Berita Terpercaya Tajam Terkini

Inpres 1/2022, Siapkah BPJS Kesehatan?

0

Pertama sekali, mari kita bedah dulu isi UU SJSN Nomor 40/2004, khususnya pada pasal 1 ayat (8), yang berbunyi: “Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”.

Kemudian pada pasal 4 yang mencantumkan 9 prinsip, salah satunya adalah kepesertaan bersifat wajib.

Bagaimana makna bersifat wajib apakah serentak atau bertahap. Diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang itu “Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat”.

Selanjutnya pada UU BPJS, berdasarkan pasal 16, dan 17 ayat (5), dikeluarkan PP Nomor 86/2013, tentang Sanksi Administrasi, yang mencakup 3 fase yakni a.teguran tertulis; b.denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

PP Nomor 86/2013 telah dikeluarkan menjelang diluncurkannya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 1 Januari 2014. Secara bertahap, penerapan sanksi dimulai dari sektor pengurusan ijin perusahaan, SIM dan STNK.

Setelah delapan tahun program JKN berjalan, barulah pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1/2022 diterbitkan, yang fokusnya pada Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Optimalisasi dimaksud mencakup semua hal yang ditangani sektor kementerian terkait, Gubernur, Bupati/Walikota yang beririsan dengan urusan JKN, mulai dari keuangan, pelayanan, kepesertaan, regulasi teknis, penguatan kelembagaan, dan koordinasi antar lembaga.

Optimalisasi diperlukan, karena dengan cakupan peserta sudah lebih 86% dari total penduduk, cenderung stagnan, dan semakin bertambahnya peserta yang non aktif (menunggak membayar iuran).

Inpres ini memang luar biasa, menyasar 30 lembaga, 23 diantaranya Menko dan Kementerian Negara. Optimalisasi JKN di masing-masing lembaga disesuaikan dengan tupoksinya. Sejauh mana upaya yang dapat dilakukan agar JKN menjadi program Nasional yang benar-benar bermutu, bermartabat, dan dapat meningkatkan kesehatan penduduk secara perorangan.

Sasaran yang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat dan kalangan anggota DPR, peran Kementerian Agama. mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional:

Kementerian ATR/Kepala BPN, ditugaskan untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kedua kementerian itu, fokusnya hanya pada peningkatan cakupan kepesertaan, dan menjaring mereka yang mampu bayar tetapi menunggak pembayaran. Mereka itu diharuskan bayar kalau mau umroh, dan haji khusus, dan juga mereka yang hendak transaksi jual beli tanah.

Artinya mereka itu tidak wajar jika menunggak JKN, atau tidak menjadi peserta JKN secara mandiri. Persoalan bukan tidak mampu bayar tetapi tidak mau membayar dan atau tidak mau menjadi peserta JKN yang diwajibkan negara.

Bagaimana jika yang Umroh itu orang miskin, pergi umroh ada yang membayarkan nya. Tidak perlu repot lampirkan saja kartu JKN PBI, sebagai tanda orang miskin selesai urusan. Demikian juga yang transaksi jual beli tanah melalui hibah atau diwakafkan untuk orang miskin, juga tidak ada masalah, lampirkan kartu JKN PBI bagi orang miskin yang dapat wakaf atau hibah. Yang memberi wakaf bagaimana? Tentu yang memberi wakaf itu orang mampu, apa mungkin nunggak JKN? Tentu sangat memalukan.

Alur pikiran diatas, rupanya tidak sejalan dengan alur berpikir salah seorang anggota DPR. Kita simak yang ditulis Kompas.com. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengkritik kebijakan pemerintah yang menerapkan syarat baru dalam melakukan jual beli tanah, yakni dengan melampirkan BPJS Kesehatan.

Luqman berpendapat, kebijakan yang memaksa masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan itu merupakan kebijakan yang konyol dan irasional “Terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktek kekuasaan yang konyol, irasional dan sewenang-wenang” kata Luqman saat dihubungi, Sabtu (19/2/2022).

Dia menegaskan, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara, sehingga dalam melindungi hak tersebut maka negara tidak boleh memberangus hak yang lainnya. “Lahirnya kebijakan ini membuat saya curiga adanya anasir jahat yang menyusup di sekitar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya dan dengan sengaja mendorong lahirnya kebijakan yang membenturkan presiden dengan rakyat” kata Luqman.

