Friday, February 23, 2024
HomeGagasanBM Diah dan Tugas Jurnalistik ke Rusia dan Irak (5)

BM Diah dan Tugas Jurnalistik ke Rusia dan Irak (5)

BM Diah Cakrawarta

Selanjutnya, pesawat Aeroflot dari Moskow, Rusia, meninggalkan bandara menuju Amman, ibu kota Jordania pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 1992.

Mengapa negara ini yang saya tuju dan bukannya langsung dari Moskow ke Baghdad, ibu kota Irak? Pada waktu itu tidaklah mungkin, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerapkan kawasan larangan terbang di atas udara Irak, yaitu sepanjang garis paralel 36 di Utara Irak dan paralel 32 di sebelah Selatan Irak.

Pemberlakuan Zona Larangan Terbang ini terjadi setelah pasukan multinasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Perancis dan Inggris membombardir kota Baghdad pada tanggal 17 Januari 1991 sebagai konsekuensi gagalnya Irak mengambil alih Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990.

Irak awalnya tetap menuntut bahwa Kuwait itu sesuai sejarah adalah sebagai bagian dari wilayahnya dan akan menjadikannya provinsi ke-19 Irak.

Perang pun tidak terelakkan. Pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat melakukan serangan kepada pasukan Irak di Kuwait dan di Irak sendiri.Itu terjadi pada tanggal 17 Januari 1991 pukul 00.00 GMT atau pukul 07.00 pagi WIB. Serangan itu dilancarkan sekitar 19 jam setelah batas waktu PBB berlalu buat Irak agar keluar dari Kuwait.

Setelah serangan tersebut, PBB menerapkan Kawasan Larangan Terbang terhadap Irak. Oleh karena itu, siapa pun yang akan mengunjungi Irak waktu itu, baik pejabat tinggi atau rendah, terlebih dulu mendarat di Amman, ibu kota Jordania. Hanya Jordania, satu-satunya negara Arab yang membuka perbatasan daratnya dengan Irak.

Larangan terbang itu tertuang dalam Resolusi PBB nomor 670 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1990. Isinya menyatakan bahwa semua negara dilarang mengizinkan pesawat udara, kapal laut atau alat transportasi apa pun juga untuk bertolak dari wilayah negara bersangkutan ke Irak untuk membawa barang dagangan macam apa pun juga, selain pangan dalam hal kemanusiaan.

Pesawat Aeroflot yang membawa saya dari Moskow mendarat di ibu kota Jordania, Amman tepat pukul 10.30 pagi, waktu Jordania atau pukul 15.30 WIB hari itu juga ketika saya berangkat dari Moskow pada 13 Desember 1992. Saya hanya menempuh perjalanan dengan pesawat dari Moskow ke Jordania lebih kurang tiga jam.

Dari tangga pesawat, saya melihat pemandangan yang sangat indah. Suasana nyaman dan bangunan seperti segi empat (ciri khas rumah penduduk di Jordania) terhampar di sana sini.

Di Bandara, pihak keamanan yang kebanyakan berkafiyeh (sorban kepala yang sering dipakai pemimpin Palestina Yasser Arafat). Mereka memang sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Satu-satunya transportasi umum dari Bandara ke kota Amman adalah taksi. Kelihatannya kehidupan masyarakat di Jordania sudah sejajar dengan masyarakat Eropa. Hal ini karena negara itu banyak dikunjungi sebagai tempat persinggahan buat turis mancanegara.

Ketika Perang Teluk berlangsung, Jordania ikut mendukung Irak. Tetapi hubungan dengan negara-negara Barat dan Timur Tengah lainnya tidak terganggu.

Setelah menginap di sebuah hotel sederhana, saya harus memberitahu kedatangan saya di Kedubes Irak di Jordania. Awalnya sedikit bermasalah karena komunikasi antara Kedubes Irak di Jordania dan di Jakarta agak tersendat. Memang di masa Presiden Irak Saddam Hussein berkuasa, keamanan menjadi prioritas utama. Tetapi untunglah, saya membawa selembar surat dari Duta Besar Irak di Jakara, Zaki al-Habba yang ditulis dalam bahasa Arab, sehingga mudah dipahami maksud tujuan saya ke Irak.

Dari Amman, Jordania, saya naik taksi menuju Baghdad, ibu kota Irak. Jarak yang ditempuh dari Amman ke Baghdad, secara keseluruhan menempuh 885 kilometer atau 13 jam perjalanan.

Seandainya sekarang, saya ke Irak melalui jalan darat dari Jordania tidaklah mungkin lagi, karena gerilyawan Negara Islam di Irak banyak berkeliaran di sepanjang jalan tersebut.

Kunjungan saya ke Irak waktu itu, juga berlansung di tengah-tengah dukungan Indonesia terhadap Irak. Sikap Indonesia pada tahun 1991, sangat mendukung perjuangan Irak. Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu, Ali Alatas, pada hari Senin, 25 Februari 1991 mengingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar jangan mencoba invasi atau menggulingkan pemerintahan Irak.

“Tujuan utama Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait dan mengembalikan pemerintah Kuwait yang sah. Tetapi karena tujuan perang ini menghendaki Kuwait tidak hancur, maka jangan buat Irak hancur. Bukan kehancuran Irak yang dikehendaki, bukan pula penyerahan Irak, tetapi pengusiran Irak. Penghancuran pemerintah Irak tidak termasuk dalam Resolusi PBB,” kata Ali Alatas.

Harapan Indonesia waktu itu tinggal harapan.Irak diinvasi dan Presiden Irak Saddam Hussein digantung.

Sedangkan KH. Abdurrahman Wahid yang pada waktu itu sebagai Ketua Umum PB NU mengatakan, “Ide dasar penyerbuan Saddam ke Kuwait adalah untuk menggantikan pemerintahan Syeikh Jabar Al-Sabah. Harus diingat, Kuwait memang pernah jadi wilayah Irak. Karena kolonialis Inggeris, Irak dan Kuwait terbelah. Saya lama belajar di Baghdad.Saya tahu betul bahwa sejak dulu, orang Irak menganggap Kuwait sebagai bagiannya. Saddam tidak bisa dikatakan sebagai agresor.Dia berbeda dengan Hitler. Hitler main serbu, tanpa pandang bulu. Hitler tidak punya klaim atas negara-negara yang diserbunya.Hitler memang agresor,” ujar Gus Dur di “Tempo,” edisi 1 September 1990.

(bersambung)

DASMAN DJAMALUDDIN

Jurnalis Sejarawan dan Penulis Senior

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular