Berita Terpercaya Tajam Terkini

Cegah Polarisasi dan Politik Identitas, Pemuda Surabaya Dorong Penurunan Ambang Batas Capres

0
Cak Hakim dan Cak Yasser soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
ilustrasi. (foto: sindonews)

 

SURABAYA – Ketentuan ambang batas 20% untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendatang, secara sistemik dinilaia akan sangat berdampak pada polarisasi, penyalahgunaan politik identitas, dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia termasuk keharmonisan masyarakat pasca penyelenggaraan pemilu.

“Politik identitas secara historis memang sudah ada bersama perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun saat ini justru disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan generasi muda rentan menjadi korban objek kepentingan politik pragmatis yang ternyata salah satu sebabnya banyak partai politik hanya mampu mengekor pada pemilihan presiden yang lebih menarik bagi pemilih yang sayangnya pendekatan you with us or aginst us seperti cebong-kampret masih terasa hingga sekarang akibat dua gelaran pilpres terakhir hanya terbatas dua paslon saja,” ujar H.M.I. el Hakim, S.H., M.H. selaku Koordinator Kaukus Pemuda Surabaya kepada media ini, Selasa (2/8/2022).

Karena itu, Cak Hakim -sapaan akrabnya- mengapresiasi segala upaya baik dari tokoh, civil society maupun partai politik untuk menurunkan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakilnya.

“Harapannya tentu usaha mereka bisa sukses di MK sehingga dampak dua pilpres sebelumnya dapat kita minimalisir. Jika upaya mereka berhasil tentu ini bisa membuka banyak alternatif bagi parpol agar konstituennya dapat mengusung dan menyeleksi pemimpin yang benar-benar best of the best dan bukan hanya itu-itu saja,” imbuh advokat muda yang baru saja menyelesaikan studi magisternya di Universitas Indonesia itu.

Menurut Cak Hakim, partisipasi dan aspirasi politik bagi generasi muda terkait isu-isu strategis seperti ambang batas dan lainnya menjadi penting untuk memberikan kontribusi berupa gagasan-gagasan konstruktif sesuai dengan aspirasi mereka sebagai generasi penerus bangsa.

“Pemilu 2024 merupakan momentum yang tepat bagi masyarakat terlebih generasi muda untuk benar-benar selektif memilih pejabat publik maupun partai politik sebagai sarana aspirasinya agar kepentingan dan kebutuhan mereka bisa benar-benar terfasilitasi serta diperjuangkan secara konsisten,” tegas Cak Hakim.

Untuk diketahui, syarat untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah 20% kursi di DPR atau 25% Suara nasional dari partai politik. Ketentuan tersebut sudah banyak digugat atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) baik oleh tokoh individual, institusi termasuk partai politik non-parlemen hingga delapan puluhan gugatan dilayangkan dan seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Terbaru partai politik parlemen yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mengajukan proses judicial review atas ketentuan presidential threshold tersebut dan masih proses bersidang pada akhir Juli 2022 kemarin hingga saat ini.

Sementara itu, pendapat serupa diberikan oleh Ketua Gema Keadilan Kota Surabaya Yasser Abror, S.Tr.T. dimana menurutnya dengan diturunkannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, masyarakat khususnya anak muda sebagai pemilih pemula, bisa mengusung menawarkan banyaknya local champions baik dari level gubernur, walikota maupun anggota DPRD dan tak hanya berkutat dengan tokoh yang itu-itu saja”.

“Kita memiliki banyak stok pemimpin di daerah dan masih muda sebagai alternatif calon pemimpin Indonesia di masa mendatang dan mereka semua berprestasi. Di Surabaya kita memiliki sosok seperti Walikota Cak Eri Cahyadi atau Ning Reni Astuti pimpinan DPRD Surabaya. Selain itu level Gubernur ada Mahyeldi di Sumatera Barat, Anies Baswedan di DKI Jakarta, Zulkiflimansyah di Nusa Tenggara Barat hingga tokoh pemuda dengan prestasi kelas dunia seperti Gamal Albinsaid. Mereka semua ini punya peluang yang sama dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendatang,” tandas Yasser.

Yasser berharap, usulan mengenai penurunan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bisa dikabulkan MK sehingga harapan generasi muda untuk memiliki alternatif pemimpin Indonesia mendatang di luar nama-nama itu-itu saja dapat terwujud.

(bus/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.