Berita Terpercaya Tajam Terkini

Faskes Primer Sebagai Gatekeeper

0

 

Peran gatekeeper dalam sistem kesehatan mirip dengan goalkeeper dalam suatu permainan bola kaki, peranan penjaga gawang atau kiper menjadi sangat penting dan menentukan untuk menahan goal pada gawang. Tidak ada gunanya penyerang yang handal, tetapi saat mengalami serangan balik, kipernya lebai. Penonton pasti kecewa.

Dalam kesehatan, jika gatekeeper di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) lebai, maka rumah sakit (RS) sebagai fasilitas kesehatan (faskes) rujukan akan babak belur melayani pasien yang “dilepas” FKTP, disebut juga faskes primer. Sebagai gatekeeper melakukan skrining untuk menyaring setidaknya mengurangi serbuan masyarakat yang ingin langsung ke RS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka inginkan.

Kenapa perlu adanya gatekeeper? Sebab pembiayaan kesehatan di RS itu mahal, padahal penyakit yang perlu diobati tidak perlu dilakukan di RS, cukup di FKTP dengan biaya yang lebih murah. Bahkan mungkin tidak perlu ada tindakan medis jika promosi kesehatan dilakukan secara optimal oleh FKTP.

Dalam konsep sistem kesehatan, gatekeeper di FKTP itu dimaksudkan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar berfungsi optimal sesuai standar kompetensinya dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan medik.

Kita berhadapan dengan situasi masyarakat yang ingin mengakses pelayanan kesehatan bukan sekedar yang dibutuhkan (pelayanan kesehatan dasar) tetapi yang diinginkannya (spesialistik). Akibatnya biaya kesehatan menjadi mahal, belum lagi potensi terjadinya moral hazard bahkan fraud.

Membangun budaya hidup sehat di kalangan masyarakat, merupakan tugas yang juga sangat penting dilakukan oleh FKTP yang sering disebut dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), disamping peranannya melakukan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara proporsional.

Sangat tepatlah apa yang diutarakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam konsep Transformasi Sistem Kesehatan pada tahun lalu, yang dimulai dari tahun 2021 hingga 2024, dengan berfokus pada 6 bidang yakni; transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan transfromasi teknologi kesehatan.

Keenam bidang transformasi itu, atau kita sebut juga 6 Pilar Transformasi Kesehatan dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu kategori program utama dan program mendasar. Kedua kategori ini saling komplementari dengan berbagai strategi pendekatan yang spesifik sesuai karakter dan kebutuhan program.

Kita mencermati transformasi layanan primer berada diurutan pertama, tentu juga langkah pertama untuk menuju langkah berikutnya. Menkes mengelaborasi transformasi layanan primer dengan memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer.

Menkes menitikberatkan pada aktivitas promotif dan preventif, untuk masyarakat tetap berada dalam keadaan sehat. Disamping itu secara simultan perlu diperbaiki skrining kesehatan dan peningkatan kapasitas layanan primer.

Penjelasan Menkes itu sangatlah tepat, dan dapat disederhanakan dengan satu kata kunci “Layanan Primer Sebagai Gatekeeper”.

Pemerintah menyadari, bahwa Sistem Kesehatan tidak cukup dan tidak mungkin selesai di Layanan Primer. Kelima transformasi sistem kesehatan lainnya sangat diperlukan dalam bentuk Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, penguatan SDM Kesehatan dan pengembangan Teknologi Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU  BPJS), untuk memperbaiki dan memperkuat Layanan Primer dan Rujukan dengan pola pembiayaan melalui sistem iuran peserta JKN (contribution base). Memang JKN lebih difokuskan pada UKP sebagai bentuk pelayanan kuratif, walaupun ada upaya promotif dan preventif tapi dalam skala kecil dan perorangan. Skala besar (masyarakat) masih menjadi tanggung jawab pemerintah melalui berbagai program UKM.

Agar fungsi gatekeeper di Faskes Primer dapat maksimal dalam Transformasi Sistem Kesehatan, maka struktur pembiayaan kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD_ perlu dilakukan review, untuk menuju masyarakat Indonesia yang sehat.

