BANTEN – Selain Jawa Barat, provinsi Banten sejatinya dikenal kaya akan destinasi wisata mulai dari wisata pantai, wisata budaya, bahkan wisata sejarah. Namun tak jarang, kekayaan wisata tersebut dinilai tidak diikuti dengan manajemen pariwisata yang profesional dan mampu memberikan kesan positif bagi pengunjung yang datang.
Terbaru, saat libur panjang sejak 5-7 Mei 2016, padatnya kunjungan wisatawan ke Pantai Anyer misalnya tak bisa dihindarkan. Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi menyesalkan kian maraknya pungli (pungutan liar) di sekitar kawasan wisata Pantai Anyer. Maraknya pungli ini tentu diluar kejadian melonjaknya harga makanan dan minuman di sekitar lokasi yang bisa naik hingha 10 kali lipat.
Pada momentum libur panjang ini, pihak YLKI menemukan adanya pungli di Pantai Matahari Carita, seorang preman yang mengaku petugas resmi (dengan bukti tiket) mengenakan tarif parkir atau tarif masuk sebesar Rp 100.000 per mobil. Kemudian, di Pantai Jambu tarifnya berbeda yakni Rp 50.000 per mobil. Bahkan, di Pantai Karang Bolong Rp 15.000 per kepala, belum termasuk parkir mobil.
“Tarif semahal itu resmi atau tidak, sementara fasilitas penunjang di pantai-pantai tersebut sangat minim. Konsumen dengan kantong tipis dipastikan akan sulit masuk ke area tersebut, sementara mayoritas pantai aksesnya telah tertutup hotel dan resor wisata,” ujar Tulus dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (7/6/2016) pagi.
Dalam pengamatan langsungnya, Tulus menambahkan pungli jiga ditemukan di destinasi wisata sejarah Masjid Agung di area Banten Lama. Masjid yang kondisinya sangat kotor, kumuh dan tidak tertata ternyata tak lepas dari pungli.
“Sama sekali tidak mencerminkan lingkungan masjid, yang seharusnya rapi, bersih, sehat dan Islami. Saat masuk area masjid pun tidak lepas dari pungutan “uang kopi” pak ogah, plus pungutan parkir yang double,” imbuh Tulus dengan nada kecewa.
Karenanya, YLKI mendesak Gubernur Banten, Rano Karno untuk memberantas pungli-pungli dimaksud, atau menjadikan legal tarif yang ada guna mendulang pendapatan asli daerah. YLKI juga mendesak Gubernur Banten mampu mengubah Masjid Agung di Banten lama menjadi wisata sejarah yang beradab dan Islami.
“Jika tak ada perubahan bisa dipastikan wisatawan akan malas datang ke Banten. Padahal dari sisi ekonomi mikro, wisatawan potensi besar untuk menggerakkan sektor ekonomi riil di Provinsi Banten,” pungkas Tulus.
(bm/bti)
