah Daerah Khusus Ibukota.
Pembicaraan yang berkembang waktu itu antara lain: ibukota negara, ibukota pemerintahan, ibukota bisnis, hingga ibukota politik. Ada sejumlah saran agar memisahkan antara ibukota negara dengan ibukota pemerintahan, ibukota pemerintahan dengan ibukota bisnis, apalagi antara ibukota bisnis dengan ibukota politik.
Cuma, anggaran negara tak ada, sehingga untuk membuat ibukota baru sepertinya masih mimpi di siang bolong. Padahal, jika berbagai fungsi ibukota itu dipisahkan, juga diletakkan secara terpisah, suasana campur-baur yang kini terasa bagai epos Baratayuda ini bisa dibatasi. Palangkaraya, misalnya, sudah dipersiapkan oleh Bung Karno sebagai Ibukota Negara. Yogyakarta, bisa menjadi Ibukota Budaya dan Sejarah.
Purwokerto, asal Panglima Besar Jenderal Sudirman, bisa saja jadi Ibukota Pemerintahan, daripada patung Jenderal Sudirman tiap hari memandangi wajah pongah warga Jakarta di Jalan Sudirman itu.
Lalu, Jakarta menjadi ibukota apa? Dalam diskusi antar ahli, lebih banyak disebut sebagai Ibukota Bisnis. Ya, sesuai dengan jejak VOC sebagai organisasi dagang yang menduduki Jakarta, beragam Gubernur Jenderal era Hindia Belanda, sampai dijadikan sebagai daerah perlawanan utama tentara pendudukan Jepang dengan sistem tonarigumi yang memastikan logistik di belakang garis pertempuran mengalir ke depan dengan cepat.
Saya tidak tahu, apakah A Hok Zhong pernah ikut dalam diskusi-diskusi seperti itu. Jauh sebelum A Hok menjadi anggota DPR RI, ketika masih menjadi Bupati Belitung Timur, saya menjadikannya sebagai barometer perubahan politik dan demokrasi ala Baratayuda di Indonesia. Bersama Andrinof A Chaniago, Farid Gaban dan Hardi Hermawan, saya berangkat ke Bangka Belitung menelusuri persoalan-persoalan ekonomi politik di sana. Saya mewawancarai Emron Pangkapi, waktu itu masih Ketua DPRD dan belum menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah yang legendaris.
Saya sempat bertanya kepada Emron, terkait kemenangan A Hok di Belitung Timur. Dan Emron berkata tentang budaya suku Melayu: “Cepat puas, gampang merajuk.” Cerita A Hok, dan Emron, saya bawa dalam tulisan-tulisan di media massa nasional, hingga panggung seminar. Bahkan, suatu kali, saya sempat datangi suatu seminar yang diadakan di Hotel Hilton – sebelum diganti menjadi Hotel Sultan –, hanya untuk mendengar presentasi A Hok.
Saya lupa, A Hok presentasi soal apa. Tapi, saya tak akan lupa, apa yang dilakukan A Hok di Jakarta, selama menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mungkin membaca UU No 29/2007. Ia barangkali sedang membangun Jakarta Baru yang lebih hebat dari Jakarta Lama. Namun, seiring dengan proses yang ia lakukan, akibat ketiadaan figur panutan dan atau lebih hebat di sisinya; A Hok melupakan faktor utama dan satu-satunya yang membuat Jakarta seperti ini. A Hok melupakan manusia Jakarta.
Ya, seperti VOC, Hindia Belanda dan Jepang juga melupakannya; hingga muncullah kisah-kisah Si Jampang dan jagoan-jagoan pribumi lainnya; kisah Kapiten Jonker, kisah Aru Palaka, kisah Sentot Alibasyah, pun kisah Romusha dan sejenisnya.
Dua kesimpulan saya, selain A Hok bermasalah dengan Sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, A Hok juga punya persoalan serius dengan Sila (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Paling tidak, dari beragam pengalaman saya menjadi peneliti, aktivis (yang pernah dipecat dari jajaran penyiar Radio Jakarta News FM atas “tekanan” Gubernur Sutiyoso, pun ikut aksi demonstrasi para pedagang Pasar Tanah Abang hingga ke Gedung DPRD DKI Jakarta), sampai politisi; A Hok paling banyak mengabaikan soal-soal kemanusiaan ini.
Dalam era A Hok-lah saya paling banyak bepergian ke berbagai arah dengan sepeda motor, saking macetnya jalanan, saking tak jelasnya aturan tentang kendaraan.
Namun, apapun itu, A Hok tetaplah gubernur paling fenomenal. Diluar kelemahan-kelemahan manusiawinya itu, A Hok adalah seorang Kapiten yang layak dipercaya untuk mengeksekusi program-program pembangunan. Sembilan puluh hari lagi, warga DKI Jakarta bakal memilih, apakah masih memerlukan gubernur seperti A Hok, atau berpindah kepada satu dia antara dua sosok yang lain. Tiga Calon Gubernur dengan nuansa Tiga A yang kuat: Agus, A Hok dan Anies.
INDRAJPILIANG
Direktur Eksekutif Sang Gerilya Institute
