JAKARTA – Ketua Umum Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) Dr. Rahman Sabon Nama, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisasi asetnya yang bernilai ratusan triliun di seluruh Indonesia, termasuk aset milik IKKI di Jl. Bungur Besar No. 54 yang terbentang luas sampai Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat.
“Aset bidang-bidang tanah di berbagai daerah di Indonesia itu benar-benar adalah murni hak milik IKKI, yang harus dalam penguasaan IKKI untuk didayamanfaatkan guna kepentingan dan kesejahteraan anggota dan 27 juta petani kelapa di Indonesia,” kata Rahman kepada media ini, Minggu (26/11/2023).
Rahman menjelaskan bahwa sebagian besar aset IKKI berupa lahan tanah, gudang, bangunan kantor dan beberapa sekolah tingkat SLTP dan SLTA di NTT secara tidak sah dan melawan hukum, dijual dibawah tangan oleh oknum-oknum pengurusnya di berbagai daerah.
Itu sebabnya, upaya pengamanan aset-aset itu, yang dilakukan oleh IKKI dibawah kepemimpinannya, adalah untuk kepentingan IKKI dan Pusat Koperasi Kopra (PKK) yang sekarang tinggal 15 kepengurusan di seluruh Indonesia.
Upaya itu, tandas Rahman, ditempuh pengurus IKKI dibawah kepemimpinannya dengan mengaktifkan dan merevitalisasi PKK di daerah-daerah untuk merangkul petani kelapa yang mencapai 27 juta orang.
Rahman yang adalah cucu buyut Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratuloli, sejak 1981 menjadi karyawan IKKI dan sejak 2015 secara aklamasi didaulat menjadi Ketua Umum melalui rapat anggota IKKI yang dihadiri 12 PKK.
Kiprahnya yang panjang di IKKI sejak usia muda belia membuat Rahman yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) memahami seluk-beluk perjalanan induk koperasi kopra di Nusantara ini.
Rahman menyebut bahwa amar keputusan Mahkamah Agung atas gugatan Kementerian Perdagangan tahun 1989 tentang aset lahan tanah yang terletak di Jl. Bungur Besar No. 54 mempertegas secara hukum bahwa lahan tanah tersebut adalah milik IKKI yang sah.
Alumnus Lemhanas RI tersebut berharap agar pemerintah memberikan keleluasan, kepercayaan, dan dukungan kepada IKKI yang berdiri sejak 1954 yang resmi disahkan negara melalui Jawatan Koperasi No. 1503 Tgl 27 September 1957, untuk kembali berkiprah dan bangkit mengelola berbagai produk komoditas kelapa.
Selain untuk menghidupkan dan menyejahterakan jutaan petani dan keluarganya, kata Rahman, juga untuk menjadi salah satu dinamo penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dari aspek kapitalisasi industri berbahan baku buah kelapa. Mulai dari industri minyak goreng, briket batok kelapa, jok mobil dan mebel sabut kelapa, minuman nata de coco, maupun industri kosmetik sampai dengan farmasi.
Rahman mengatakan, wacana Presiden Jokowi pada Agustus 2023 tentang perlunya menutup ekspor buah kelapa menandai upaya Indonesia menggenjot pengembangan pengolahan hilirisasi produksi berbahan buah kelapa.
“Ini sinyal positif dan bagus itu menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, dan IKKI baik dan gembira,” kata Rahman.
Rahman mengatakan, hilirisasi kelapa di Indonesia masih sangat kecil. Padahal, menurut Rahman, Indonesia sejak dulu merupakan penghasil kelapa terbesar di dunia, tetapi tidak menjadi pemain utama pemasok kelapa di pasar dunia.
Ketua Umum IKKI ini mengatakan bahwa statistik produksi buah kelapa di dunia menunjukkan ada tiga pemain utama pemasok buah kelapa di dunia yaitu Filipina, Sri Lanka, dan India.
Padahal, ungkap dia, Filipina menghasilkan buah kelapa 15,4 juta ton/tahun, Sri Lanka 2,5 juta ton/tahun, dan India 11,9 ton/tahun. Sedangkan Indonesia justru menghasilkan buah kelapa 18,3 juta ton/tahun.
“Ironis jika Indonesia tidak menjadi pemasok nomor wahid di pasar dunia. Karena itu, ke depan, jika IKKI diberi dorongan oleh pemerintah untuk pengembangan kelembagaan, maka yakin, Indonesia dapat menjadi pemain utama hilirisasi produksi turunan kelapa di pasar dunia,” pungkas putra Adonara NTT itu.
(rafel/bti)
