Berita Terpercaya Tajam Terkini

CBA Desak BPK Audit Pengelolaan Uang Buruh Oleh BPJS Ketenagakerjaan

0

BPJS Ketenagakerjaan Didesak Agar diaudit oleh BPK
ilustrasi. (foto: istimewa)

 

JAKARTA – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait pengelolaan uang buruh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, hingga Agustus 2021 saja, dana investasi buruh yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 514,74 triliun dan sampai akhir tahun diperkirakan berada di kisaran Rp 542,41 triliun.

“Harusnya dana ratusan triliun hasil dari jerih payah buruh bisa kembali dinikmati buruh bukan malah numpuk di Bank dan menghasilkan bunga, atau malah digunakan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan buruh,” ujar Kordinator CBA Jajang Nurjaman kepada cakrawarta.com, Jumat (31/12/2021).

Jajang memaparkan bagaimana “Fasilitas Manfaat Layanan Tambahan” berupa program Kredit Pemilikan Rumah KPR bagi buruh ternyata pengelolaannya amburadul.

“Program ini yang paling dibutuhkan oleh buruh tapi untuk pengajuan kredit saja para buruh seperti dikerjain oleh pihak bank dengan persyaratan berbelit-belit,” tegasnya.

Jajang menjelaskan bahwa dari ratusan triliun dana buruh yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan program KPR ini nilainya hanya secuil dibandingkan total dana yang diikelola. Fasilitas MLT untuk rumah buruh dari 2017 sampai Agustus 2021 baru dikucurkan sebesar Rp 655,49 miliar.

“Dalam kurun waktu 5 tahun ini baru 2.384 rumah yang berhasil dinikmati buruh. Bahkan dalam 3 tahun terakhir saja, angkanya terus menurun. Jika 2017 ada 658 rumah KPR untuk buruh, kemudian 2018 mencapai 1.385, tahun 2019 anjlok menjadi 398 rumah, bahkan tahun 2020 hanya 82 rumah,” papar Jajang.

Jajang menilai penurunan program perumahan bagi buruh sangat janggal. Bahkan menurutnya, dalam beberapa kasus di lapangan dari 100 buruh yang mengajukan pencairan kredit ke Bank hanya 3 yang berhasil. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa pekerja kontrak tidak bisa menikmati program KPR karena terbentur persyaratan di Bank. Tak hanya itu, ternyata dalam temuan CBA, ada pekerja tetap yang juga mengalami kesulitan saat mengajukan bantuan.

“Ini benar-benar dzalim. Padahal uang yang diikelola BPJS Ketenagakerjaan dan disimpan di Bank adalah hak buruh, tapi buruh seolah-olah harus ngemis ke Bank dan BPJS ketenagakerjaan,” kata Jajang prihatin.

Pihak CBA menilai ketidakbecusan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola fasilitas MLT program KPR jika terus dibiarkan akan sangat merugikan buruh, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara, karenanya ia meminta BPK segera bertindak.

“BPK harus segera melakukan audit investigasi terkait pengelolaan dana investasi BPJS ketenagakerjaan yang mencapai Rp 514,74 triliun, khususnya program perumahan bagi buruh. Agar jelas semuanya!” pungkas Jajang.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.