Berita Terpercaya Tajam Terkini

Guru Besar Unair Ini Nilai Syarat Vaksinasi Booster Bagi Yang Mau Mudik Sudah Tepat

0
Ilustrasi. (foto: galih pradipta/antara)

SURABAYA – Pemerintah telah memutuskan bahwa pada Ramadhan tahun 2022 ini, masyarakat diperbolehkan untuk mudik. Hanya dengan syarat bagi mereka yang telah melakukan vaksinasi booster. Penetapan aturan tersebut mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menolak.

Guru besar sosiologi FISIP Universitas Airlangga Prof. Dr. Bagong Suyanto guru besar Universitas Airlangga menjelaskan bahwa keputusan itu memang merupakan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

“Saya kira aturan ini sudah tepat. Karena menurut data terdapat pola dimana kasus penularan  Covid-19 meningkat saat libur panjang. Saya kira pemerintah belajar dari peristiwa sebelum-sebelumnya,” ujar Bagong, Selasa (29/3/2022)

Dekan FISIP Universitas tersebut menambahkan bahwa masyarakat merupakan salah satu instrumen yang penting dalam pengendalian angka penularan virus Covid-19. Di sisi lain, kegiatan mudik merupakan tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

“Bagi masyarakat, mudik itu syarat nilai, norma, dan kerinduan akan keluarga,” ujarnya.

Karenanya, pasti akan ada perubahan dalam perilaku masyarakat untuk menyesuaikan dengan aturan ini. “Ada penyiasatan yang dilakukan masyarakat, misalnya dengan mudik lebih awal atau memanfaatkan jalan tikus,” tutur mantan konsultan UNICEF.

Akan tetapi, terdapat perbedaan antara mudik tahun 2022 dengan 2021. Perbedaan itu terletak pada keputusan yang diambil pemerintah yang tidak lagi represif terhadap kegiatan mudik.

“Pemerintah justru memfasilitasi dengan syarat vaksinasi booster tersebut alih-alih memberi sanksi. Ini bagus saya kira,” jelasnya.

Fasilitasi pemerintah, menurut Bagong ditujukan untuk mencegah mobilisasi yang tidak terkontrol dari masyarakat. Kendati demikian, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam jumlah vaksin yang beredar di masyarakat.

“Itu dilema yang dihadapi pemerintah. Memang perbedaan pendapat pasti ada. Polaritas masyarakat menjadi salah satu sumber konflik. Akan tetapi, perbedaan pendapat ini tidak akan ter-eskalasi dan tidak akan membesar jadi konflik substansial kok,” pungkas Bagong.

(pkip/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.