Ada dua sudut pandang yang berbeda antara Presiden dengan Luqman Hakim, yaitu Presiden mengedepankan pada kewajiban rakyat, sedang Luqman Hakim pada hak rakyat, dengan dibumbui kecurigaan adanya anasir jahat di belakang Presiden.

Kondisi diatas merupakan phenomena yang menarik. Soal Inpres Nomor 1/2022, anggota DPR itu garis lurus melindungi kepentingan rakyat, hebat, luar biasa. Lahirnya UU Nomor 11/2021 tentang Cipta Kerja, dan UU IKN, anggota DPR garis lurus pada Ketua Umumnya, dan keinginan Presiden, walaupun berbeda dengan kepentingan buruh dan masyarakat.

Apa Yang Perlu Dicermati?

Menurut hemat penulis, ada 4 sektor yang perlu dicermati korelasi dan irisan tugas yang tebal dan memerlukan kolaborasi sebagaimana yang dimaksud Inpres Nomor 1/2022, dengan tidak mengabaikan sektor lainnya, yang juga sangat penting, terutama terkait dengan cakupan kepesertaan, dan mengaktifkan peserta.

Keempat sektor itu, adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kemendagri dan BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan diinstruksikan untuk mensinkronkan data pembayar pajak dikaitkan dengan kepeserta JKN, supaya mereka yang punya NPWP juga peserta JKN. Kepesertaan anggota keluarga lain PPU Penyelenggara Negara menjadi peserta aktif JKN. Menjaga kesinambungan dana JKN (sesuai amanat UU SJSN). Pemotongan DAU atau/dan dana bagi hasil terhadap Pemda yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Kemenkeu ini, harus dioptimalkan oleh BPJS Kesehatan untuk kelanjutan kepesertaan, dan jaminan kelanjutan pembayaran klaim faskes, dan mendapatkan langsung potongan dana Pemda yang menunggak iuran peserta yang menjadi kewajiban Pemda. BPJS Kesehatan tidak perlu menghabiskan energinya untuk menggedor Pemda yang ogah-ogahan bayar iuran.

Yang paling banyak dapat tugas yang diinstruksikan Presiden, adalah Menteri kesehatan. sebanyak 9 poin yang menjadi pekerjaan rumah Menkes. Pertama; melakukan bongkar pasang berbagai regulasi teknis pelayanan kesehatan terkait dengan program JKN. Itu banyak sekali. Semua Permenkes, Surat Edaran Menteri harus di review dan disesuaikan dan disinkronkan dengan program JKN, supaya lebih efektif, dan efisien. Kedua; mempercepat penyelesaian standardisasi pelayanan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Standardisasi itu, menjadi penting agar pelayanan JKN ada batas atasnya. Sekarang ini batas atasnya “langit” sebagai makna dari pelayanan JKN semua indikasi medis, komprehensif, mulai promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. PNPK menjadi rujukan semua RS sebagai pedoman pelayanan klinis/clinical pathway. Ketiga; memastikan tenaga kesehatan yang ditugaskan pada program pemerintah peserta aktif JKN. Keempat; Ketersedian obat sesuai dengan Fornas dan kompendium alat kesehatan, ini sudah dilakanakan. Kelima; menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan bersama Pemerintah Daerah. Sudah berjalan, walaupun masih belum optimal. Keenam; menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam program JKN. Persoalan tarif ini, memang sesuatu yang sepertinya kramat sekali. Tidak tersentuh. Tidak pernah ada penyesuaian secara keseluruhan. Pergeseran tarif hanya pada antar kelas type RS, dan kelompok keahlian medis. Adanya Inpres ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak disesuaikan. BPJS kesehatan harus terlibat aktif. Karena sebagai pembayar faskes diihat juga kekuatan kantong dan korelasinya dengan besaran iuran. Ketujuh; melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program JKN pada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Interoperabilitas sistem sangat penting, tetapi sangat sulit dilaksanakan oleh kedua lembaga itu secara terpadu. Harus ada keterbukaan kedua belah pihak demi untuk kepentingan yang sama. Inpres ini diharapkan dapat mempercepat proses, supaya berbagai strategi perencanaan pelayanan kepesertaan dapat terpadu dan solid.

Kedelapan; memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program JKN. Terkait hal ini, pihak BPJS Kesehatan harus di front liner, berkolaborasi dengan Kemenkes dalam upaya mengintegrasikannya dengan promosi kesehatan masyarakat. Kesembilan; meningkatkan implementasi koordinasi antar- penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta. Hal ini memang perlu diatur lebih detail lagi, dikaitkan dengan urun biaya dan naik kelas perawatan yang diatur dalam UU dan Perpres JKN.

