Thursday, March 28, 2024
HomeSains TeknologiKesehatanEpidemiolog Minta Pemerintah Atur Program Vaksinasi Agar Tidak Terjadi Kerumunan

Epidemiolog Minta Pemerintah Atur Program Vaksinasi Agar Tidak Terjadi Kerumunan

Vaksinasi Jangan sampai timbulkan kerumunan
Kerumunan dan mengularnya peserta program vaksinasi di Tangerang beberapa waktu lalu. (foto: istimewa)

 

SURABAYA – Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi dalam rangka mempercepat penanganan wabah pandemi Covid-19 dalam sebulan terakhir memang menggembirakan. Tetapi prakteknya banyak menimbulkan kerumunan apalagi jumlah peserta yang mengikuti bisa sampai ribuan.

Menanggapi hal tersebut, epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani, Ph.D mengapresiasi tingginya minat masyarakat sehingga upaya kekebalan komunitas (herd immunity) dapat segera tercapai.

“Tentu kita apresiasi perubahan sikap masyarakat dari yang semula enggan mengikuti hingga akhirnya antusiasmenya sangat tinggi belakangan ini. Artinya pendekatan yang dilakukan pemerintah efektif,” ujar Laura Navika Yamani kepada cakrawarta.com, Minggu (15/8/2021).

Namun, Laura justru menyayangkan ketika di lapangan ternyata pengelolaan program vaksinasi sedikit abai terhadap protokol kesehatan (prokes) ketat yang ditetapkan pemerintah sendiri.

“Saya melihat di beberapa lokasi program vaksinasi justru menimbulkan kerumunan. Ini seharusnya diantisipasi sejak awal. Jangan sampai kita dikejutkan di kemudian hari munculnya kluster kerumunan vaksinasi,” tegas wanita yang menyelesaikan program doktornya di Kobe University Jepang itu.

Karena itu, Laura menyarankan pada pemerintah untuk mengalokasikan penyebaran program vaksinasi di beberapa titik. Misal di setiap kelurahan dan puskesmas dengan mengatur jadwal peserta yang datang dengan batasan jumlah tertentu.

“Jadi titik programnya disebar yang dekat dengan warga seperti kantor kelurahan, puskesmas dan lainnya. Bisa juga dengan mengatur jumlah peserta dan waktu vaksinasi. Ini penting agar program vaksinasi juga tidak bertentangan dengan kampanye protokol kesehatan yang digaungkan pemerintah,” pungkas Dosen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair itu.

(bus/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular