SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan strategi graduasi mandiri ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pemberdayaan masyarakat dengan sinergi lintas sektoral akan dilakukan selama tiga bulan ke depan di lima daerah prioritas.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng, Harso Susilo saat bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di kantornya, Rabu (29/9/2021). Harso mengatakan, di Jawa Tengah ada 859.288 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Sesuai usulan Bapak, kita pakai strategi graduasi ekonomi mandiri. Jadi kita melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas program lintas sektoral secara berkelanjutan,” ujar Harso kepada Ganjar.
Dengan cara itu, lanjut Harso, pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan mengubah mindset para KPM. Mereka yang selama ini menerima bansos dan lainnya, dilatih ketrampilan tangan hingga wirausaha.
Kepada Harso, Ganjar meminta agar strategi tersebut segera diterapkan di lima daerah prioritas yang disorot pemerintah pusat. Sehingga target menanggulangi kemiskinan ekstrem di sana dapat selesai dalam tiga bulan.
“Kalau 3 bulan, ini tadi diperintahkan di 5 lokasi uji coba bisa. Tiap bulan setelah kita bantu nanti dua bulan kita evaluasi pendapatannya meningkat atau tidak, dengan kroyokan SKPD. Setelah bekerja di rumah mereka nganggur nggak? Kalau nganggur itu dari Dishanpan itu ada Desa Mandiri Pangan, bantuan ternak, dan juga bibit benih pekarangan, Dinas Perikanan ada lele dan hiu, paus dan ubur-ubur,” kata Harso usai bertemu Ganjar.
Harso mengatakan, dengan cara itu juga pihaknya menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng dalam dua tahun.
“Yang penting mereka ada masukan pendapatan. Sehingga dengan garis kemiskinan mereka di atas 500ribu, mereka sudah lepas dari garis kemiskinan. Dari hitungan kami dengan peningkatan pendapatan bisa terlihat di dua tahun. Dua tahun itu karena se Jawa Tengah 800an ribu itu sekian yang disasar, karena secara bertahap merubah mindset mereka untuk mandiri, tidak hanya zona nyaman menerima bansos,” kata Harso.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah sejalan dengan program itu. Tugas pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan data itu dengan benar, sesuai fakta, dan sesuai dengan data dari pemerintah pusat. Tentunya agar kelompok sasaran dapat dijangkau oleh bantuan dan tidak meleset.
“Tadi saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya dimana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,” kata Ganjar usai mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara daring pada Selasa (28/9/2021) kemarin.
(nad/bti)