Ada dua pertanyaan penting yang perlu segera dijawab. Pertama; Apakah proporsi pembiyaan kesehatan dalam APBN dan APBD sektor kesehatan sudah menempatkan upaya promotif dan preventif secara proporsional? Kedua; Apakah perintah UU 36/2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan 5% dari APBN digunakan untuk sektor kesehatan sudah dilaksanakan?

Pertanyaan pertama, semua aparatur kesehatan di pusat maupun di daerah akan memberikan jawaban yang sama. Belum proporsional. Program Promkes (promotif dan preventif) akan “dikalahkan” jika berhadapan dengan program kuratif dan rehabilitatif.

Bahkan dalam perencanaannya saja, alokasi Promkes jauh lebih kecil dibandingkan Layanan Rujukan. Hal ini karena unit cost komponen Layanan Rujukan lebih besar, dibarengi dengan pasien ke rumah sakit meningkat tajam sejak era JKN, kecuali 2 tahun terakhir karena wabah Covid-19.

Potret APBN Sektor kesehatan itu, juga bewarnai APBD Sektor kesehatan di propinsi dan Kabupaten/Kota yang menganggarkan minimal 10% dari APBD diluar gaji, untuk sektor kesehatan.

Lantas, sesuai dengan pertanyaan kedua, alokasi 5% dari APBN sektor kesehatan apakah secara nyata digunakan untuk sektor kesehatan?

Mari kita cermati, belanja APBN di sektor kesehatan. 5% dari APBN 2021 ( Rp 2.750 triliun), berarti sebesar Rp 137,5 Triliun. Dari alokasi sebesar Rp 137.5 Triliun, lebih dari Rp 40 Triliun digunakan untuk belanja Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN untuk orang miskin dan tidak mampu sesuai amanat UU SJSN, bukan mengacu pada UU Kesehatan.

Idealnya PBI JKN dalam struktur Perlindungan Sosial APBN bukan dimasukkan pada sektor kesehatan tetapi sektor jaminan sosial yang sampai saat ini Kementerian Keuangan belum mencantumkan nomenklatur itu, padahal ada dalam UU SJSN.

Implikasinya, anggaran Rp 137,5 Triliun, berkurang sekitar 1,5%, sisanya sekitar Rp 97 Triliun atau sekitar 3,5%. Maknanya kewajiban alokasi 5% dari APBN untuk sektor kesehatan (sesuai amanat UU 36/2009) belum dipenuhi.

Jika Menkes dapat memperjuangkan agar Pemerintah dapat memenuhi kewajiban sesuai UU Kesehatan, maka akan masuk dana APBN sektor kesehatan sekitar Rp 40 Triliun, dan keseluruhannya dapat dialokasikan untuk Pelayanan Primer dengan mengedepankan promotif dan preventif kesehatan, maka peran gatekeeper Faskes Promer akan dapat lebih dihandalkan.

Dengan dana yang cukup, peningkatan mutu Faskes Primer yang berjumlah lebih 25.000 (PKM, Klinik, Laboratorium, UTD) melalui sertifikasi akreditasi oleh LIPA (Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi) akan tercapai tahun 2024 sebagaimana yang direncanakan pemerintah.

Kita mencermati, saat ini untuk merespons kebijakan pemerintah di atas, beberapa LIPA sudah dibentuk oleh ahli-ahli kesehatan masyarakat profesional, diantaranya adalah Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI), yang pada tanngal 21 Mei 2022 lalu melaksanakan Webinar “ Sosialisasi Lafkespri dan Pencegahan&Pengendalian Infeksi di FKTP” yang diikuti 1.000 peserta (Klinik dan Puskesmas) dan 800 lebih melalui Youtube.

Kita optimis, masyarakat sehat dapat diwujudkan, dan pilar-pilar transformasi sistem kesehatan lainnya dapat berfungsi kokoh untuk mengimplementasikan visi Presiden guna “mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”. Semoga.

 

CHAZALI H. SITUMORANG

Ketua Umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI) dan Pemerhati Kebijakan Publik

Leave A Reply

Your email address will not be published.