Berita Terpercaya Tajam Terkini

Dilema Penanganan Fakir Miskin

0

Tulisan ini merupakan bagian lanjutan dari artikel sebelumnya. Perintah Undang-Undang (UU) Dasar 1945, sudah sangatlah jelas terkait keberpihakan Negara Republik Indonesia untuk mengatasi persoalan fakir miskin di Indonesia. Kebijakan negara itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, mulai dari Presiden sampai dengan pembantunya (para menteri).

Salah satu kebijakan negara dimaksud tercantum dalam pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pada ayat 1, dikeluarkan Undang-Undang untuk mengatur bagaimana dan siapa perangkat penyelenggara negara untuk melaksanakan dan bertanggung jawab. Lalu terbitlah UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yang memberikan mandat kepada menteri sosial (mensos) untuk melaksanakan UU tersebut.

Lantas bagaimana dengan ayat 2? Diterbitkanlah 2 UU yaitu UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pembentukan Badan Penyelenggaranya dalam UU Nomor 24/2011. Terkait dengan ayat 3, diterbitkanlah UU tentang Kesehatan Nomor 36/2009. Ketiga pilar UU sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga dengan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Sekarang ini musibah menimpa kementerian sosial (Kemensos). Perpres 110/2021 tentang Kemensos, nomenklatur Direktorat Jenderal yang menangani fakir miskin ternyata dihapus. Hal itu berarti Kemensos tidak boleh lagi menangani fakir miskin. Kerjaannya cukup memberikan bantuan sosial untuk korban bencana alam, korban bencana sosial, jaminan sosial dalam skema program keluarga harapan (PKH), pemberdayaan sosial dan rehabilitas sosial.

Perubahan itu sangat mendadak. Karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga RKAKL Kemensos 2022 masih mencantumkan Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM). Pihak Bappenas dan Kemenkeu belum bisa menindaklanjuti Perpres itu, karena regulasi lanjutan untuk struktur dibawahnya belum diterbitkan oleh MenPAN dan RB, sebagai alas aturan Mensos untuk menerbitkan Permensos tentang struktur baru dimaksud.

Dari informasi yang diperoleh, Dirjen dan Direktur terkait dari Direktorat Jenderal yang hendak dilikuidasi dan pejabat Eselon I lainnya tidak mengetahui dan tidak diajak bicara oleh Mensos Risma. Informasi itu sejalan dengan pernyataan Mensos pada media, bahwa Mensos membubarkan Ditjen PFM karena tidak berprestasi. Jadi ada keputusan sepihak dari seorang Menteri saja. Siapa yang menjadi advisor keputusan Mensos, merupakan pertanyaan besar yang perlu digali lebih lanjut.

Ada beberapa persoalan besar yang dihadapi Kemensos ke depan, sebagai implikasi dari terbitnya Perpres Nomor 110/2021 tentang Kemensos antara lain:

1. Berpotensi untuk dilakukannya Judicial Review ke Mahkamah Agung, karena Perpres 110/2021, bertentangan dengan UU Penanganan Fakir Miskin Nomor 13/2011 yaitu hilangnya tugas dan tanggung jawab Kemensos menangani fakir miskin yang diamanatkan dalam UU 13/2011.

2. Hilangnya program dengan nomenklatur Penanganan Fakir Miskin di Kemensos, termasuk target sasaran, dan indikator keberhasilannya tidak bisa lagi diukur.

3. Ditjen PFM untuk tahun 2022, alokasi program BPNT bagi Fakir Miskin, APBN mengalokasikan sebesar Rp 48 triliun. Skema Penanganan Fakir Miskin itu terstruktur, terukur, dan jelas target penerima manfaat, by name by address sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

4. Jika dana Rp 48 triliun untuk sasaran penerima fakir miskin dialihkan ke Ditjen Linjamsos (Perlindungan dan Jaminan Sosial) dengan skema bantuan sosial, penggunaan dana lebih fleksibel, karena sasaran dan lokasi penerima manfaat sangat longgar dan dengan mudah dialihkan.

5. Pada Ditjen Linjamsos, sudah ada program PKH dengan dana sekitar Rp 30 triliun. Mendapatkan dana limpahan Ditjen PFM sebesar Rp 48 triliun, akan menimbulkan overload beban kerja dan berpotensi terjadinya penyimpangan, jika sistem pengendalian tidak kuat.

6. Pendataan fakir miskin melalui DTKS yang dilaksanakan oleh Pusdatin akan kehilangan legalitas, karena tidak ada lagi fakir miskin dalam kamus Pusdatin.

7. Kemensos juga akan kehilangan legalitas menerbitkan Permensos tentang PBI JKN untuk dasar Kemenkes membayarkan peserta PBI JKN kepada BPJS Kesehatan.

8. Kemensos kehilangan fungsi koordinasi terhadap kementerian lainnya yang menangani fakir miskin dari aspek kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya yang tercantum dalam UU PFM.

9. Kemensos harus mampu menjelaskan kepada Komisi VIII DPR RI, tentang perobahan struktur organisasi dan rencana pergeseran Program dan Anggaran, dalam rangka pengawasan yang harus dilakukan DPR.

10. Terjadi kondisi birokrasi yang serba tidak pasti melanda ASN Kemensos, dengan jabatan eselon 2 dibiarkan kosong. Dari 6 jabatan eselon 2 di lingkungan Setjen, 4 Kepala Biro ( Keuangan, Perencanaan, Kepegawaian, Hukum) dibiarkan kosong. Ibu Risma selaku Mensos harus mengisi formasi itu dengan ASN yang career path-nya jelas, profesional, dan menguasai persoalan teknis di lingkungan jabatan yang akan diisi.

Dengan sepuluh persoalan yang dihadapi Kemensos, tentu tidak mudah mengatasinya. Apalagi proses konsolidasi kelembagaan dan birokrasi di internal Kemensos tidak berusaha untuk diperbaiki. Kita berharap Kemensos dapat menghindar dan melepaskan diri dari jepitan kepentingan politik tertentu, yang mengorbankan fakir miskin dan “penghuni” Kemensos.

CHAZALI H. SITUMORANG

Pemerhati Kebijakan Publik dan Dosen FISIP UNAS

Leave A Reply

Your email address will not be published.