Berita Terpercaya Tajam Terkini

Di Era Digital, Advokat Dituntut Meningkatkan Pengetahuan Hukum

0
Ketua Dewan Pengurus Daerah Pergerakan Seluruh Adokat Indonesia (DPD Persadi) Jakarta Irjen Pol (P) Dr. Abdul Gofur, S.H, M.H. (foto: istimewa)

JAKARTA – Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam membatasi setiap hak dan kewajiban manusia diperlukan hukum untuk mengaturnya, Karena itu Indonesia telah menetapkan dengan konstitusi nya sebagai negara hukum.

Pernyataan itu, disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah Pergerakan Seluruh Adokat Indonesia (DPD Persadi) Jakarta Irjen Pol (P) Dr. Abdul Gofur, S.H, M.H, Jumat (5/6/2022). Gofur berharap, setiap warga negara patut menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi, karena sejatinya hukum untuk menciptakan suatu ketertiban di suatu negara.

Gofur mengatakan, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia disamping hukum nya itu sendiri juga ditentukan penegak hukumnya juga Polri, Jaksa, Pengadilan serta tidak kala penting peran advokat sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam mengawal proses penegakkan hukum suatu perkara baik di pengadilan maupun diluar Pengadilan melalui proses restorative justice.

“Dengan kemajuan teknologi dan informasi serta era digital sekarang ini, para advokat dituntut untuk meningkatkan pengetahuan hukumnya. Permasalahan kejahatan menggunakan teknologi internet sebagai contoh investasi melalui robot trading saham yang lokus delicty-nya tidak hanya di Indonesia namun antar negara, ini sangat memerlukan pemahaman hukum lebih untuk para advokat dalam mendampingi kliennya,” ujar Gofur.

Gofur menyebutkan, sangat berterimah kasih kepada kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan keluarnya SKMA Nomor 73 Tahun 2015 yang mendasarkan dalam suratnya pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal tersebut, menurut Gofur yang menjadi dasar sistem organisasi advokat di Indonesia yang menganut sistem multi bar.

“Perdebatan sistem organisasi advokat terjawab sudah. Saya sangat mengharapkan kepada rekan advokat di berbagai organisasi advokat yang lain untuk membuat dan menyatukan organisasi advokat yang telah memiliki izin MenkumHam untuk membentuk satu dewan kehormatan dan satu dewan pengawas agar ukuran etik advokat menjadi sama di semua organisasi advokat,” ucap Gofur yang jhuga merupakan mantan Deputi Bakamla RI itu.

Gofur mengatakan, sebagai negara hukum maka Indonesia yang memiliki geografis dan jumlah penduduk yang padat serta negara maritim dengan jumlah 17.000 pulau dinilai sangat tepat apabila organisasi advokat Indonesia dalam sistem multi bar. Hal ini mengingat Indonesia berbeda dengan negara lain yang hanya satu daratan dimana wilayahnya tersambung menjadi satu sehingga sistemnya single bar.

“Pandangan sistem multibar dan satu dewan kehormatan dan satu dewan pengawas juga hasil diskusi Ketua DPD Persadi dengan Guru Besar Universitas Muslim Indonesia Makassar yaitu Prof. Dr. Laode Husen, S.H, M.H,” pungkas Gofur.

(anhar rosal/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.