Kementerian Dalam negeri, mendapatkan tugas yang banyak juga, karena harus mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan Gubernur, Bupati dan Walikota di lapangan untuk mengoptimalkan program JKN, sesuai wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Atas kendali Mendagri, melalui Inmendagri misalnya, tentu akan mempermudah bagi BPJS Kesehatan untuk padanan data NIK, sehingga memudahkan dalam memantau tingkat keberlangsungan peserta dan aksesibilitas pelayanan yang harus diperoleh peserta.

Berikutnya, apa yang harus diperbuat BPJS Kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden. Dalam Inpres itu, sebanyak 12 poin yang memerlukan optimalisasi program JKN oleh BPJS Kesehatan. Keduabelas itu intinya adalah:
• peserta mendapat akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan memberikan identitas peserta;
• meningkatkan advokasi, kampanye dan sosialisasi program JKN, dengan mempublikasikan apa saja hak-hak peserta;
• bekerjasama dengan stakeholder, terkait kemudahan pelayanan pendaftaran, pengembangan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta;
• penegakan kepatuhan pembayaran dan penyampaian data peserta, termasuk upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran;
• kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik;
• perluasan kerjasama dengan faskes sesuai dengan kebutuhan;
• mengkaji dan evaluasi regulasi dan pengembangan inovasi untuk perbaikan implementasi program JKN dan keberlanjutannya;
• pemadanan data peserta JKN dengan kementerian/lembaga penyedia data, untuk akurasi dan validitas data peserta JKN;
• bekerjasama dengan Menkeu untuk penagihan piutang iuran peserta JKN, setelah upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan tidak membuahkan hasil;
• melakukan interoperabilitas sistem dengan Kemenkes untuk keterpaduan data program JKN dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang solid dan terpadu;
• mengedepankan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat JKN;
• implementasi koordinasi dengan penyelenggara jaminan BUMN dan atau swasta.

Keduabelas poin diatas, semuanya sudah dikerjakan BPJS Kesehatan, tetapi dengan skala prioritas yang berbeda. Adanya yang jalannya cepat, tetapi ada juga yang terseok-seok apalagi yang terkait kolaborasi dengan kementerian/lembaga. Instrumen Inpres ini, Presiden memberikan amunisi kepada Direksi BPJS Kesehatan untuk tidak terbungkuk-bungkuk tetapi berdiri tegak lurus sebagai sesama penyelenggara negara.

Hilangkan stigma BPJS Kesehatan hanya sekedar operator, padahal UU SJSN dan BPJS mengamanatkan sebagai implementator, dan dalam lingkup tertentu sebagai regulator.

Kalaupun nanti menjadi raksasa yang perkasa, jadilah raksasa yang melindungi dan memastikan peserta mendapatkan haknya atas pelayanan dasar kesehatan. itu misi suci BPJS Kesehatan yang tidak boleh dilupakan. Jangan membuat kebijakan yang mengalahkan kepentingan peserta, sebab BPJS kesehatan itu yang menarik iuran peserta.

Untuk mutu pelayanan faskes itu menjadi tanggung jawab pemerintah, dan BPJS Kesehatan yang bekerjasama dengan faskes, harus memastikan memilih faskes yang pelayanannya bermutu dengan tarif terkendali.

Kesimpulan

Sudah waktunya Presiden menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan program JKN, sebagai bentuk mekanisme bertahap dalam cakupan kepesertaan sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan UU SJSN.

Upaya sosialisasi, advokasi dan mencermati dinamika pelaksanaan program JKN selama 8 tahun ini (2014-2021) dengan cakupan peserta 86% dan ingin mencapai universal health coverage 98% pada tahun 2024, tentu memerlukan mobilasi semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Inpres ini salah satu ujung tombak yang harus digunakan oleh BPJS Kesehatan dengan bijak, efektif dan efisien. Jika tidak, maka ujung tombak itu menjadi tumpul, atau macan ompong, yang tidak memberikan manfaat apapun bagi peserta JKN yang sudah mencakup hampir seluruh penduduk. Selamat bekerja seluruh pengelola BPJS Kesehatan semoga anda mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amiin.

 

Dr. CHAZALI H. SITUMORANG

Ketua DJSN 2011-2015

Leave A Reply

Your email address will not be published.