Amerika Serikat (AS) dan Rusia (dulunya disebut Uni Soviet) selalu tampil sebagai dua negara adidaya pemenang dalam Perang Dunia II.
AS dan Rusia inilah yang sejak dahulu hingga sekarang menjadi barometer dan ukuran buat pengamat di dunia internasional dalam hal menganalisa perkembangan gejolak politik di Timur Tengah maupun di kawasan dunia lainnya.
Di Irak yang saya kunjungi di bulan Desember 1992, pun demikian. Pengaruh AS dan Rusia pernah mendominir di kawasan itu. Jika dulu, hubungan dengan Rusia, dikarenakan Irak penganut setia Partai Ba’ath Arab Sosialis. Partai ini berdiri pada tanggal 7 April 1947 dan merupakan sebuah gerakan nasional Pan Arab yang bersifat kerakyatan dan revolusioner, tetapi hubungan kedua negara semakin melemah.
Sekarang, Partai Ba’ath sejak AS menginvasi Irak pada 17 Januari 1991, sudah dilarang di Irak.
Juga dukungan Rusia tidak sekuat dulu. Ketika sanksi diberlakukan ke Irak, setelah keluar dari Kuwait pada 2 Agustus 1990, untuk menekan Irak agar menghentikan impor dan ekspor barang-barang hasil produksinya ke dan dari Irak, Dewan Keamanan PBB yang dipelopori AS mensahkan kekuatan militer untuk mempertegas sanksi ekonomi itu.
Adapun Rusia, sehari sebelumnya masih ragu-ragu menyetujui keputusan itu, akhirnya ikut setuju. Hanya Yaman dan Kuba yang abstain saat itu.
Sikap Rusia ini boleh jadi dikarenakan Rusia masih mengalami kelumpuhan ekonomi yang juga saya lihat sendiri ketika mengunjungi Rusia. Tetapi, sekarang Rusia telah bangkit dan sudah lunas membayar utang-utangnya. Itu dimulai ketika AS menyerang Suriah. AS tidak bisa berbuat sekehendak hatinya ketika menyerang Suriah sebagaimana di Irak. Hingga sekarang, kita mendengar, meski di bulan suci Ramadhan lalu, pertempuran masih saja terjadi di Suriah.
Bagaimana halnya dengan AS? Hubungan AS-Irak tidak terlepas dari kepentingannya. Double standard, itulah yang dilekatkan kepada AS dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Standar ganda ini terlihat ketika menjalankan kebijakannya dengan Irak.
Lihatlah ketika Irak mendukung bangsa Palestina dalam Perang Yom Kippur atau disebut pula Perang Ramadhan atau Perang Oktober antara Israel dan bangsa Arab pada 26 Oktober 1973, hubungan AS-Irak memburuk. Tetapi, ketika terjadi Perang Irak-Iran selama 8 tahun, AS mendukung Irak.
Tetapi kemudian, hubungan Irak-AS memburuk lagi ketika Irak masuk ke Kuwait. Menurut saya, inilah awal hubungan Irak-AS paling rendah sekali. Meski Irak menganggap tujuan serangan itu benar, karena Kuwait sering mencuri minyaknya dan hasil produksi minyak Kuwait bukan diperuntukkan buat bangsanya sendiri, tetapi diekspor ke negara lain, termasuk AS.
Bayangkan, untuk mengusir Irak dari Kuwait, terlibat 34 negara yang ikut bertempur mengusir Irak. AS memang terbesar mengirim pasukannya, yaitu 700.000 personil.
Negara yang mengirim pasukan terhitung mulai dari negara besar seperti AS, Inggris, Perancis, Italia. Sedangkan dari negara-negara Arab terdapat Arab Saudi, Bahrain, Mesir, sudah tentu termasuk Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab dan Turki.
Adapun untuk negara di Asia Selatan yang terlibat adalah Bangladesh dan Pakistan. Argentina mewakili negara Amerika Latin. Untuk negara Eropa Timur, yang pada waktu ini sedang goyah akibat pembaruan di Uni Soviet, yaitu Cekoslovakia, Hongaria, Norwegia dan Polandia. Korea Selatan menjadi perwakilan wajah Asia yang mengirimkan pasukan.
Diikuti negara-negara Pasifik yakni Australia dan Selandia Baru. Nigeria dan Senegal menjadi dua wajah perwakilan negara-negara Afrika sedangkan negara lain seperti Belanda, Belgia, Kanada, Denmark, Portugal, Spanyol, Swedia dan Yunani menambah kekuatan negara yang mengirimkan pasukannya dalam upaya mengusir Irak dari Kuwait.
Melihat 34 negara yang menyerang Irak agar keluar dari Kuwait, sebenarnya ada ketakutan AS akan senjata kimia yang diduga dimiliki Irak. Itu pun atas bantuan AS yang tahu betul ketika bersahabat dengan Irak melawan Iran dalam Perang Irak-Iran selama 8 tahun.
Tetapi Presiden Irak Saddam Hussein nampaknya sangat cerdik, kalau memang ada senjata pemusnah massal. Atau senjata itu tidak ada lagi, karena terus dipakai melawan suku Kurdi di utara (Basra) dan minoritas Syiah di selatan (Najef) negaranya.
Ini terlihat dari sikap Presiden AS waktu itu, George Helbert Walker Bush yang tidak melanjutkan perang dengan Irak.
(bersambung)
DASMAN DJAMALUDDIN
Jurnalis, sejarawan, dan penulis senior
