Friday, March 29, 2024
HomePolitikaDaerahDepok Krisis Ruang Isolasi Dan ICU, Gubernur Jabar Dan Walikota Depok Disarankan...

Depok Krisis Ruang Isolasi Dan ICU, Gubernur Jabar Dan Walikota Depok Disarankan Koordinasi Dengan Gubernur DKI

ilustrasi. (foto: istimewa)

DEPOK – Lonjakan kasus positif Covid-19 di Kota Depok terus mengalami kenaikan, ada 3.623 pasien/kasus aktif Covid-19 di Depok yang masih diisolasi dan dirawat di rumah sakit. Jumlah pasien ini merupakan torehan tertinggi sepanjang riwayat pandemi di Depok. Angka itu naik drastis sekitar 250 persen dalam kurun tak sampai dua bulan. Pada awal lonjakan kasus pada 11 November 2020, tercatat ada 1.006 pasien Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menyebut, ketersediaan lokasi isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 di  kota Belimbing ini sudah semakin menipis. Kondisi mencekam itu, dijelaskan oleh Nova, karena dari hari ke hari presentase okupansi RS rujukan Covid-19 di Kota Depok terus meningkat. Dari total tempat tidur isolasi 591 unit dan Intensive Care Unit (ICU) 56 unit, di 21 rumah sakit rujukan, ketersediaannya hampir tidak ada.

Upaya maksimal sudah dilakukan oleh pemkot Depok dalam penanganan pandemi covid19, pemerintah Kota Depok mencoba memfungsikan dua wisma di Universitas Indonesia, yakni Wisma Makara dan Pusat Studi Jepang, untuk menampung ratusan orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 guna menekan penularan di rumah. Namun, temuan kasus baru Covid-19 tak mereda. Ibarat banjir, laju kasus Covid-19 yang tak terbendung ini pada gilirannya memicu kegawatan di rumah sakit sebagai hilir penanganan wabah. Selain itu dinkes kota Depok juga sedang menjajagi Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) untuk penambahan ruang isolasi dan penambahan ICU.

Sebagai informasi, data Covid-19 di Kota Depok saat ini, Minggu 10 Januari 2021, telah mencapai 19.650 kasus dengan rincian 15.364 orang sembuh, 462 orang meninggal dunia, dan sisanya sebanyak 3.824 orang masih positif Covid-19.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan menyatakan Depok, bersama Karawang, “siaga satu” karena empat pekan berturut-turut masuk zona merah berdasarkan data Satgas Covid-19 pusat, alias wilayah risiko tinggi penularan virus SARS-CoV-2.

Menanggapi kondisi tersebut Kolektif Pimpinan Daerah Relawan Kesehatan Indonesia Kota Depok (KPD Rekan Indonesia Kota Depok) melalui Ketua Bidang Advokasi Kesehatan, Maryati mengatakan situasi Depok saat ini sangat mencekam. Hampir semua RS yang menangani covid19 ruang isolasi dan ICU semua terpakai.

“Bukan hanya ruang isolasi dan ICU tapi situasi di IGD pun full hampir di semua RS yang menangani covid19 di Depok. total ada 591 tempat tidur isolasi pasien Covid-19 di 21 rumah sakit di Depok,” jelas Maryati.

Untuk itu, Maryati mengingatkan kepada seluruh warga Depok agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin sehingga angka positif di Kota Depok bisa cepat melandai.

“Sekarang warga semakin tidak peduli lagi dengan situasi covid19 ini, mungkin karena warga melihat orang-orang di atas terutama para pemimpin dan tokoh tidak memberikan keteladanan dalam menjalankan protokol kesehatan,” tegas Maryati.

Sementara itu, Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Adjie Rimbawan menyarankan kepada gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok untuk mengajak Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi terkait semakin meningginya angka Covid-19 di Depok tersebut.

“Bukan hanya Depok tapi DKI juga mengalami lonjakan angka positif yang tinggi,” ujar Adjie biasa dipanggil.

Menurut Adjie, Depok perlu berkoordinasi dengan DKI Jakarta untuk membatasi pergerakan warga Depok ke DKI begitu juga sebaliknya. Mengingat banyak warga Depok yang mencari nafkah di DKI Jakarta sebagai pekerja atau karyawan.

“Sudah saatnya Depok dan DKI Jakarta bergandeng tangan untuk bisa membatasi pergerakan warga Depok sehingga pemutusan mata rantai penularan covid 19 dari Jakarta ke Depok dapat ditekan,” saran Adjie.

Bukan hanya Depok, Adjie juga menyarakan daerah penyangga lainnya seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang juga bisa bersama-sama DKI Jakarta serius dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

“PSBB Ketat yang akan diberlakukan pada tanggal 11 Januari-17 Februari 2021 ini diharapkan menjadi momentum para kepala daerah untuk bersama-sama menangani pandemi Covid-19 ini agar angka positif bisa dengan cepat ditekan hingga landai,” pungkas Adjie.

(an/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular